Berita Parigi Moutong, gemasulawesi – DPRD Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah mendesak pihak United Nations Development Programme (UNDP) agar selesaikan pekerjaan di tujuh sekolah di Kabupaten setempat.
Hal tersebut diungkapkan oleh Anggota DPRD Parigi Moutong, Ni Wayan leli Pariani, saat ditemui di Dinas Pendidikan Parigi Moutong, Sulawesi Tengah Kamis 19 Mei 2022.
“Dari tujuh sekolah tersebut, ada lima SD, dan dua SMP yang ingin kami lanjutkan proses pekerjaannya, karena kondisi di lapangan sangat mendesak,” ucap Ni Wayan Leli Pariani, anggota DPRD Parimo, saat ditemui di Dinas Pendidikan, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, Kamis, 19 Mei 2022.
Ia juga menjelaskan, kalau pihak UNDP telah kembali bekerja setelah melakukan kajian kembali, proses lelang dan beberapa administrasi lainnya yang perlu untuk dilengkapi. Mereka juga menargetkan pekerjaan akan rampung di akhir tahun 2022.
Baca Juga: 10 Tempat Wisata Jawa Barat ‘Reachable’ yang Tidak Boleh Dilewatkan Saat Disana!
Ni Wayan Leli Pariani juga mengatakan, selama ini pengerjaan di tujuh sekolah dihentikan oleh UNDP sejak 18 Maret 2022, karena pihak ketiga yang memenangkan lelang tender PT. Karya Istaka dinilai bermasalah.
“Makanya tadi saya bertanya kepada pihak UNDP, kalau APBD jelas yang mengaudit, kira-kira kalau perusahaan dibawah naungan BUMN siapa yang mengaudit, makanya mereka akan mekakukan komunikasi kepusat,” ucap Anggota DPRD Parimo Ni Wayan Leli Pariani.
Ia juga mempertanyakan total anggaran hibah Jerman untuk pembangunan sekolah di Kabupaten Parigi Moutong, namun pihak UNDP belum bisa membeberkan besaran anggarannya, mereka berjanji akan mengirimkan datanya.
Mereka hanya bisa menyebutkan rincian untuk SDN Purwosari, Kec. Torue, yang berjumlah Rp 3,2 miliar, sedangkan untuk sekolah lain lebih dari Rp 1 miliar.
Diakuinya, kalau DPRD akan terus mengejar pihak yang memberikan bantuan, karena tujuh sekolah tersebut mengurus penghapusan aset sebagai syarat bila ingin mengucurkan dana tersebut dikarenakan bersifat rekonstruksi.
“Kenapa kita sangat ingin bertemu, dan berbicara terkait penghapusan aset kalau pekerjaannya belum juga selesai, itu akan menjadi beban bagi daerah, karena UNDP membangun di Parimo, saya akan terus kejar sampai selesai sepenuhnya, meskipun itu bukan APBD kita,” ucap Ni Wayan Leli Pariani.
Sementara itu, Kabid Manajemen SD Dikbud Kabupaten Parigi Moutong Ibrahim mengatakan, kalau manajemen UNDP belum memutuskan kontrak dengan PT Istaka Karya, tetapi mereka melakukan opname terlebih dahulu untuk melihat berapa progres pekerjaan yang berlangsung di lokasi.
Baca:Begini Cara Mengecek Saldo E-Money Bank dan Dompet Digital!
“Tim mereka akan bekerja selama tiga minggu pada tiga poin, yaitu Parigi Moutong, Sigi dan juga Kota Palu. Setelah itu, apa hasilnya dan berapa progresnya jika ada hak dari pihak ketiga mereka akan membayarnya.” jelasnya.
Ia juga menambahkan, pada Juli dan Agustus nanti, UNDP akan melakukan lelang kembali, setelah mengkaji jumlah item yang akan dilelang. Pada September, penandatanganan kontrak kerja dijadwalkan selama tiga bulan. (*)
Baca: Menteri Kesehatan Menghimbau Orang Tua Agar Anaknya Imunisasi
Kunjungi Gemasulawesi di : Google News
