Parigi moutong, gemasulawesi – Era laporan keuangan yang berdebu di atas meja birokrasi mulai ditinggalkan. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Parigi Moutong kini memacu integrasi data ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Langkah ini menjadi tulang punggung dalam Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) 2024-2026 untuk menyumbat celah manipulasi angka pendapatan.
Migrasi digital ini bukan sekadar mengikuti tren. Merujuk pada Permendagri Nomor 70 Tahun 2019, penggunaan SIPD adalah mandat nasional yang wajib dipatuhi. Bagi Bapenda, sistem ini adalah jawaban atas keruwetan sinkronisasi data antara pendaftaran, penetapan, hingga pelaporan yang selama ini kerap tersendat.
Satu Data, Menepis Curiga
Selama ini, disparitas data antara realisasi di lapangan dengan laporan di atas kertas sering menjadi sasaran kritik. Dengan SIPD, setiap rupiah pajak daerah dan retribusi yang masuk akan tercatat secara real-time dan terintegrasi langsung dengan perencanaan pembangunan daerah.
Baca Juga:
31 Polisi Luka Saat Aksi Demo, Kapolri Tunda Kunjungan ke RS Polri Kramat Jati
"Digitalisasi ini menjamin adanya keselarasan antara perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan," tulis dokumen Renstra tersebut. Artinya, tak ada lagi ruang bagi "angka siluman" dalam postur pendapatan daerah. Transparansi kini dipaksa hadir lewat algoritma sistem.
Tantangan di Balik Layar
Namun, transisi menuju digitalisasi penuh ini bukan tanpa hambatan. Bapenda kini memikul beban ganda: memastikan infrastruktur teknologi memadai dan melatih sumber daya manusia (SDM) agar tak gagap teknologi. Bidang Pembukuan dan Pelaporan kini menjadi unit yang paling sibuk melakukan validasi data agar sinkron dengan sistem pusat.
Baca Juga:
Kolaborasi PPATK dan BGN Luncurkan Detak MBG untuk Awasi Dana Program Makan Bergizi Gratis
Langkah digitalisasi ini sejatinya adalah pertaruhan kredibilitas Pemkab Parigi Moutong di mata pusat. Jika SIPD berhasil dijalankan dengan presisi, akuntabilitas keuangan daerah niscaya meningkat.
Namun, jika sistem hanya dianggap sebagai beban administratif baru tanpa perubahan mentalitas aparat, maka impian transparansi fiskal di Bumi Khatulistiwa hanya akan menjadi slogan di layar monitor.
