Gandeng BI Perwakilan Sulsel, Pemerintah Kota Makassar Memperkuat Tata Kelola Digital di BUMD

Ket. Foto: Pemkot Makassar Memperkuat Tata Kelola Digital di BUMD
Ket. Foto: Pemkot Makassar Memperkuat Tata Kelola Digital di BUMD Source: (Foto/ANTARA/HO-Pemkot Makassar)

Makassar, gemasulawesi – Pemerintah Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, memperkuat tata kelola digital di perusahaan yang dinaunginya atau pada BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dengan menggandeng Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan.

Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, pada hari Selasa, tanggal 1 Juli 2025, menerangkan berbagai layanan publik seperti PD Parkir, PD Pasar, terminal hingga PDAM diarahkan untuk meminimalkan transaksi tunai demi akuntabilitas, transparansi, dan kemudahan layanan untuk masyarakat.

Menurutnya, ini bukan hanya sekadar untuk menghindarkan fitnah tetapi juga mencegah potensi risiko lain yang tidak diinginkan.

“Ada komitmen,” ujarnya. Dia menambahkan hal tersebut adalah dalam hal mendorong transformasi digital lewat program QRIS.

Baca Juga:
Upaya Turunkan Angka Kemiskinan, Gubernur Sulawesi Tengah Minta Pemkab dan Pemkot Perkuat Kolaborasi bersama Pemprov

Dia melanjutkan pembayaran-pembayaran yang berhubungan langsung dengan masyarakat harus diminimalisir semaksimal mungkin dengan tujuannya agar tidak ada lagi pembayaran tunai.

Dikutip dari Antara, dia mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepada Makassaar sebagai kota kedua di Indonesia yang dalam hal ini menjadi tuan rumah pelaksanaan Festival QRIS TAP.

Menurutnya, ini merupakan sebuah besar di Makassar. Dia berharap Kota Makassar semakin menjadi kota yang melek digital dan masyarakat Makassar siap menerima transformasi digital dengan baik.

Dia juga berharap Festival QRIS TAP Sulawesi Selatan yang diadakan di Makassar menjadi langkah akselerasi penggunaan QRIS secara luas, meningkatkan daya saing ekonomi daerah, dan mendukung inklusi keuangan.

Baca Juga:
Proses Autopsi Jenazah Pendaki Brazil yang Jatuh di Gunung Rinjani Batal Dilakukan di Mataram, Begini Alasannya

Oleh karena itu, Pemkot Makassar akan terus memperkuat kolaborasi dengan Bank Indonesia dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan proses digitaliasi berjalan dengan optimal.

Itu termasuk dalam penerimaan retribusi serta pendapatan asli daerah.

Dia menyatakan pihaknya berharap ini menjadi bagan dari progres tata pemerintahan yang lebih baik.

Dia juga menyampaikan pihaknya memohon untuk terus diberikan bimbingan dan masukan dari masyarakat agar seluruh proses pemerintahan didukung sistem pembayaran digital yang kuat. (Antara)

...

Artikel Terkait

wave

Upaya Turunkan Angka Kemiskinan, Gubernur Sulawesi Tengah Minta Pemkab dan Pemkot Perkuat Kolaborasi bersama Pemprov

Gubernur Sulteng meminta pemkab dan pemkot untuk memperkuat kolaborasi dan sinergi bersama dengan pemerintah provinsi.

Proses Autopsi Jenazah Pendaki Brazil yang Jatuh di Gunung Rinjani Batal Dilakukan di Mataram, Begini Alasannya

Proses autopsi terhadap jenazah pendaki Brasil, Juliana Marins, yang sebelumnya direncanakan akan dilakukan di Mataram, batal, ini sebabnya

Penegak Hukum Didesak BEM Nusantara Tertibkan Tambang Ilegal di Parigi Moutong

Penegak hukum didesak oleh BEM Nusantara untuk menertibkan tambang ilegal di Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah.

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong Perpanjang Masa Kontrak PPPK dari 1 Tahun Menjadi 5 Tahun

Masa kontrak PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong diperpanjang dari 1 tahun menjadi 5 tahun.

142 Korban Terorisme di Sulawesi Tengah Terima Kompensasi Rp23,9 Miliar, LPSK Tegaskan Hak Penyintas Harus Terpenuhi

LPSK mengabarkan bahwa sebanyak 142 korban tindak pidana terorisme di wilayah Sulawesi Tengah telah menerima kompensasi dari negara

Berita Terkini

wave

Inilah Sinopsis Film Greenland 2: Migration, Perjalanan yang Berbahaya setelah Bencana yang Mengakhiri Peradaban

Sekuel film Greenland, berjudul Greenland 2: Migration, akan tiba awal 2026 nanti, menceritakan kisah kehidupan setelah bencana

Membisu di Balik Deru Alat Berat: Teka-teki Bungkamnya Polres Parigi Moutong dalam Pusaran Tambang Ilegal Buranga

Kinerja Polres Parigi moutong tampaknya perlu dievaluasi berkaitan dengan keberadaan tambang ilegal buranga yang dinilai tak tersentuh hukum

Nasib Nyawa di Gunung Nasalane: Menanti Keadilan yang Belum Menyentuh Dg Aras

Hukum yang tak bertaring dihadapan pemodal tambang ilegal, hampir terjadi disemua titik PETI yang tersebar di Parigi moutong.

Tebalnya Tembok "Imunitas" Tambang Ilegal Buranga: Mengapa Hukum Tak Berdaya Dihadapan Reni?

Polres Parigi Moutong dinilai tak bertaring dihadapan Reni salah satu tokoh sentral dibalik beroperasinya tambang ilegal di Desa Buranga.

Diduga Kebal Hukum, Kelompok Haji Anjas, Mustari dan Ahmad Geser Operasi Tambang Ilegal ke Desa Buranga

Dugaan kebal hukum pengelola PETI di Desa Buranga mencuat, seolah tidak perduli hukum aktifitas tambang ilegal Buranga tetap beroperasi.


See All
; ;