Berita Parigi Moutong, gemasulawesi – Badan Pengawas Pemilihan Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah gandeng pemuda OKP perkuat dalam pengawasan partisipatif Pemilu 2024.
Hal itu diungkapkan oleh Iskandar Mardani Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, terkait Bawaslu Parigi Moutong akan gandeng OKP awasi pemilu 2024, saat ditemui hari Selasa 14 Juni 2022.
“Kami memahami bahwa pemantauan partisipatif adalah objek dan tujuan masyarakat, sehingga Bawaslu sengaja melibatkan OKP, ormas, dan organisasi kemahasiswaan sehingga kami dapat mengidentifikasi organisasi mana yang masih aktif,” ucap koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Iskandar Mardani, pada hari Selasa 14 Juni 2022.
Ia berharap tugas pengawasan tidak hanya dipercayakan kepada Bawaslu saja, karena subjeknya adalah masyarakat ditambah alarm tahapan yang dimulai hari ini Selasa 14 Juni 2022, secara aktif dan sadar tentunya proses ini merupakan bagian dari lembaga penyelenggara yang menghadapi tahapan yang dijalankan terus menerus.
Baca: Pemkab Parigi Moutong Optimis Raih Juara Penilaian Penurunan Stunting
Diakuinya, pihaknya disibukkan dengan daftar Pemilu yang berkelanjutan, apalagi pada tahun 2022 PKPU 3 sudah memulai tahap verifikasi partai politik. Tentunya pihak Anda akan berkoordinasi dengan pihak terkait yang berhubungan dengan verifikasi.
“Eksofecio KPU dan Kesbangpol dan kami sudah koordinasi lebih dari dua kali sekedar untuk ingatkan satu sama lain kami kembali akan berkoordinasi,” jelasnya.
Selain itu juga akan dilakukan pemetaan segala bentuk pelanggaran dan potensi konflik, ke depan prosesnya akan beririsan dengan verifikasi parpol. Ia mengatakan, tentu ada potensi, apakah itu pelanggaran administrasi atau sengketa.
Senada dengan itu, Koordinator Departemen Hukum, Data, dan Humas Herman Saputra mengungkapkan, dalam menjalankan tugasnya di tahapan ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melakukan pencegahan dengan mensosialisasikan aturan yang mengatur larangan di setiap tahapan.
“Sosialisasi itu berupa pelarangan topik rasis dan berita bohong, makanya kami membangun kerjasama dengan berbagai elemen terkait,” harapnya.
Koordinator Bidang Sengketa Muhammad Rizal terkait penyelenggaraan pesta demokrasi, baik pemilihan umum maupun serentak, telah diperintahkan Bawaslu di tingkat nasional untuk menggelar rapat cadangan yang dirancang untuk memantau dan mengawal, eksekusi akan ditandai dengan bunyi sirine.
Dia juga menjelaskan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Parigi Moutong punya kreasi yang di dalamnya ada pembubuhan tanda tangan, membuktikan bahwa kami siap dalam mengawasi, khususnya dalam hal data kependudukan, data pemilih berkelanjutan yang sampai saat ini masih terus dipantau.
Ia juga menambahkan, menurut PKPU pada Juli, sehubungan dengan pendaftaran dan verifikasi partai politik sebagai peserta pemilu 2024. (*)
Baca: Jadi Kawasan Pangan Nasional di Sulawesi Tengah, Ini Instruksi Mentan
Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News
