Parigi Moutong, gemasulawesi - Sebuah dugaan penyimpangan serius dalam proyek rehabilitasi ruang kerja Wakil Bupati Parigi Moutong (Parimo) mencuat ke publik, menyoroti potensi konflik kepentingan dan pelanggaran dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Proyek ini menjadi sorotan setelah media mengidentifikasi Alan, yang diketahui merupakan keponakan dari Wakil Bupati, sebagai kontraktor pelaksana pekerjaan tersebut.
Penelusuran mendalam mengindikasikan adanya dugaan kuat penyimpangan yang terstruktur, dimulai dari tahap perencanaan hingga penunjukan langsung penyedia jasa.
Baca Juga:
Aroma Nepotisme dan Akal-akalan Anggaran di Proyek Rehab Ruang Wakil Bupati Menguat
Praktik semacam ini bertentangan dengan prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan persaingan sehat.
Keterlibatan langsung keluarga inti pejabat dalam proyek yang didanai APBD menimbulkan kecurigaan kuat akan terjadinya praktik nepotisme.
Sementara itu PPK rehab ruangan Wakil Bupati, Ibrahim yang dikonfirmasi media ini membenarkan jika selama ini yang menemui dia berkaitan dengan urusan proyek itu bernama Alan.
“Saya hanya mengetahui Namanya Alan, ketemu hanya sekedar konsultasi terkait pekerjaan saja,” singkatnya.
Mekanisme penunjukan kontraktor untuk proyek pemerintah diatur ketat dalam Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Jika proyek ini dilaksanakan melalui penunjukan langsung, harus memenuhi kriteria ketat yang sah secara hukum.
Namun, dugaan bahwa pelaksana proyek adalah kerabat langsung pimpinan daerah menimbulkan pertanyaan besar mengenai kepatuhan terhadap aturan tersebut.
Baca Juga:
Aroma Kejanggalan dalam Rehab Ruang Kerja Wabup Parimo: Transparansi yang Dipertanyakan
Kasus ini menuntut perhatian serius dari aparat penegak hukum dan lembaga pengawas, seperti Inspektorat Daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Audit menyeluruh diperlukan untuk membongkar dugaan penyimpangan dalam seluruh mata rantai proyek: apakah ada penggelembungan anggaran (markup), ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan, atau pelanggaran prosedur penunjukan.
Publik menantikan respons konkret dari Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dan Wakil Bupati terkait isu sensitif ini.
Transparansi dalam pengungkapan fakta dan keseriusan dalam penegakan aturan sangat krusial untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi yang bersih dan bebas korupsi. Kasus ini menjadi ujian penting bagi komitmen daerah dalam mewujudkan good governance. (fan)
