Nasional, gemasulawesi - Presiden Prabowo Subianto mengaku heran melihat masih ada jajaran direksi di perusahaan milik negara yang bersikap layaknya raja di perusahaannya sendiri.
Ia menegaskan, BUMN adalah milik negara, bukan milik pribadi.
“Di Indonesia, saya ingin sampaikan, tidak ada seseorang yang tak bisa digantikan. Termasuk Presiden Republik Indonesia. Jika saya salah atau buruk, saya juga bisa diganti,” tegas Prabowo saat memberikan sambutan di Apkasi Otonomi Expo (AOE) 2025 di ICE BSD, Tangerang, Kamis.
Ia menyoroti sikap arogan sejumlah direksi yang menurutnya bertindak seolah perusahaan tersebut warisan keluarganya.
Baca Juga:
Polda Metro Jaya Periksa 7 Anggota Satbrimob Terkait Insiden Tabrak Pengemudi Ojol
"Ada itu direksi-direksi BUMN merasa kayak jadi raja aja, kayak perusahaannya punya neneknya sendiri," lanjut Prabowo.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden pun langsung meminta Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk menyelidiki apabila ada pimpinan BUMN yang diduga menyimpang.
"Jaksa Agung, ada Jaksa Agung. Jaksa Agung banyak pekerjaan ini," ujarnya sambil menunjuk ke arah Burhanuddin.
Prabowo juga menyinggung soal Badan Penyelenggara Investasi (BPI) Danantara yang kini mengelola kekayaan negara secara terpusat.
Baca Juga:
Ketua Gapoktan Cianjur Ditangkap, Diduga Jual Traktor Bantuan Pemerintah
Dia mengatakan, "Dana kekayaan negara kita mencapai seribu miliar dolar AS, dan saat ini menempati peringkat kelima di dunia. Di atas kita ada Norwegia, China—yang sebenarnya memiliki tiga dana—dan Abu Dhabi."
Menurutnya, sebelumnya banyak aset negara yang tidak terurus dan tersebar tanpa koordinasi jelas.
Oleh karena itu, Prabowo menyatakan tekadnya untuk merombak manajemen BUMN yang dinilai masih boros dan menyimpang dari aturan.
Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa dia sudah mencabut pemberian tantiem kepada para komisaris BUMN.
Baca Juga:
Sinergi BPJPH dan Kementerian/Lembaga Percepat Sertifikasi Halal untuk Program Makan Bergizi Gratis
Ia bahkan mengaku heran dengan istilah tersebut.
“Kemarin saya hilangkan tantiem. Rupanya saya cek itu bahasa Belanda, bahasa Belanda, tantiem itu artinya bonus,” ucap Prabowo dengan nada kesal.
Menurutnya, seharusnya istilah tersebut diganti dengan kata yang lebih mudah dipahami.
Ia juga mengkritik keras kebijakan pemberian bonus kepada pejabat perusahaan meskipun perusahaan sedang merugi.
Baca Juga:
Program Makan Bergizi Gratis Dorong UMKM dan Perkuat Rantai Pasok Nasional
“Kenapa harus pakai istilah yang rumit seperti tantiem, padahal bisa disebut bonus saja. Yang bikin masalah, perusahaan rugi tapi komisaris tetap dapat bonus. Enak untuk mereka, tapi merugikan rakyat, saya tolak!” tegasnya.
Presiden pun menyatakan bahwa jika ada yang tidak sepakat dengan kebijakan ini, maka lebih baik mundur dari jabatan.
“Yang nggak mau, alhamdulillah. You nggak mau, out! Get out! Banyak anak muda yang mau masuk (memimpin BUMN),” pungkasnya. (*/Zahra)
