Parigi Moutong, gemasulawesi - Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) telah memberikan bantuan logistik darurat kepada warga yang terdampak banjir di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah.
Konfirmasi terkait bantuan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, pada hari Sabtu, 21 Juni 2025, di Jakarta.
Ia menjelaskan bahwa bantuan logistik yang disalurkan meliputi 100 kasur, 100 selimut, 100 paket perlengkapan keluarga (family kit), 100 paket perlengkapan anak-anak (kidsware), dan 100 tenda gulung.
Bantuan ini merupakan bentuk respon cepat terhadap bencana banjir yang melanda wilayah tersebut pada hari Rabu, 18 Juni 2025, dan kini status tanggap darurat telah ditetapkan secara resmi oleh pemerintah daerah.
"Kemensos bergerak begitu menerima laporan. Bantuan logistik dikirim langsung dari Sentra Nipotowe Palu," jelas Saifullah Yusuf.
Pengiriman logistik dilakukan secara cepat dan terarah, dengan tujuan utama memastikan pemenuhan kebutuhan dasar bagi para penyintas selama masa tanggap darurat berlangsung. Menurut Saifullah Yusuf, bantuan tersebut langsung disalurkan ke titik-titik pengungsian serta ke rumah-rumah warga yang menampung korban terdampak banjir.
Langkah ini diambil agar para warga yang kehilangan tempat tinggal atau mengalami kerusakan parah akibat banjir tetap mendapatkan perlindungan dan kenyamanan.
Lebih lanjut, Saifullah Yusuf yang juga akrab disapa Gus Ipul menegaskan bahwa pihaknya akan terus memantau kondisi di lapangan. Kemensos juga menyatakan kesiapan untuk memperkuat dukungan jika situasi memburuk atau jika ditemukan kebutuhan tambahan dari masyarakat terdampak.
Hal ini merupakan bentuk komitmen Kemensos dalam menjaga kesejahteraan warga, terutama saat menghadapi situasi darurat akibat bencana alam.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong telah secara resmi menetapkan status tanggap darurat melalui Surat Keputusan Bupati yang diterbitkan pada hari Jumat, 20 Juni 2025.
Penetapan status ini menjadi dasar hukum untuk mempercepat seluruh bentuk penanganan dan bantuan di lapangan, sekaligus memperkuat koordinasi antar lembaga pemerintah pusat dan daerah.
Melalui kerja sama yang erat antara berbagai pihak, diharapkan proses pemulihan pasca-banjir dapat berlangsung secara maksimal dan efektif. (Antara)
