Daerah, gemasulawesi - Pemerintah Provinsi Papua Tengah mulai memberlakukan kebijakan pendidikan tanpa biaya pada tahun 2025.
Program ini ditujukan untuk memberikan akses pendidikan gratis bagi para pelajar di tingkat SMA dan SMK yang tersebar di wilayah provinsi tersebut.
Sebanyak 24.481 siswa dari delapan kabupaten tercatat sebagai penerima manfaat dari kebijakan ini.
Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, menyampaikan informasi ini saat berada di Timika pada hari Minggu.
Baca Juga:
Kemendag Panggil Gold’s Gym: Tuntut Penjelasan atas Penutupan Gerai dan Kompensasi Konsumen
Menurutnya, jumlah siswa tersebut berasal dari total 124 sekolah di wilayahnya.
Rinciannya terdiri dari 31 SMA negeri, 40 SMA swasta, 17 SMK negeri, dan 36 SMK swasta.
“Program sekolah gratis ini adalah upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua Tengah,” ujarnya.
Ia menuturkan bahwa mulai tahun 2026, program sekolah gratis akan mencakup jenjang SD dan SMP, sebagai bentuk nyata komitmen pemerintah daerah untuk memperluas pemerataan akses pendidikan.
Baca Juga:
Bulog Pastikan Beras Bantuan dan SPHP Layak Konsumsi dengan Kualitas Terjaga
Kebijakan ini juga diposisikan sebagai langkah strategis yang menjadi prioritas, guna menyiapkan SDM Papua Tengah yang unggul, mampu bersaing, serta menjawab tantangan kesenjangan dalam dunia pendidikan.
“Kami melakukan investasi besar di bidang pendidikan. Dalam waktu tiga tahun, kami menargetkan seluruh jenjang pendidikan bisa digratiskan,” ujar Meki.
Ia menjelaskan, saat ini para siswa yang mendapat manfaat dari program sekolah gratis tersebar di 31 SMA negeri, 40 SMA swasta, 17 SMK negeri, dan 36 SMK swasta yang berada di delapan kabupaten di Papua Tengah.
Wilayah yang dimaksud mencakup Kabupaten Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, Mimika, Nabire, Paniai, Puncak, dan Puncak Jaya.
Baca Juga:
KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Gubernur Kalbar dalam Kasus Korupsi Proyek PUPR Mempawah
Selain itu, ia menyampaikan bahwa saat ini pemerintah provinsi tengah merancang pembangunan Sekolah Sepanjang Hari (SSH) secara gratis, sebagai salah satu solusi untuk menekan angka putus sekolah di Papua Tengah.
Rencananya, masing-masing dua sekolah SSH akan dibangun di Kabupaten Mimika, Paniai, dan Nabire.
Sementara di Kabupaten Puncak, Puncak Jaya, Intan Jaya, Deiyai, dan Dogiyai, masing-masing akan mendapat satu sekolah.
“Jam belajar di SSH akan berlangsung hingga pukul 15.00 WIT, dan seluruh kebutuhan makan ditanggung pemerintah, karena kami ingin generasi muda tumbuh sehat dan cerdas,” jelasnya.
Baca Juga:
KAI Daop 1 Jakarta Berlakukan Berhenti Luar Biasa di Stasiun Jatinegara Antisipasi Demonstrasi
Saat ini, lanjut dia, Pemprov juga sudah mengalokasikan dana beasiswa untuk anak-anak asli Papua maupun non-Papua yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di Timika dan Nabire.
Pemberian beasiswa ini bertujuan untuk memastikan bahwa keterbatasan ekonomi tidak menjadi penghalang bagi generasi muda Papua Tengah dalam meraih pendidikan tinggi.
“Semua mahasiswa yang kuliah di Timika dan Nabire kami bantu biayanya, baik yang Papua maupun non Papua. Kami juga sedang membangun asrama sekolah untuk anak-anak dari daerah konflik,” ungkap Meki. (*/Zahra)
