Disdikbud Parimo Perkuat Sinergi Lintas OPD Lewat Bimtek Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Sistem e-SPM

Ket. Foto potret kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang dilakukan Disdikbud Parigi Moutong
Ket. Foto potret kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang dilakukan Disdikbud Parigi Moutong Source: (Foto/Disdikbud Parimo)

Parigi Moutong, gemasulawesi - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Parigi Moutong melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang mengangkat tema “Sinergitas dan Konsolidasi dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan e-SPM”.

Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, mulai hari Rabu hingga Jumat, tanggal 18 sampai 20 Juni 2025, di Aula Disdikbud Kabupaten Parigi Moutong.

Tujuan utama dari pelaksanaan Bimtek ini adalah memperkuat kolaborasi antarinstansi serta meningkatkan kapasitas teknis perangkat daerah dalam pelaksanaan kebijakan SPM secara terintegrasi.

Sebanyak 91 peserta dari sembilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan SPM turut ambil bagian dalam kegiatan ini. Para peserta berasal dari Bappelitbangda, BPKAD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat, Dinas Sosial, Pemerintahan dan Umum, serta Satpol PP dan Damkar.

Baca Juga:
Suplai Air Bersih dari PDAM Makassar Dilaporkan Terganggu di 13 Titik

Mereka diberi pemahaman teknis mendalam mengenai kebijakan dan prosedur pelaksanaan SPM, khususnya dalam hal penginputan data ke dalam sistem e-SPM yang kini menjadi bagian penting dari upaya digitalisasi perencanaan dan evaluasi program.

Dengan adanya Bimtek ini, diharapkan perangkat daerah pengampu SPM semakin memahami peran strategis mereka dalam mendukung pelayanan dasar kepada masyarakat. Pengetahuan yang diperoleh dari kegiatan ini menjadi pondasi penting untuk menyusun perencanaan, melaksanakan kegiatan, dan melakukan evaluasi yang berbasis data secara tepat.

Hal ini selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah harus menjamin terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, Bimtek menghadirkan dua narasumber dari Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, yakni Fachri Wiranata sebagai Perencana Pertama, dan Ahmad Washil, S.Si., M.Si. sebagai Perencana Ahli Muda.

Baca Juga:
Gara-gara Aktivitas Layang-layang, Airnav Indonesia Sebut 21 Pesawat Batal Terbang dan Mendarat di Bandara Soetta

Kedua narasumber menyampaikan materi terkait strategi penerapan SPM yang efektif dan mekanisme pemanfaatan aplikasi e-SPM agar setiap OPD dapat menginput data dan memantau capaian kinerjanya secara akurat.

Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Bupati Parigi Moutong, Abdul Sahid, yang memberikan dukungan langsung terhadap komitmen penguatan tata kelola pelayanan publik.

Selain itu, kehadiran pimpinan OPD pengampu SPM serta pejabat teknis dari instansi terkait menunjukkan adanya keseriusan dan semangat sinergi lintas sektor dalam mempercepat pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat.

Melalui pelaksanaan Bimtek ini, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong berharap terbangun pemahaman yang sama di antara seluruh pihak terkait mengenai pentingnya penerapan SPM dan pemanfaatan e-SPM sebagai alat bantu manajemen program.

Langkah ini diharapkan akan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas layanan publik di berbagai sektor, serta memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah dalam menjalankan amanat konstitusi. (*/Risco)

...

Artikel Terkait

wave

BPBD Sulteng Tangani Dampak Banjir Besar di Parigi Moutong, Ribuan Warga dan Fasilitas Umum Terendam di Empat Desa

BPBD Sulawesi Tengah masih terus berkoordinasi dengan Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Parigi Moutong untuk menangani korban banjir di Parimo

Anggota Komisi II DPR dan KPU Sosialisasi Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat di Parigi Moutong

Pendidikan pemilih kepada masyarakat di Kabupaten Parigi Moutong dilakukan oleh anggota Komisi II DPR dan KPU RI.

Disdikbud Parimo Siapkan Rp 3 Miliar untuk Seragam Gratis bagi 15.400 Siswa SD dan SMP Baru Tahun 2025

Disdikbud Parigi Moutong mengabarkan bahwa Pemkab mengalokasikan anggaran sebesar Rp3 miliar untuk pengadaan seragam sekolah gratis

Disdikbud Parimo Tegaskan Larangan Pungutan Biaya Pengambilan Ijazah demi Wujudkan Pendidikan yang Adil dan Transparan

Disdikbud Parimo tegaskan larangan tegas ke satuan pendidikan di wilayahnya agar tidak melakukan pungutan biaya saat pengambilan ijazah

Disdikbud Parimo Tegaskan Larangan Menahan Ijazah dan Menarik Biaya dari Siswa

Disdikbud Parimo tegaskan sekolah dilarang tarik biaya atau tahan ijazah siswa. Biaya ijazah ditanggung dana BOS, siswa berhak terima gratis.

Berita Terkini

wave

Sisa Anggaran Parigi Moutong Capai 41 Miliar, Bupati Sebut Terganjal Aturan Dana Pusat

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyisakan anggaran 41 miliar rupiah di tengah kondisi jalur Lambunu Palapi yang rusak parah.

Parigi Moutong Genjot Layanan Medis, Stunting, hingga Infrastruktur

Pemda Parigi Moutong merombak anggaran untuk perbaiki fasilitas medis, atasi malaria, stunting, hingga tuntaskan anak putus sekolah.

DPRD Parigi Moutong Sindir Soal Jalan Rusak Yang Ditambal Polisi

Anggota DPRD Basuki kritik keras Pemkab Parigi Moutong akibat infrastruktur buruk hingga polisi harus turun tangan menambal jalan rusak.

Dana CSR Parigi Moutong Gelap, Anggota DPRD Usul Bentuk Pansus

Anggota DPRD Parigi Moutong Mohammad Fadli mengkritik keras tata kelola dana CSR perusahaan yang tidak transparan dan mengusulkan pansus.

Sengkarut Anggaran Parigi Moutong, Dana Non Kapitasi Puskesmas Palasa Belum Dibayar Sejak 2024

Pemda Parigi Moutong menunggak dana non kapitasi Puskesmas Palasa sejak 2024 hingga 2026. Pelayanan kesehatan masyarakat terganggu.


See All
; ;