Sinergi BPJPH dan Kementerian/Lembaga Percepat Sertifikasi Halal untuk Program Makan Bergizi Gratis

Sekretaris Utama BPJPH Muhammad Aqil Irham.
Sekretaris Utama BPJPH Muhammad Aqil Irham. Source: (Foto/ANTARA)

Nasional, gemasulawesi - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) meningkatkan sinergi dengan kementerian dan lembaga strategis dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Salah satu langkah yang dilakukan adalah mempermudah proses sertifikasi halal untuk produk terkait program tersebut.

Langkah ini bertujuan agar program MBG berjalan lancar sekaligus menjamin kehalalan produk yang disediakan bagi masyarakat.

“Program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar investasi dalam hal gizi, tetapi juga merupakan investasi dalam membangun kepercayaan masyarakat. Dengan adanya sertifikasi halal, masyarakat bisa yakin bahwa makanan yang dikonsumsi sehat, aman, dan sesuai dengan aturan syariat,” ujar Sekretaris Utama BPJPH Muhammad Aqil Irham dalam keterangannya di Jakarta.

Baca Juga:
Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah: Upaya Optimalisasi Pelayanan Ibadah di Era Modern

BPJPH turut bekerja sama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam upaya mempercepat proses sertifikasi halal.

Koordinasi ini dilakukan khususnya terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Tujuannya adalah agar sertifikasi halal dapat berjalan lebih cepat dan mendukung kelancaran program tersebut.

Aqil menyatakan bahwa BPJPH bertekad untuk meningkatkan kerja sama antar kementerian dan lembaga dalam mendukung Program MBG dengan memastikan sertifikasi halal terlaksana dengan baik.

Baca Juga:
Sekolah Rakyat Terapkan Kurikulum MEME dengan Sistem SKS dan Hidden Curriculum

Program MBG digagas sebagai langkah penting pemerintah dalam rangka mendukung salah satu dari delapan misi Asta Cita.

Tujuan utamanya adalah memperkokoh pengembangan sumber daya manusia di Indonesia.

Bahjuri Ali, yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Kementerian PPN/Bappenas, menyatakan pandangannya terkait Program MBG.

Menurutnya, kesuksesan program ini tidak semata-mata bergantung pada terpenuhinya kebutuhan gizi.

Baca Juga:
Satgas Damai Cartenz Rekonstruksi Kasus Penembakan Brigpol Ronal

Ada faktor-faktor lain yang juga memegang peranan penting dalam menentukan hasil dari pelaksanaan MBG.

“Namun, yang tak kalah penting adalah memastikan bahwa produk yang dikonsumsi oleh masyarakat aman dan halal,” jelasnya.

Bahjuri menegaskan bahwa aspek kehalalan sangat krusial untuk memastikan produk diterima oleh masyarakat sekaligus membangun kepercayaan publik.

Dalam hasil pembahasan antara BPJPH dan Kementerian PPN/Bappenas, disepakati bahwa mekanisme sertifikasi halal untuk Program MBG akan difasilitasi lewat kerja sama antara BPJPH dan BGN.

Baca Juga:
Program FLPP Dorong MBR Miliki Rumah Subsidi dengan Dukungan Pembiayaan dan Insentif Pemerintah

Salah satu bentuk kolaborasi adalah dengan menggunakan skema fasilitasi sertifikasi halal, di mana BGN berperan sebagai pihak yang memfasilitasi sertifikasi halal bagi Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG).

Selain itu, rapat koordinasi juga membahas pembuatan peta jalan percepatan sertifikasi halal SPPG MBG untuk periode 2025–2029.

Pembahasan mencakup penentuan lokasi prioritas, pelatihan penyelia halal, dan penguatan peran Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) di daerah.

Bahjuri berharap sinergi ini bisa segera dijalankan dengan efektif, sehingga program MBG tidak hanya fokus pada peningkatan gizi, tapi juga memberikan jaminan kehalalan produk yang dikonsumsi masyarakat. (ANTARA)

...

Artikel Terkait

wave

Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah: Upaya Optimalisasi Pelayanan Ibadah di Era Modern

Presiden Prabowo dorong revisi UU untuk sistem haji dan umrah lebih kuat, transparan, dan sesuai kebutuhan jemaah.

Perluasan Penempatan PMI ke Jepang Fokus pada Sektor Perawatan Lansia dan Keperawatan

P2MI dorong peningkatan kuota, sertifikasi, dan perlindungan PMI dalam kerja sama tenaga kerja dengan Jepang.

Pemda Didorong Kreatif Cari Sumber Pendanaan Baru untuk Perkuat Kemandirian Fiskal Daerah

Wamendagri ajak daerah inovatif cari pendanaan alternatif guna meningkatkan kemandirian fiskal dan pengelolaan aset optimal.

KPK Ungkap Dugaan Pemerasan Sertifikat K3 di Kementerian Ketenagakerjaan, Wakil Menteri Jadi Tersangka

KPK selidiki pemerasan sertifikat K3 di Kemenaker, tetapkan 11 tersangka termasuk Wakil Menteri Immanuel Ebenezer.

Eks Stafsus Menag Diperiksa KPK dalam Kasus Kuota Haji 2023–2024

KPK memeriksa Ishfah Abidal Aziz terkait dugaan korupsi kuota haji, menyoroti kerugian negara Rp1 triliun lebih dan pembagian kuota.

Berita Terkini

wave

Misteri Ongka: Mengapa Satu Tersangka Sabu "Menguap" dari SPDP Polda Sulteng?

Nama Robi tak tercantum dalam SPDP kasus sabu Parigi Moutong meski sempat diamankan bersama barang bukti. Pelepasannya oleh Ditresnarkoba

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.


See All
; ;