Disdikbud Parimo Perkuat Sinergi Lintas OPD Lewat Bimtek Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Sistem e-SPM

Ket. Foto potret kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang dilakukan Disdikbud Parigi Moutong
Ket. Foto potret kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang dilakukan Disdikbud Parigi Moutong Source: (Foto/Disdikbud Parimo)

Parigi Moutong, gemasulawesi - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Parigi Moutong melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang mengangkat tema “Sinergitas dan Konsolidasi dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan e-SPM”.

Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, mulai hari Rabu hingga Jumat, tanggal 18 sampai 20 Juni 2025, di Aula Disdikbud Kabupaten Parigi Moutong.

Tujuan utama dari pelaksanaan Bimtek ini adalah memperkuat kolaborasi antarinstansi serta meningkatkan kapasitas teknis perangkat daerah dalam pelaksanaan kebijakan SPM secara terintegrasi.

Sebanyak 91 peserta dari sembilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan SPM turut ambil bagian dalam kegiatan ini. Para peserta berasal dari Bappelitbangda, BPKAD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat, Dinas Sosial, Pemerintahan dan Umum, serta Satpol PP dan Damkar.

Baca Juga:
Suplai Air Bersih dari PDAM Makassar Dilaporkan Terganggu di 13 Titik

Mereka diberi pemahaman teknis mendalam mengenai kebijakan dan prosedur pelaksanaan SPM, khususnya dalam hal penginputan data ke dalam sistem e-SPM yang kini menjadi bagian penting dari upaya digitalisasi perencanaan dan evaluasi program.

Dengan adanya Bimtek ini, diharapkan perangkat daerah pengampu SPM semakin memahami peran strategis mereka dalam mendukung pelayanan dasar kepada masyarakat. Pengetahuan yang diperoleh dari kegiatan ini menjadi pondasi penting untuk menyusun perencanaan, melaksanakan kegiatan, dan melakukan evaluasi yang berbasis data secara tepat.

Hal ini selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah harus menjamin terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, Bimtek menghadirkan dua narasumber dari Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, yakni Fachri Wiranata sebagai Perencana Pertama, dan Ahmad Washil, S.Si., M.Si. sebagai Perencana Ahli Muda.

Baca Juga:
Gara-gara Aktivitas Layang-layang, Airnav Indonesia Sebut 21 Pesawat Batal Terbang dan Mendarat di Bandara Soetta

Kedua narasumber menyampaikan materi terkait strategi penerapan SPM yang efektif dan mekanisme pemanfaatan aplikasi e-SPM agar setiap OPD dapat menginput data dan memantau capaian kinerjanya secara akurat.

Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Bupati Parigi Moutong, Abdul Sahid, yang memberikan dukungan langsung terhadap komitmen penguatan tata kelola pelayanan publik.

Selain itu, kehadiran pimpinan OPD pengampu SPM serta pejabat teknis dari instansi terkait menunjukkan adanya keseriusan dan semangat sinergi lintas sektor dalam mempercepat pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat.

Melalui pelaksanaan Bimtek ini, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong berharap terbangun pemahaman yang sama di antara seluruh pihak terkait mengenai pentingnya penerapan SPM dan pemanfaatan e-SPM sebagai alat bantu manajemen program.

Langkah ini diharapkan akan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas layanan publik di berbagai sektor, serta memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah dalam menjalankan amanat konstitusi. (*/Risco)

...

Artikel Terkait

wave

BPBD Sulteng Tangani Dampak Banjir Besar di Parigi Moutong, Ribuan Warga dan Fasilitas Umum Terendam di Empat Desa

BPBD Sulawesi Tengah masih terus berkoordinasi dengan Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Parigi Moutong untuk menangani korban banjir di Parimo

Anggota Komisi II DPR dan KPU Sosialisasi Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat di Parigi Moutong

Pendidikan pemilih kepada masyarakat di Kabupaten Parigi Moutong dilakukan oleh anggota Komisi II DPR dan KPU RI.

Disdikbud Parimo Siapkan Rp 3 Miliar untuk Seragam Gratis bagi 15.400 Siswa SD dan SMP Baru Tahun 2025

Disdikbud Parigi Moutong mengabarkan bahwa Pemkab mengalokasikan anggaran sebesar Rp3 miliar untuk pengadaan seragam sekolah gratis

Disdikbud Parimo Tegaskan Larangan Pungutan Biaya Pengambilan Ijazah demi Wujudkan Pendidikan yang Adil dan Transparan

Disdikbud Parimo tegaskan larangan tegas ke satuan pendidikan di wilayahnya agar tidak melakukan pungutan biaya saat pengambilan ijazah

Disdikbud Parimo Tegaskan Larangan Menahan Ijazah dan Menarik Biaya dari Siswa

Disdikbud Parimo tegaskan sekolah dilarang tarik biaya atau tahan ijazah siswa. Biaya ijazah ditanggung dana BOS, siswa berhak terima gratis.

Berita Terkini

wave

Inilah Sinopsis Film Greenland 2: Migration, Perjalanan yang Berbahaya setelah Bencana yang Mengakhiri Peradaban

Sekuel film Greenland, berjudul Greenland 2: Migration, akan tiba awal 2026 nanti, menceritakan kisah kehidupan setelah bencana

Membisu di Balik Deru Alat Berat: Teka-teki Bungkamnya Polres Parigi Moutong dalam Pusaran Tambang Ilegal Buranga

Kinerja Polres Parigi moutong tampaknya perlu dievaluasi berkaitan dengan keberadaan tambang ilegal buranga yang dinilai tak tersentuh hukum

Nasib Nyawa di Gunung Nasalane: Menanti Keadilan yang Belum Menyentuh Dg Aras

Hukum yang tak bertaring dihadapan pemodal tambang ilegal, hampir terjadi disemua titik PETI yang tersebar di Parigi moutong.

Tebalnya Tembok "Imunitas" Tambang Ilegal Buranga: Mengapa Hukum Tak Berdaya Dihadapan Reni?

Polres Parigi Moutong dinilai tak bertaring dihadapan Reni salah satu tokoh sentral dibalik beroperasinya tambang ilegal di Desa Buranga.

Diduga Kebal Hukum, Kelompok Haji Anjas, Mustari dan Ahmad Geser Operasi Tambang Ilegal ke Desa Buranga

Dugaan kebal hukum pengelola PETI di Desa Buranga mencuat, seolah tidak perduli hukum aktifitas tambang ilegal Buranga tetap beroperasi.


See All
; ;