Kolaborasi PPATK dan BGN Luncurkan Detak MBG untuk Awasi Dana Program Makan Bergizi Gratis

Momen penandatanganan nota kesepahaman antara PPATK dan BGN terkait peluncuran Program Detak MBG untuk mendeteksi transaksi keuangan mencurigakan pada Program Makan Bergizi Gratis.
Momen penandatanganan nota kesepahaman antara PPATK dan BGN terkait peluncuran Program Detak MBG untuk mendeteksi transaksi keuangan mencurigakan pada Program Makan Bergizi Gratis. Source: (Foto/ANTARA)

Nasional, gemasulawesi - PPATK menjalin kerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam rangka memperkuat pengawasan terhadap penggunaan dana publik di salah satu program unggulan pemerintah.

Melalui kolaborasi ini, mereka meluncurkan sebuah sistem bernama Detak MBG atau Deteksi Dini Transaksi Keuangan Mencurigakan pada Program Makan Bergizi Gratis.

Inisiatif ini ditujukan untuk meningkatkan transparansi dan mencegah penyalahgunaan anggaran dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis yang menjadi prioritas nasional.

Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, menyampaikan pernyataannya saat peluncuran Detak MBG yang berlangsung di Jakarta pada hari Kamis.

Baca Juga:
Pengesahan RUU Haji dan Umrah, Langkah Strategis Perkuat Layanan dan Kelembagaan

Ia menegaskan bahwa hadirnya Detak MBG merupakan bentuk nyata dari instruksi Presiden RI, Prabowo Subianto.

Tujuan dari instruksi tersebut adalah untuk mencegah potensi penyalahgunaan dana negara dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

"Presiden berpesan agar setiap sen dari uang rakyat dijaga dan digunakan dengan penuh tanggung jawab," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa Detak MBG lahir dari kolaborasi antara PPATK, Badan Gizi Nasional, serta pihak perbankan.

Baca Juga:
Prabowo Tegas Tegur Direksi BUMN yang Arogan dan Hapus Tantiem Komisaris

Kerja sama ini bertujuan untuk mengawasi adanya indikasi transaksi keuangan yang mencurigakan.

Melalui sistem ini, deteksi dini terhadap potensi penyalahgunaan anggaran dalam program Makan Bergizi Gratis dapat dilakukan secara lebih efektif.

Wakil Ketua KPK, Agus Joko Pramono, menyatakan bahwa inisiatif Detak MBG memiliki kesamaan arah dengan langkah strategis jangka pendek yang sedang dijalankan KPK.

Salah satu fokus utamanya adalah memastikan dana pemerintah tetap aman dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan korupsi.

Baca Juga:
KAI Daop 1 Jakarta Berlakukan Berhenti Luar Biasa di Stasiun Jatinegara Antisipasi Demonstrasi

Deputi Promosi dan Kerja Sama BGN, Nyoto Suwignyo, menyampaikan bahwa pihaknya menyambut positif hadirnya Detak MBG.

Menurutnya, langkah ini dapat mendorong terciptanya sistem pengelolaan program yang lebih tertata dan menyatu antar lembaga.

Hal itu diharapkan mampu memastikan jalannya program Makan Bergizi Gratis secara transparan, bertanggung jawab, dan bebas dari penyalahgunaan anggaran.

Detak MBG dirancang untuk membantu mengidentifikasi lebih awal adanya penyimpangan dalam penggunaan anggaran.

Baca Juga:
ESDM Telusuri Penyebab Kelangkaan BBM di SPBU Swasta, Pertamina Diperkuat

Dengan begitu, potensi kerugian yang bisa ditimbulkan terhadap keuangan negara dapat ditekan.

Langkah ini juga penting untuk menjaga kepercayaan terhadap program-program strategis pemerintah agar tetap berjalan sesuai tujuan.

Selain itu, sistem ini turut berperan dalam memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta mencegah kejahatan lanjutan seperti korupsi dan pencucian uang.

Kepala Lembaga Administrasi Negara, Muhammad Taufiq, menyampaikan apresiasinya terhadap hadirnya Detak MBG, yang dinilainya sebagai terobosan dalam sistem pengawasan penyaluran anggaran di berbagai program pemerintah.

Baca Juga:
Kemendag Usulkan SNI Wajib untuk Produk Food Tray Demi Jaminan Kualitas Program MBG

Menurutnya, program ini mendorong PPATK untuk membangun kerja sama lintas sektor, tak hanya dengan BGN dan KPK, tapi juga dengan dunia usaha dan lembaga keuangan.

Ia pun berharap, kehadiran Detak MBG bisa meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana negara.

“Semoga program ini membawa dampak positif dan mampu memperkuat rasa percaya masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri PANRB, Rini Widyatini, menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif yang digagas oleh PPATK tersebut.

Baca Juga:
Pengakuan Saksi Soal Uang Suap Rp60 Miliar dalam Kasus Korupsi Ekspor CPO

Ia mengusulkan agar Detak MBG diintegrasikan dengan sistem INAgov ke depannya, sehingga bisa selaras dengan sistem milik berbagai instansi lain.

Lebih lanjut, Rini menekankan bahwa program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar bentuk bantuan dari pemerintah, tetapi juga bagian dari investasi jangka panjang dalam menyiapkan generasi muda yang sehat dan unggul.

Ia berharap Detak MBG dapat membantu menjaga program tersebut berjalan efektif dan terhindar dari praktik penyalahgunaan dana. (ANTARA)

...

Artikel Terkait

wave

Pengesahan RUU Haji dan Umrah, Langkah Strategis Perkuat Layanan dan Kelembagaan

RUU Haji dan Umrah disahkan untuk perkuat kelembagaan, perbaiki tata kelola, dan tingkatkan layanan ibadah bagi jamaah Indonesia.

Pengakuan Saksi Soal Uang Suap Rp60 Miliar dalam Kasus Korupsi Ekspor CPO

Saksi ungkap transaksi suap Rp60 miliar untuk hakim dan panitera demi pengaruh putusan korupsi ekspor CPO 2023-2025.

Kemkomdigi Dukung Program Sekolah Rakyat Lewat Digitalisasi dan Konektivitas Internet

Kemkomdigi perkuat jaringan internet dan digitalisasi untuk sukseskan Sekolah Rakyat, mendukung pendidikan dan pengentasan kemiskinan.

Pembangunan Lapas Khusus Koruptor Melibatkan Berbagai Kementerian dengan Anggaran Hampir Rp4 Triliun

Rencana lapas khusus koruptor dibahas lintas kementerian dengan anggaran Rp4 triliun dan dukungan fasilitas lengkap.

Kemenimipas Dukung HUT RI ke-80 dengan Pembagian Sembako dan Cek Kesehatan untuk Warga Jaktim

Kemenimipas distribusikan 5.000 paket sembako dan layanan cek kesehatan gratis untuk masyarakat dalam rangka perayaan HUT RI ke-80.

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;