Gubernur Sulawesi Tengah Minta Bupati-Wali Kota Palu Kurangi Kemiskinan

<p>(Foto Istimewa)</p>
(Foto Istimewa)

Sulawesi Tengah, gemasulawesi – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), himbau agar Bupati di 12 Kabupaten dan juga Wali Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk kurangi angka kemiskinan di daerah.

Hal tersebut diungkapkan oleh Rusdy Mastura Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) untuk kurangi angka kemiskinan, saat dihubungi di Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Jumat, 20 Mei 2022.

“Bupati dan walikota harus mendorong organisasi pemerintah daerah (OPD) di daerahnya masing-masing agar memfokuskan programnya pada pengurangan angka kemiskinan daerah,” kata Gubernur Sulteng Rusdy Mastura.

Ia juga mengatakan, angka kemiskinan di Sulawesi Tengah turun satu persen. Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura memperkirakan penurunan tersebut dipengaruhi oleh pergerakan aktivitas ekonomi atau intervensi ekonomi.

Rusdy Mastura juga mengatakan, “Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan penunjang pemulihan ekonomi masyarakat telah berjalan dengan baik.

Berdasarkan laporan data BPS Sulteng periode Maret 2021, tingkat kemiskinan di Sulawesi Tengah sebesar 13%. Dengan demikian, untuk periode September 2021, kemiskinan 12,18%, turun 0,82 poin.

Ia juga menjelaskan, intervensi terhadap kemiskinan daerah dilakukan dengan memberikan akses keuangan kepada masyarakat sehingga mereka dapat memiliki modal untuk mendorong kerajinan tangan dan lain-lainnya.

“Bupati dan Walikota Palu harus membantu masyarakat menikmati kemudahan mendapatkan dana KUR untuk pengembangan UMKM guna meningkatkan perekonomian masyarakat,” ujarnya.

Melalui kerja sama ini, petani, nelayan, pekebun, peternak, dan usaha mikro, kecil, dan menengah dapat memperoleh akses permodalan.

Baca: Pemprov Sulawesi Tengah Himbau Warga Tenang Hadapi Wabah PMK

Padahal, katanya, bank penyalur KUR menawarkan kemudahan, artinya warga bisa mendapatkan pinjaman di bawah Rp 100 juta tanpa jaminan.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, kata Rusdy, telah bermitra dengan bank pipa KUR sebagai bagian dari peningkatan perekonomian masyarakat.

Baca: Pulau Tegal Mas Lampung, Keindahannya Setara Maldives!

Intervensi lainnya meliputi pengetahuan dan pendidikan serta peningkatan keterampilan untuk mengubah kebiasaan/perilaku masyarakat untuk berinovasi. (*)

Baca: Oknum Polisi Dibayar 200 Juta Bunuh Pegawai Dishub di Makassar

Kunjungi Gemasulawesi di : Google News

...

Artikel Terkait

wave

Korban Banjir Parigi Moutong 236 KK Butuh Pasokan Logistik Makanan

Korban Banjir di Parigi Moutong 236 KK butuh pasokan logistik utamanya makanan siap saji, berdasarkan laporan dari Badan Penanggulangan

DPRD Parigi Moutong Desak UNDP Selesaikan Pekerjaan 7 Sekolah

DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah mendesak pihak United Nations Development Programme (UNDP) agar selesaikan pekerjaan

Teknologi Sistem Informasi Bencana Bisa Mengurangi Dampak Bencana

Teknologi Sistem Informasi Bencana yang cepat dapat mengurangi dampak dampak dari bencana Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah

Situasi Covid-19 Kota Palu 23 Hari Terakhir Terkendali

Situasi Covid-19 Kota Palu terkendali, Dinas Kesehatan Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah menyatakan kalau Kota Palu selama 23 hari

Bupati Parigi Moutong Inspeksi Beberapa Titik Sungai di Parigi Selatan

Bupati Parigi Moutong, H Samsurizal Tombolotutu inspeksi beberapa titik sungai yang rawan banjir di torue Parigi

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;