Pembangunan Lapas Khusus Koruptor Melibatkan Berbagai Kementerian dengan Anggaran Hampir Rp4 Triliun

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menteri Imipas) Agus Adrianto.
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menteri Imipas) Agus Adrianto. Source: (Foto/ANTARA)

Nasional, gemasulawesi - Rencana pembangunan lembaga pemasyarakatan khusus untuk narapidana korupsi kini telah mencapai tahap diskusi antara kementerian terkait.

“Saat ini kami tengah menyelesaikan 13 lapas, dan tujuh di antaranya ditargetkan rampung tahun ini,” ujar Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto di Kelurahan Cipinang, Jakarta Timur.

Rencana pembangunan lapas khusus untuk narapidana korupsi kini tengah dibicarakan antar kementerian karena melibatkan berbagai pihak.

Agus menyampaikan bahwa pembangunan lapas khusus ini harus didiskusikan bersama beberapa kementerian karena membutuhkan kolaborasi dari berbagai instansi.

Baca Juga:
Kemenimipas Dukung HUT RI ke-80 dengan Pembagian Sembako dan Cek Kesehatan untuk Warga Jaktim

Beberapa kementerian yang terlibat dalam pembahasan ini antara lain Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum.

Selain itu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Kementerian Kesehatan juga ikut berperan dalam proses ini.

Kementerian Perhubungan akan menangani pembangunan dermaga sebagai bagian dari proyek tersebut.

Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum akan mengurus pembangunan fasilitas pendukung serta perumahan bagi para pegawai.

Baca Juga:
Presiden Prabowo Percepat Program Waste to Energy untuk Atasi Masalah Sampah Nasional

Untuk fasilitas kesehatan, tanggung jawab pembangunannya ada pada Kementerian Kesehatan.

“Kami dari Kementerian Hukum akan konsentrasi pada pembangunan fasilitas utama lembaga pemasyarakatan. Saat ini, proses penyusunan rencana masih dalam tahap berlangsung,” ujarnya.

Proyek pembangunan ini direncanakan berlangsung selama lebih dari satu tahun.

"Oleh karena itu, penyelesaiannya tidak bisa dilakukan dalam waktu satu tahun saja," ujarnya.

Baca Juga:
Kapolri Minta Maaf Atas Insiden Ojol Dilindas Kendaraan Brimob di Jakarta Selatan

Agus menjelaskan bahwa pada tahun ini, pemerintah telah mengajukan dana untuk pelaksanaan studi kelayakan.

Untuk tahun berikutnya, diharapkan sudah tersedia anggaran bertahap yang dialokasikan oleh Kementerian Keuangan.

Dana tersebut akan disalurkan kepada kementerian yang terlibat dalam pembangunan lapas khusus ini.

Dana yang diperlukan untuk pembangunan lapas khusus diperkirakan mendekati Rp4 triliun.

Baca Juga:
Bupati Parigi Moutong Erwin Burase Akan Layangkan Teguran Keras Terkait Surat Kepala Desa Sipayo, Erwin: Berbahaya Itu

Selain anggaran tersebut, pemerintah juga mempersiapkan area lahan untuk mendukung fasilitas pendukung.

Fasilitas tersebut mencakup di antaranya dapur umum yang akan dibangun sebagai bagian dari kompleks lapas.

Agus mengatakan, “Kami sudah menyiapkan 18 titik lahan untuk pengembangan fasilitas. Namun, Sekolah Rakyat belum masuk dalam perencanaan.”

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyampaikan rencananya membangun penjara di sebuah pulau yang terpencil.

Baca Juga:
KPAI Dorong Pemblokiran Roblox Jika Terbukti Langgar Perlindungan Anak Sesuai UU ITE 2024

Tujuannya agar para koruptor yang menyusahkan masyarakat merasakan efek jera karena tak bisa melarikan diri.

"Saya juga akan mengalokasikan dana untuk penjara di lokasi yang sangat terpencil sehingga mereka tak dapat kabur. Kami akan mencari pulau, jika mereka coba keluar, akan bertemu hiu," ujar Prabowo di Plaza Insan Berprestasi, Kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Jakarta Pusat. (ANTARA)

...

Artikel Terkait

wave

Kemenimipas Dukung HUT RI ke-80 dengan Pembagian Sembako dan Cek Kesehatan untuk Warga Jaktim

Kemenimipas distribusikan 5.000 paket sembako dan layanan cek kesehatan gratis untuk masyarakat dalam rangka perayaan HUT RI ke-80.

KAI Daop 1 Jakarta Berlakukan Berhenti Luar Biasa di Stasiun Jatinegara Antisipasi Demonstrasi

KAI hentikan sementara kereta Gambir, berlakukan BLB di Jatinegara untuk menghindari kemacetan akibat demonstrasi DPR.

Prabowo Tegas Tegur Direksi BUMN yang Arogan dan Hapus Tantiem Komisaris

Presiden Prabowo kritik direksi BUMN yang bersikap bak raja dan tegas hapus tantiem bagi komisaris meski perusahaan merugi.

Polda Metro Jaya Periksa 7 Anggota Satbrimob Terkait Insiden Tabrak Pengemudi Ojol

Polri transparan memeriksa anggota Satbrimob terkait insiden kendaraan taktis tabrak pengemudi ojek online saat demo ricuh.

Presiden Prabowo Merestui Pembentukan Dewan Kesejahteraan Pekerja serta Satuan Tugas Penanganan PHK.

Presiden Prabowo menyetujui pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh dan Satgas PHK sebagai respons atas tuntutan buruh saat May Day.

Berita Terkini

wave

Kabut di Tambang Parigi Moutong: "Gertak Sambal" Polda Sulawesi Tengah Dalam Penertiban PETI

Operasi penyisiran Disinyalir tanpa hasil dari Polda Sulawesi tengah saat ini, akibat operasi itu dinilai hanya aksi seremonial.

Kala Jaring dan Gelombang Seismik Berbenturan di Teluk Tomini

Nelayan Parigi moutong gelar aksi demo buntut dari puluhan rompon diputus oleh tim survey potensi Migas di perairan teluk tomini.

Dugaan Monopoli Tambang Ilegal di Buranga: Sosok 'Reny' Asal Jawa Barat Jadi Sorotan

Sosok reni pelaku tambang ilegal di Desa Buranga yang disebut-sebut kebal hukum dan beroperasi dibekas lahan yang pernah menelan korban jiwa

Dugaan Dominasi Tambang Ilegal di Desa Tombi: Peran Haji Anjas dan Infrastruktur Talang Raksasa

Kuatnya bekingan Kelompok Haji Anjas hingga saat ini belum tersentuh oleh Aparat penegak Hukum berkaitan dengan pengelolaan tambang ilegal.

SMART GOV dan CITIGOV untuk Tekan Kebocoran PAD di Parigi Moutong

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terus memacu transformasi digital dalam sektor perpajakan dan ekspansi digitalisasi ke sektor retribusi.


See All
; ;