Parigi Moutong, gemasulawesi - Wakil Bupati Parigi Moutong, Abdul Sahid, memberikan pandangannya terkait pelaksanaan program retret kepala daerah gelombang kedua yang digagas oleh pemerintah pusat.
Kegiatan tersebut dilangsungkan di kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.
Retret ini menjadi forum strategis yang mempertemukan kepala daerah dari berbagai wilayah Indonesia untuk memperkuat koordinasi, menyatukan visi kebangsaan, dan saling berbagi pengalaman pemerintahan.
Dalam keterangannya pada Senin, 23 Juni 2025, Abdul Sahid mengungkapkan bahwa sejak hari pertama pembukaan kegiatan, dirinya langsung merasakan semangat pengabdian yang tinggi dari para pemimpin daerah yang hadir.
Suasana penuh antusias dan rasa tanggung jawab untuk membangun negeri begitu terasa dalam setiap rangkaian kegiatan. Ia juga menilai bahwa retret ini sangat bermanfaat untuk menjembatani gagasan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
"Retret Kepala Daerah ini, wadah segudang manfaat. Apalagi saya berlatar belakang tenaga pendidik dan belum pernah merasakan dunia Politik-Birokrasi dipercayakan masyarakat Parigi Moutong untuk mendampingi Pak Bupati Erwin Burase," jelas Abdul Sahid sebagaimana keterangan resmi Diskominfo Parimo.
Lebih jauh, Sahid menekankan bahwa kegiatan ini bukan hanya forum diskusi birokrasi semata, tetapi juga ruang silaturahmi yang memperkuat rasa persaudaraan antarpemimpin.
Melalui interaksi yang intens, para kepala daerah dapat saling menyerap pengetahuan, berbagi strategi pembangunan, dan mendapatkan inspirasi dari pengalaman pemimpin lainnya.
Semua itu diyakini menjadi modal penting dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif dan inklusif di daerah masing-masing.
Perlu diketahui bahwa retret kepala daerah gelombang kedua ini diikuti oleh 86 kepala daerah. Peserta terdiri dari mereka yang belum mengikuti gelombang pertama, kepala daerah yang sempat bersinggungan dengan proses sengketa hasil pilkada, serta mereka yang memenangkan pemungutan suara ulang.
Komposisi peserta yang beragam justru menjadikan forum ini lebih kaya dalam sudut pandang dan pengalaman, sehingga memungkinkan terbentuknya sinergi lintas wilayah untuk menjawab tantangan pembangunan secara kolektif.
Program ini menjadi salah satu inisiatif penting dari Kementerian Dalam Negeri untuk memperkuat struktur kepemimpinan daerah dengan pendekatan yang lebih manusiawi, inklusif, dan berbasis pengalaman nyata para pemangku jabatan di lapangan. (*/Risco)
