Disdikbud Parimo Libatkan Guru PAUD dalam Pencegahan Stunting Lewat Program Inklusif dan Bimbingan Teknis

Ket. Foto potret Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas), Dahniar
Ket. Foto potret Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas), Dahniar Source: (Foto/Disdikbud Parimo)

Parigi Moutong, gemasulawesi - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, terus menguatkan peran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam upaya pencegahan stunting.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi lintas sektor pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.

Salah satu pendekatan utama yang dilakukan adalah dengan memberikan bimbingan teknis secara langsung kepada para guru PAUD di berbagai wilayah kabupaten.

Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas), Dahniar, menyampaikan bahwa guru-guru PAUD memiliki peran strategis dalam menyampaikan pola asuh yang baik dan pemahaman dasar mengenai gizi kepada orang tua anak. Pernyataan ini disampaikannya pada hari Rabu, 18 Juni 2025.

Baca Juga:
Suplai Air Bersih dari PDAM Makassar Dilaporkan Terganggu di 13 Titik

"Kami fokus memberikan bimbingan teknis kepada guru PAUD dalam pencegahan stunting. Ini bukan hanya soal kesehatan, tapi juga soal pendidikan dan pola asuh," jelas Dahniar.

Menurutnya, sejak awal tahun 2025, pihaknya telah merealisasikan enam program prioritas yang secara langsung menyasar pada peningkatan layanan PAUD. Program-program tersebut dirancang untuk menjawab kebutuhan aktual di lapangan, termasuk respons terhadap permasalahan stunting yang menjadi perhatian nasional.

Salah satu bentuk implementasi program adalah pelatihan teknis dan pendampingan dalam menjalankan PAUD Holistik Integratif (HI) yang ramah anak dan inklusif.

Selain aspek teknis dalam pengasuhan dan pendidikan, Disdikbud Parimo juga menaruh perhatian besar terhadap pengelolaan data peserta didik. Hal ini diwujudkan melalui pendampingan intensif kepada para operator Data Pokok Pendidikan (Dapodik) agar semua anak usia dini dapat terdata secara valid dalam sistem pendidikan nasional.

Baca Juga:
Dari Lahan Bekas Sampah, Bripka Reply Bangun Taman Baca Napande dan Raih Penghargaan Kapolda Sulteng

Validitas data ini penting untuk merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran, termasuk intervensi stunting berbasis komunitas sekolah.

Enam program prioritas yang telah berjalan hingga pertengahan tahun ini meliputi monitoring dan evaluasi lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), implementasi Kurikulum Merdeka untuk PAUD, pelatihan pendidikan inklusi bagi guru PAUD, pendampingan program PAUD HI, pelatihan operator Dapodik, dan bimbingan teknis khusus dalam pencegahan stunting.

Keseluruhan program tersebut dikembangkan dengan mengedepankan kolaborasi antara sekolah, masyarakat, dan tenaga pendidik di tingkat lokal.

Dahniar menambahkan bahwa lembaga PAUD juga terus dimonitor agar tetap aktif dan lengkap dalam sisi administrasi. Ini bertujuan untuk menjaga kualitas layanan pendidikan serta memastikan bahwa peserta didik benar-benar mendapatkan hak-hak mereka sejak dini.

Baca Juga:
Diperingati Setiap Tanggal 10 Muharram, Masyarakat di Sulawesi Selatan Tetap Pertahankan Tradisi Bubur Syura

Dengan pendekatan ini, Disdikbud Parimo berharap PAUD tidak hanya menjadi tempat bermain dan belajar, tetapi juga bagian penting dari upaya nasional untuk mencetak generasi sehat, cerdas, dan tangguh.

Melalui sinergi antara program pendidikan dan kebijakan kesehatan, Disdikbud Parimo optimis bahwa PAUD mampu menjadi garda terdepan dalam membangun fondasi kuat pembangunan manusia.

Dukungan kepada guru, penguatan data, dan program edukatif yang tepat sasaran diyakini akan mempercepat tercapainya tujuan strategis pemerintah dalam menurunkan angka stunting dan memperluas akses pendidikan inklusif. (*/Risco)

...

Artikel Terkait

wave

Disdikbud Parimo Perkuat Sinergi Lintas OPD Lewat Bimtek Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Sistem e-SPM

Disdikbud Parimo gelar kegiatan Bimtek yang angkat tema Sinergitas dan Konsolidasi dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan e-SPM

BPBD Sulteng Tangani Dampak Banjir Besar di Parigi Moutong, Ribuan Warga dan Fasilitas Umum Terendam di Empat Desa

BPBD Sulawesi Tengah masih terus berkoordinasi dengan Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Parigi Moutong untuk menangani korban banjir di Parimo

Anggota Komisi II DPR dan KPU Sosialisasi Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat di Parigi Moutong

Pendidikan pemilih kepada masyarakat di Kabupaten Parigi Moutong dilakukan oleh anggota Komisi II DPR dan KPU RI.

Disdikbud Parimo Siapkan Rp 3 Miliar untuk Seragam Gratis bagi 15.400 Siswa SD dan SMP Baru Tahun 2025

Disdikbud Parigi Moutong mengabarkan bahwa Pemkab mengalokasikan anggaran sebesar Rp3 miliar untuk pengadaan seragam sekolah gratis

Disdikbud Parimo Tegaskan Larangan Pungutan Biaya Pengambilan Ijazah demi Wujudkan Pendidikan yang Adil dan Transparan

Disdikbud Parimo tegaskan larangan tegas ke satuan pendidikan di wilayahnya agar tidak melakukan pungutan biaya saat pengambilan ijazah

Berita Terkini

wave

Sisa Anggaran Parigi Moutong Capai 41 Miliar, Bupati Sebut Terganjal Aturan Dana Pusat

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyisakan anggaran 41 miliar rupiah di tengah kondisi jalur Lambunu Palapi yang rusak parah.

Parigi Moutong Genjot Layanan Medis, Stunting, hingga Infrastruktur

Pemda Parigi Moutong merombak anggaran untuk perbaiki fasilitas medis, atasi malaria, stunting, hingga tuntaskan anak putus sekolah.

DPRD Parigi Moutong Sindir Soal Jalan Rusak Yang Ditambal Polisi

Anggota DPRD Basuki kritik keras Pemkab Parigi Moutong akibat infrastruktur buruk hingga polisi harus turun tangan menambal jalan rusak.

Dana CSR Parigi Moutong Gelap, Anggota DPRD Usul Bentuk Pansus

Anggota DPRD Parigi Moutong Mohammad Fadli mengkritik keras tata kelola dana CSR perusahaan yang tidak transparan dan mengusulkan pansus.

Sengkarut Anggaran Parigi Moutong, Dana Non Kapitasi Puskesmas Palasa Belum Dibayar Sejak 2024

Pemda Parigi Moutong menunggak dana non kapitasi Puskesmas Palasa sejak 2024 hingga 2026. Pelayanan kesehatan masyarakat terganggu.


See All
; ;