Bank Indonesia Sulut bersama dengan Pemkab Bolaang Mongondow Utara Terus Perkuat Program Pengendalian Inflasi

Ket. Foto: BI dan Pemkab Bolmut Terus Memperkuat Program Pengendalian Inflasi
Ket. Foto: BI dan Pemkab Bolmut Terus Memperkuat Program Pengendalian Inflasi Source: (Foto/ANTARA/HO-BI)

Manado, gemasulawesi – Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara atau Sulut bersama dengan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terus memperkuat program pengendalian inflasi.

Dalam keterangannya di Manado, Kepala Bank Indonesia Sulawesi Utara, Joko Supratikto, pada hari Jumat, 1 Agustus 2025, mengatakan untuk memperkuat program maka pihaknya mengadakan High Level Marketing TPID atau Tim Pengendalian Inflasi Daerah.

“Stabilitas harga tetap jadi prioritas bersama,” ujarnya.

Data per bulan Juni 2025 mencatat inflasi Sulawesi Utara 1,85 persen (ytd). Ini lebih tinggi dari akumulasi realisasi nasional.

Baca Juga:
Termasuk MBG, 3 Program Nasional Diintegrasikan Pemerintah Kabupaten Sigi

Komoditas beras serta cabai rawit menjadi pendorong utama akibat keterbatasan pasokan serta gangguan cuaca.

Dikutip dari Antara, meski Kabupaten Bolmut bukan termasuk kota atau kabupaten pantauan IHK tetapi tren harga komoditas di wilayah ini sering sejalan dan bahkan lebih tinggi dari daerah sekitarnya, terutama komoditas strategis.

Pemerintah Kabupaten bersama dengan TPID dan Bank Indonesia akan terus mendorong penguatan program pengendalian inflasi sebagai bentuk respons terhadap tantangan itu.

Sirajudin Lasena, Bupati Bolmut, menyatakan komoditas adalah salah satu kekuatan utama ekonomi di daerah yang berbatasan dengan Provinsi Gorontalo tersebut.

Baca Juga:
Eks Gubernur Bengkulu Dituntut 8 Tahun Penjara dan Uang Pengganti Rp39,6 Miliar

Dia juga menyampaikan keprihatinannya harga beras di pasaran hingga kini belum terjangkau sepenuhnya oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Bolmut telah menyalurkan 107 ton beras yang berasal dari hasil panen pada lahan seluas 235 hektare dari 2 desa sebagai wujud komitmen terhadap ketahanan pangan.

Dia juga menyampaikan sementara itu, inflasi yang stabil menjadi jantung kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, hal ini sangat erat kaitannya dengan daya beli serta keterjangkauan kebutuhan pokok.

Baca Juga:
Polisi Selidiki Penemuan Jasad Bayi dalam Karung di Lubang Buaya

Inflasi sendiri berarti kenaikan harga barang serta jasa secara umum serta terus menerus dalam jangka waktu tertentu. (Antara)

...

Artikel Terkait

wave

Termasuk MBG, 3 Program Nasional Diintegrasikan Pemerintah Kabupaten Sigi

Pemerintah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, melakukan integrasi terhadap 3 program nasional di daerah itu, termasuk MBG.

Eks Gubernur Bengkulu Dituntut 8 Tahun Penjara dan Uang Pengganti Rp39,6 Miliar

KPK menuntut eks Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah delapan tahun penjara atas kasus gratifikasi dan pemerasan senilai puluhan miliar rupiah.

Polisi Selidiki Penemuan Jasad Bayi dalam Karung di Lubang Buaya

Jasad bayi ditemukan dalam karung di Lubang Buaya. Polisi selidiki pelaku lewat CCTV dan keterangan warga sekitar lokasi kejadian.

Vonis Bebasnya Ditolak, Disdikbud Parimo Siapkan Sanksi Lanjutan untuk Mantan Kepala Sekolah Sausu

Disdikbud Parimo tunggu putusan resmi PN terkait mantan kepala sekolah pelaku pelecehan, sanksi terberat pemecatan tidak hormat.

Dampak Gempa 5,7 SR, Poso Berlakukan Tanggap Darurat 14 Hari

Pemerintah Kabupaten Poso menetapkan status tanggap darurat gempa 14 hari, tangani kerusakan rumah, pengungsian, dan kebutuhan dasar warga.

Berita Terkini

wave

Misteri Ongka: Mengapa Satu Tersangka Sabu "Menguap" dari SPDP Polda Sulteng?

Nama Robi tak tercantum dalam SPDP kasus sabu Parigi Moutong meski sempat diamankan bersama barang bukti. Pelepasannya oleh Ditresnarkoba

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.


See All
; ;