TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

TNI Angkatan Laut.
TNI Angkatan Laut. Source: humas lanal palu

Daerah, gemasulawesi.com – Untuk memastikan ketersediaan uang rupiah layak edar hingga ke daerah terpencil, Danlanal Palu Kolonel Laut (P) Marthinus Sir bersama Direktur Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia, Faris Budiawan, serta Forkopimda Parigi, secara resmi memberangkatkan Tim Ekspedisi Rupiah Berdaulat di Kabupaten Parigi pada Rabu (18/09/25).

Program Ekspedisi ini menjadi langkah strategis Bank Indonesia (BI) untuk menjamin distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T (terdepan, terpencil, dan terluar), sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai rupiah sebagai lambang kedaulatan bangsa.

Dalam sambutan Asops Kasal yang dibacakan oleh Danlanal Palu, dijelaskan bahwa kegiatan ini merupakan implementasi dari Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama antara Bank Indonesia dan TNI Angkatan Laut terkait pendistribusian, pengamanan, serta pengawalan uang rupiah, baik antar kantor BI maupun ke daerah 3T. Melalui program ini, diharapkan masyarakat di wilayah terpencil dapat lebih mudah memperoleh rupiah yang layak edar.

“Bank Indonesia bertanggung jawab menjaga kedaulatan NKRI dengan memastikan ketersediaan rupiah layak edar di seluruh Indonesia. Di sisi lain, TNI Angkatan Laut memiliki fasilitas yang memadai untuk menjangkau seluruh wilayah perairan, termasuk daerah 3T.

Baca Juga:
Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Untuk mendukung kelancaran Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah, TNI AL menurunkan KRI Lumba-lumba-881, kapal patroli andalan yang menjadi garda terdepan TNI AL dalam menjaga keamanan laut di perairan Sulawesi.

Ekspedisi ini akan menempuh rute dari Parigi menuju Pulau Bokan, Kepulauan Pulau Banggai, Pulau Salakan, Pulau Walea, Pulau Wakai, dan kembali ke Parigi, dengan total jarak perjalanan mencapai 808 NM.

Dengan diberangkatkannya Tim Ekspedisi Rupiah Berdaulat, TNI AL beserta instansi terkait menegaskan komitmen mereka dalam menjaga kedaulatan negara sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap rupiah sebagai mata uang nasional. (*/Zahra)

...

Artikel Terkait

wave

Gantikan Beny Suharsono, Ni Made Jadi Sekda Perempuan Pertama DIY

Sri Sultan lantik Ni Made sebagai Sekda DIY, soroti isu strategis daerah seperti sampah, kemiskinan, dan kemandirian fiskal.

Yana Mulyana Bebas Bersyarat Setelah Vonis Kasus Korupsi Pengadaan CCTV Bandung

Mantan Wali Kota Bandung Yana Mulyana menjalani bebas bersyarat usai divonis penjara kasus korupsi proyek CCTV Bandung Smart City.

Polres Pasaman Tangkap 15 Pelaku Tambang Emas Ilegal di Batang Air Sibinail

Satreskrim Polres Pasaman amankan 15 pelaku tambang emas ilegal beserta mesin dompeng di Kecamatan Rao.

Pemerintah Pusat Perbaiki dan Bangun Ulang Gedung Pemkab dan DPRD Kediri Pascakerusuhan

Kementerian PUPR membangun ulang gedung DPRD dan memperbaiki kantor Pemkab Kediri usai kerusuhan yang terjadi Agustus 2025.

Pemerintah Banten Pastikan Program Sekolah Gratis dan MBG Berjalan Baik di Serang

Gubernur Banten tinjau pelaksanaan sekolah gratis dan MBG di Serang, pastikan distribusi bantuan lancar dan tepat sasaran.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;