Parigi Moutong, gemasulawesi – Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Nusantara mendesak penegak hukum untuk menertibkan tambang ilegal di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah.
Dalam keterangan tertulisnya di Palu, Koordinator Bidang Lingkungan Hidup dan Kemaritiman, Muamar Khadafi, mengatakan pihaknya mendesak aparat kepolisian, Kementerian ESDM, dan imigrasi untuk mengusut tuntas aktivitas tambang ilegal.
Dia menambahkan itu berdasarkan hasil temuan lapangan dan laporan masyarakat, serta praktik tersebut berlangsung tanpa tindakan yang tegas dari pihak berwenang.
Dia menegaskan aktivitas tambang ilegal bukan hanya merusak lingkungan dan menimbulkan konflik sosial tetapi juga mencederai rasa keadilan masyarakat lokal dan melanggar hukum yang berlaku.
Baca Juga:
Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong Perpanjang Masa Kontrak PPPK dari 1 Tahun Menjadi 5 Tahun
Dikutip dari Antara, dia mendesak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan pemerintah pusat untuk segera memeriksa dan menutup seluruh tambang ilegal yang hingga saat ini masih melakukan operasinya di wilayah itu.
Dalam kesempatan tersebut, BEM Nusantara juga menyoroti kehadiran sejumlah WNA yang diduga terlibat langsung dalam aktivitas pertambangan.
Dia mengatakan keterlibatan asing dalam tambang tanpa kejelasan dokumen dan izin kerja adalah bentuk pelanggaran terhadap hukum imigrasi dan kedaulatan negara.
Dia juga turut menyoroti lemahnya transparansi terkait keberadaan tambang-tambang yang mempunyai IPR atau Izin Pertambangan Rakyat di Parigi Moutong.
Menurutnya, banyak tambang yang melakukan operasinya dengan mengatasnamakan IPR tetapi di dalam praktiknya tidak melibatkan masyarakat lokal dan juga tidak memberikan manfaat ekonomi yang adil.
Dia menegaskan pihaknya menuntut pemerintah untuk melakukan verifikasi ulang status tambang yang mengklaim mempunyai IPR dan melakukan audit lapangan secara terbuka.
Tambang ilegal sendiri adalah kegiatan pertambangan yang dilakukan tanpa izin yang resmi dari pemerintah atau pihak yang berwenang. (Antara)
