Parigi Moutong, Gemasulawesi - Wakil Ketua I DPRD Parigi Moutong, Sayutin Budianto, menyerap aspirasi warga terkait penguatan hukum adat untuk memberantas peredaran narkoba.
Usulan ini mencuat dalam reses masa persidangan 2026 di Aula Desa Donggulu, Kecamatan Kasimbar, Jumat malam, 24 April 2026.
Masyarakat mendesak adanya sinergi antara aparat penegak hukum dengan pranata adat di desa. Langkah ini dinilai lebih efektif menekan angka penyalahgunaan narkotika di wilayah pesisir dan agraris.
"Sinergi hukum adat dan hukum formal sangat krusial untuk menjaga generasi muda kita," ujar Sayutin di hadapan konstituen.
Baca Juga:
Festival Teluk Tomini 2026 Tetap Megah Meski Terdepak dari Agenda Nasional
Politikus NasDem ini berjanji membawa usulan tersebut dalam rapat koordinasi bersama pemerintah daerah.
Selain isu sosial, ketimpangan infrastruktur di Desa Pintu turut menjadi sorotan tajam dalam dialog tersebut.
Warga menagih janji pengaspalan jalan dan pembangunan rabat beton yang hingga kini belum menyentuh seluruh dusun.
Sayutin mengakui adanya urgensi pemerataan bantuan fisik di wilayah pedalaman Kecamatan Kasimbar.
"Infrastruktur di Desa Pintu harus menjadi catatan prioritas dalam penganggaran tahun depan," katanya menegaskan.
Di sektor pertanian, petani di Dapil II mengeluhkan sulitnya akses pupuk bersubsidi dan bibit unggul.
Mereka meminta intervensi nyata berupa pengadaan bibit cokelat varietas Ron 45 dan alat mesin pertanian (alsintan).
Menanggapi hal itu, Sayutin menjelskan bahwa bantuan bibit durian dan cokelat sudah masuk dalam skema ketahanan pangan. Program ini bertujuan meningkatkan nilai ekonomi petani lokal agar lebih mandiri.
Masalah krisis air bersih dan gangguan jaringan listrik juga dilaporkan oleh warga Kecamatan Toribulu. Penurunan debit air di beberapa titik pustu dan sekolah membutuhkan rehabilitasi bangunan segera.
Baca Juga:
Tekan Biaya Sosial, Anggota DPRD Serli Prioritaskan Bantuan Alat Duka di Tomini
Sayutin mengklaim sebanyak enam program aspirasi warga telah berhasil terinput dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Ia memastikan seluruh usulan di RKPD akan dikawal ketat hingga tahap eksekusi.
"Seluruh aspirasi, mulai dari ketahanan pangan hingga fasilitas pendidikan, sudah kami rangkum sebagai catatan prioritas," ucap Sayutin menutup pertemuan.
Sektoral pendidikan agama seperti madrasah swasta juga dijanjikan mendapat porsi dukungan negara yang lebih adil.
