Parigi Moutong, gemasulawesi – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, masuk tahap kedua pengusulan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat di daerah tersebut.
Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, mengatakan pengusulan lahan tahap kesatu telah selesai pada bulan Mei 2025.
“Kita masuk ke dalam selanjutnya,” ujarnya. Dia menambahkan itu untuk pengusulan lahan pada tahun 2026.
Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong telah menyiapkan lahan sekitar 19 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat beserta pembangunan sarana dan prasarana penunjang.
Luas lahan tersebut diketahui melebihi instruksi Menteri Sosial mengenai kebutuhan lahan di atas 7 hektare dan lahan itu segera dibuatkan sertifikat atas nama Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong.
Menurutnya, lahan bersertifikat salah satu syarat mutlak untuk pembangunan SR. Dia menerangkan pihaknya menjadwalkan bertemu dengan Menteri Sosial pada akhir bulan Juni setelah dia selesai mengikuti retret di Jatinangor.
Dikutip dari Antara, Erwin menerangkan program tersebut sejalan dengan salah satu program dari Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, yaitu menyiapkan asrama bagi masyarakat dari wilayah terpencil untuk bersekolah di ibu kota kabupaten.
Sebagaimana tujuan dari Sekolah Rakyat yang dikhususkan untuk masyarakat miskin sebagai bagian dari implementasi Inpres Nomor 8 mengenai Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem.
Baca Juga:
Anggota Komisi II DPR dan KPU Sosialisasi Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat di Parigi Moutong
Salah satunya adalah memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Dia menegaskan pihaknya berkomitmen untuk menyukseskan program nasional.
Hal ini agar tidak ada masyarakat di usia sekolah yang tidak mengenyam pendidikan formal.
Dia melanjutkan pemerintah daerah ditugaskan untuk menyediakan lahan dan pembangunan secara teknis menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial.
Di sisi lain, Sekolah Rakyat merupakan program pemerintah yang ditujukan untuk memberikan pendidikan gratis untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Program ini didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan lewat pendidikan, membantu mengurangi angka putus sekolah, dan juga meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. (Antara)
