Kanwil Kemenkum Sulteng Apresiasi Langkah Progresif Pemkab Parigi Moutong dalam Penyempurnaan Regulasi Daerah

Ket. Foto potret momen Kemenkum Sulteng lakukan rapat fasilitasi harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Parigi Moutong
Ket. Foto potret momen Kemenkum Sulteng lakukan rapat fasilitasi harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Parigi Moutong Source: (Foto/Kemenkum Sulteng)

Parigi Moutong, gemasulawesi - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) memberikan apresiasi atas kerja sama yang telah terjalin dengan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam proses penyusunan dan penyempurnaan regulasi daerah.

Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, dalam rapat fasilitasi harmonisasi dua Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Parigi Moutong yang digelar pada Rabu, 2 Juli 2025.

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Kanwil Kemenkum Sulteng itu dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Sopian, dan melibatkan tim perancang peraturan perundang-undangan dari Kanwil.

Dari pihak Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, hadir sejumlah perwakilan, termasuk dari Dinas Kesehatan serta Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), yang menjadi pemrakarsa dua Ranperbup yang sedang difasilitasi.

Baca Juga:
Basarnas Ungkap Tantangan Berat saat Operasi Penyelamatan Korban Tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali

Dalam pertemuan tersebut, dibahas dua rancangan peraturan yang dinilai strategis. Rancangan pertama yakni Ranperbup tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi.

Rancangan ini penting dalam rangka memperkuat pelayanan kesehatan daerah, khususnya dalam aspek pengelolaan logistik farmasi yang efisien dan sesuai ketentuan hukum.

Kemudian, rancangan kedua membahas Perubahan atas Peraturan Bupati Parigi Moutong Nomor 24 Tahun 2024 tentang RKPD Tahun 2025. Perubahan ini bertujuan untuk memastikan bahwa RKPD Kabupaten Parigi Moutong disusun berdasarkan dinamika terbaru dalam pembangunan dan kebijakan strategis daerah yang telah ditetapkan.

Rakhmat Renaldy menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan Kanwil Kemenkumham dalam membangun sistem regulasi yang tidak hanya patuh hukum tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ia memuji inisiatif aktif yang ditunjukkan oleh Pemkab Parigi Moutong dalam proses perbaikan dan harmonisasi regulasi daerah.

Baca Juga:
FKPT Sulawesi Tengah Ingatkan Generasi Muda untuk Jangan Tertipu dengan Bujuk Raju Pelaku Teror

“Kami sangat mengapresiasi keseriusan dan inisiatif Pemkab Parigi Moutong,” jelas Rakhmat.

Ia juga menekankan bahwa kegiatan harmonisasi ini merupakan bagian dari peran strategis Kanwil Kemenkum Sulteng dalam memastikan seluruh peraturan perundang-undangan daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku secara nasional.

Dengan demikian, regulasi yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum tetapi juga aplikatif di lapangan dan mampu menjawab tantangan nyata di tingkat daerah.

Langkah fasilitasi ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah untuk memperkuat sinergi antara pusat dan daerah dalam pembentukan kebijakan publik yang berkualitas. (*/Risco)

...

Artikel Terkait

wave

Basarnas Ungkap Tantangan Berat saat Operasi Penyelamatan Korban Tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) menyampaikan tantangan berat saat operasi penyelamatan korban KMP Tunu Pratama Jaya

FKPT Sulawesi Tengah Ingatkan Generasi Muda untuk Jangan Tertipu dengan Bujuk Raju Pelaku Teror

Generasi muda diingatkan oleh FKPT Provinsi Sulawesi Tengah untuk jangan tertipu dengan bujuk rayu dari para pelaku teror.

Pemkab Buol Gerak Cepat Tertibkan Tambang Emas Ilegal, Dorong 30 Titik WPR Demi Tambang Rakyat Legal

Pemkab Buol Sulteng ambil langkah tegas dalam menertibkan aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di wilayahnya

Gandeng BI Perwakilan Sulsel, Pemerintah Kota Makassar Memperkuat Tata Kelola Digital di BUMD

Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Tengah, memperkuat tata kelola digital di BUMD dengan menggandeng BI Perwakilan Sulsel.

Upaya Turunkan Angka Kemiskinan, Gubernur Sulawesi Tengah Minta Pemkab dan Pemkot Perkuat Kolaborasi bersama Pemprov

Gubernur Sulteng meminta pemkab dan pemkot untuk memperkuat kolaborasi dan sinergi bersama dengan pemerintah provinsi.

Berita Terkini

wave

Pasok Narkoba ke Nelayan Pesisir, Pria di Bolano Tengah Ditangkap Polisi

Polisi membekuk pria berinisial SP di Bolano Tengah Parigi Moutong karena mengedarkan sabu asal Palu kepada pekerja kapal ikan.

Bawa 9 Paket Sabu dari Kota Palu, Pria Parigi Tengah Tak Berkutik Digerebek Polisi

Polisi tangkap pengedar sabu berinisial RSL di Desa Pelawa Parigi Tengah dan menyita 9 paket sabu pasokan dari Palu.

Wanita 46 Tahun Ditangkap di Kamar Kos Tolai, Polisi Sita Belasan Paket Sabu Siap Edar

Polsek Torue menangkap dua terduga pengedar sabu beserta 20 paket barang bukti dalam penggerebekan di Desa Tolai Parigi Moutong.

Jejak Pelarian Maling Motor Asal Parigi Moutong Akhirnya Terendus Polisi di Sigi

Polres Parigi Moutong ungkap modus curanmor di teras rumah dan tangkap pelaku FA di Sigi beserta barang bukti Honda Scoopy.

Dilema Regulasi CSR Parimo Disorot DPRD, Pengusaha Udang Siap Bayar Tapi Pemda Tak Punya Dasar Hukum

Pemda Parimo dilarang Kemenkeu pungut langsung CSR tambak udang Rp200/kg. Perda baru disiapkan agar penyaluran dana sosial tetap legal.


See All
; ;