Nasional gemasulawesi - Sebanyak 6.118 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi demonstrasi para pengemudi ojek online di kawasan Gedung DPR/MPR dan Monas, Rabu.
Personel tersebut terdiri dari unsur TNI, Polri, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, menurut keterangan dari Polres Metro Jakarta Pusat.
"Jumlah personel yang dikerahkan untuk pengamanan unjuk rasa di Jakarta Pusat mencapai 6.118 orang," ujar Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro.
Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, menyampaikan bahwa aksi unjuk rasa di wilayah Jakarta Pusat digelar oleh para pengemudi ojek online bersama sejumlah aliansi masyarakat, dengan titik kumpul utama di depan Gedung DPR/MPR RI serta kawasan Monas.
Baca Juga:
Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK
"Pengamanan dilakukan guna memastikan proses penyampaian aspirasi berlangsung lancar," ucapnya.
Ia juga mengingatkan para peserta aksi untuk tetap menjaga ketertiban selama berlangsungnya demonstrasi.
Massa diimbau tidak melakukan pembakaran ban, merusak fasilitas umum, atau menutup jalan.
"Silakan menyampaikan pendapat, namun tetap dalam batas aturan hukum dan ketertiban umum. Kehadiran kami bertujuan agar semuanya berjalan aman dan kondusif," tegas Susatyo.
Terkait dengan rekayasa lalu lintas, pihak kepolisian menyebutkan bahwa pengalihan arus akan bersifat situasional.
Meski begitu, masyarakat diimbau untuk menghindari kawasan DPR saat aksi berlangsung dan disarankan memilih jalur alternatif.
"Kami mohon pengertian dari masyarakat. Prioritas kami adalah menjaga keamanan dan kenyamanan bersama," katanya.
Dalam pernyataannya, Susatyo juga mengingatkan publik agar lebih berhati-hati terhadap informasi palsu atau hoaks yang beredar di media sosial, karena hal tersebut bisa memicu keresahan.
Ia menambahkan bahwa petugas yang dikerahkan dalam pengamanan aksi tidak dibekali senjata api dan menjalankan tugasnya secara profesional serta mengedepankan pendekatan humanis terhadap masyarakat yang menyampaikan aspirasinya.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia, Raden Igun Wicakono, mengungkapkan bahwa aksi unjuk rasa para pengemudi ojek online pada Rabu (17/9) siang difokuskan di dua titik, yakni Gedung Kementerian Perhubungan dan Gedung DPR/MPR RI.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, ribuan pengemudi ojol membawa sekitar tujuh tuntutan. Di antaranya adalah dorongan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Transportasi Online masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2025–2026.
Tuntutan lainnya mencakup permintaan penurunan potongan biaya layanan oleh aplikator menjadi 10 persen, pengaturan tarif pengantaran barang dan makanan, audit atas potongan lima persen yang dinilai tidak transparan, serta desakan kepada Kapolri untuk mengusut secara tuntas insiden yang terjadi pada 28 Agustus 2025. (*Zahra)
