Parigi moutong, gemasulawesi – Janggal Rehab ruangan Wakil Bupati Parigi moutong, dari pagu anggaran Rp623.647.960 juta tiba-tiba dipertengahan jalan terjadi koreksi berubah menjadi Rp398.926.162,76.
Harusnya, jika mengacu pada Pagu anggaran yang ada senilai Rp623.647.960 juta maka posisi paket pekerjaan ada dalam posisi daftar lelang.
Sayangnya, akibat nilai HPS yang terkoreksi ke angka Rp398.926.162,76, akhirnya proses Rehab ruangan wakil Bupati Parigi moutong menjadi pengadaan langsung.
Kuat dugaan selisih nilai pagu anggaran dan HPS yang cukup besar pada rehab ruangan Wakil Bupati tersebut bertujuan untuk menghindari tender sehingga lebih mudah mengarahkan pekerjaan pada kontraktor tertentu.
Untuk diketahui sebelumnya, batas nilai untuk pengadaan langsung adalah Rp200 juta. Dengan adanya Perpres No. 46 Tahun 2025, proyek pengadaan barang/jasa pemerintah dengan nilai hingga Rp400 juta dapat dilakukan melalui metode pengadaan langsung, yang berarti dapat dilakukan tanpa melalui proses lelang atau tender terbuka.
Perubahan ini diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Berdasarkan penelusuran media ini, kuat dugaan ada unsur kesengajaan memecah anggaran menjadi beberapa paket pekerjaan kecil.
Walaupun Secara hukum pengadaan, tidak ada larangan pagu lebih besar dari HPS. HPS berfungsi sebagai batas tertinggi penawaran yang dapat diterima dan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran.
Perbedaan kurang lebih senilai 200 juta Rupiah (33% dari pagu) tersebut dapat diindikasikan sebagai efisiensi, asalkan HPS senilai 398 juta tersebut telah disusun secara sah, wajar, dan akuntabel berdasarkan survei pasar terkini, dan proyek tetap bisa dilaksanakan dengan kualitas yang diharapkan.
Namun, selisih yang sangat besar ini sering kali menjadi sinyal bagi auditor atau pengawas untuk memeriksa lebih detail proses perencanaan anggaran awal (penetapan pagu) dan proses penyusunan HPS untuk memastikan tidak ada indikasi penyalahgunaan wewenang atau potensi kerugian negara.
Sementara itu Indikasi Potensi Masalah yang berpotensi muncul kemudian akibat persoalan tersebut Adalah:
HPS Tidak Akurat/Terlalu Rendah: HPS yang 398 juta mungkin tidak mencerminkan harga pasar yang wajar atau standar kualitas yang dibutuhkan, berpotensi menyebabkan kegagalan lelang atau hasil pekerjaan berkualitas rendah.
Pagu yang Digelembungkan (Markup): Adanya selisih besar sejak awal dapat mengindikasikan bahwa pagu anggaran yang diajukan pada tahap perencanaan telah dinaikkan secara tidak wajar (markup) dari kebutuhan riil proyek.
Perubahan Lingkup Proyek Signifikan: Lingkup pekerjaan mungkin telah menyusut drastis setelah pagu ditetapkan, namun penyesuaian anggaran formal belum dilakukan, hanya HPS yang disesuaikan.
Konsekwensi lain dari persoalan itu Adalah, berdasarkan aturan saat ini jika anggaran kurang lebih senilai Rp600 jutaan itu dikoreksi ke angka Rp398 juta secara otomatis terjadi perubahan status dari tender menjadi pengadaan langsung.
Sementara itu Kabag BPBJ, Mo Aflianto Hamzah yang dikonfirmasi media ini, Kami 4 Desember 2025 mengatakan, terkait persoalan tersebut sebaiknya langsung mengkonfirmasi ke OPD atau bagian terkait dengan anggaran dimaksud.
"Karena nilai anggaran seperti itu prosesnya langsung mereka yang tangani, bukan di BPBJ. Kita hanya bisa melihat disistem RUP yang ada di LPSE," pungkasnya. (fan)
