Sekretariat Bapenda, Dirigen di Balik Dapur Fiskal Parigi Moutong

Ket Foto: Kepala Bapenda Parigi Moutong, Moh Yasir
Ket Foto: Kepala Bapenda Parigi Moutong, Moh Yasir Source: (Foto/Firman)

Parigi moutong, gemasulawesi – Di balik agresifnya perburuan pajak di lapangan, ada mesin administratif yang bekerja senyap namun vital.

‎Dalam Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) 2024-2026, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Parigi Moutong menempatkan Sekretariat sebagai dirigen utama yang menjamin seluruh instrumen organisasi bernada sama.

‎Bukan sekadar urusan surat-menyurat, Sekretariat kini mengemban mandat sebagai pusat komando operasional.

‎Merujuk pada dokumen perencanaan tersebut, unit ini memikul beban untuk mengoordinasikan perencanaan, mengelola keuangan internal, hingga memastikan aset dan sumber daya manusia (SDM) siap tempur mengejar target Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Baca Juga:
Pengakuan Saksi Soal Uang Suap Rp60 Miliar dalam Kasus Korupsi Ekspor CPO

Pilar di Balik Angka

‎Sekretariat Bapenda kini dibekali tiga sub-bagian strategis: Perencanaan, Keuangan, serta Umum dan Kepegawaian.

‎Perannya krusial; jika perencanaan di level Sekretariat meleset, maka eksekusi di bidang teknis seperti penagihan dan pendaftaran dipastikan bakal limbung.

‎"Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada seluruh unit organisasi," ungkap Kepala Bapenda Parigi Moutong, Moh Yasir.

‎Dengan kata lain, sukses tidaknya Bapenda melampaui target pendapatan sangat bergantung pada seberapa rapi "dapur" yang dikelola oleh Sekretariat.

Baca Juga:
Bendungan Bagong Dorong Ketahanan Air dan Pangan di Trenggalek

Menjaga Nadi Organisasi

‎Di masa transisi pemerintahan pasca-2023, peran Sekretariat kian sentral. Ia menjadi jangkar yang menjaga stabilitas birokrasi agar tetap akuntabel.

‎Urusan kesejahteraan pegawai hingga pemeliharaan fasilitas kerja dikelola di sini guna memastikan moral kerja para "juru pungut" daerah tetap tinggi.

‎Namun, posisi ini bukan tanpa celah. Sebagai jantung administrasi, Sekretariat kerap terjebak dalam kerumitan birokrasi yang lamban.

‎Renstra 2024-2026 menuntut adanya efisiensi di level ini; setiap rupiah anggaran internal harus mampu mendongkrak performa layanan secara keseluruhan.

‎Kini, tantangan bagi Sekretariat adalah membuktikan bahwa mereka bukan sekadar "tukang stempel", melainkan motor penggerak yang membuat roda fiskal Parigi Moutong berputar lebih kencang. (adv)

...

Artikel Terkait

wave

Gantikan Beny Suharsono, Ni Made Jadi Sekda Perempuan Pertama DIY

Sri Sultan lantik Ni Made sebagai Sekda DIY, soroti isu strategis daerah seperti sampah, kemiskinan, dan kemandirian fiskal.

Kiamat Laporan Manual, Bapenda Parigi Moutong Migrasi ke SIPD

Bapenda Kabupaten Parigi Moutong kini memacu integrasi data ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Yana Mulyana Bebas Bersyarat Setelah Vonis Kasus Korupsi Pengadaan CCTV Bandung

Mantan Wali Kota Bandung Yana Mulyana menjalani bebas bersyarat usai divonis penjara kasus korupsi proyek CCTV Bandung Smart City.

Polres Pasaman Tangkap 15 Pelaku Tambang Emas Ilegal di Batang Air Sibinail

Satreskrim Polres Pasaman amankan 15 pelaku tambang emas ilegal beserta mesin dompeng di Kecamatan Rao.

Pemerintah Pusat Perbaiki dan Bangun Ulang Gedung Pemkab dan DPRD Kediri Pascakerusuhan

Kementerian PUPR membangun ulang gedung DPRD dan memperbaiki kantor Pemkab Kediri usai kerusuhan yang terjadi Agustus 2025.

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;