Banjir Rendam Pemukiman Warga Mamuju dan Jalur Trans Sulawesi

<p>Ilustrasi</p>
Ilustrasi

Berita Sulawesi Barat, gemasulawesi – Banjir yang terjadi di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, merendam jalur trans Sulawesi dan sejumlah pemukiman warga didaerah itu.

Hingga Minggu, 12 Juni 2022, banjir setinggi lutut orang dewasa masih merendam jalan raya Trans Sulawesi di Jalan Urip Sumoharjo yang melintasi pusat kota Mamuju. Kendaraan yang lewat tidak bisa bergerak karena terhadang banjir tersebut.

“Banjir menghambat aktivitas warga di jalan raya karena kendaraan warga menumpuk dan tidak bisa lewat dengan cepat,” ucap warga Saiful, pada hari Senin 13 Juni 2022.

Beberapa pemukiman warga di Kecamatan Simbuang Kota Mamuju juga terendam banjir sehingga menyebabkan kerusakan pada perabotan rumah.

Baca: Oknum Polisi Aniaya ART di Bengkulu Ditetapkan Sebagai Tersangka

Memang terlihat sejumlah warga sedang mengevakuasi warga lainnya yang terjebak banjir ke lokasi yang aman.

“Beberapa Warga sudah dievakuasi untuk dibawa ke tempat yang lebih aman untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan karena hujan belum berhenti dan air banjir terus naik dan menggenangi beberapa pemukiman warga,” ucap Ibrahim, warga lainnya. .

Kawasan pemukiman warga yang terendam banjir di Kota Mamuju antara lain kawasan BTN Ampi, di sekitar kompleks stadion Manakarra Mamuju, banjir tersebut kemudian menggenangi BTN Binanga, BTN Korongana, Jalan Hapati Hasan di Kecamatan Sese dan Desa Bambu.

Di banyak tempat lain juga, seperti Kecamatan Sese, Kabupaten Rangas dan Kabupaten Kepulauan Simboro, banjirnya cukup parah dan ketinggian air telah mencapai pinggang orang dewasa.

Menurut laporan, banjir yang terjadi di mamuju diakibatkan karena meluapnya beberapa sungai di Mamuju, antara lain Sungai Karema, Sungai Mamuju, Sungai Bambu dan Sungai Korongana.

Warga setempat berharap pemerintah setempat agar dapat mengerahkan bantuan untuk membantu warga ketika ada yang membutuhkan bantuan, seperti mengungsi ke tempat yang aman karena hujan belum reda.

“Sejak Minggu sore, jalan Trans Sulawesi di Desa Bambu sudah tidak bisa dilalui kendaraan, baik roda dua maupun roda empat, akibat banjir yang menggenangi jalan tersebut,” jelas warga setempat lainnya, Ahmad.

Ahmad menambahkan, Pemerintah mesti membantu masyarakat, agar masyarakat tidak terjebak banjir, karena sudah empat jam hujan tidak berhenti, justru air malah naik.

Hingga pagi ini, warga masih khawatir dengan hujan deras yang masih mengguyur wilayah Kabupaten Mamuju. (*)

Baca: Delapan Prioritas Sasaran Operasi Patuh Jaya 13 Juni 2022

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

...

Artikel Terkait

wave

Parigi Moutong Target Raih Medali di Porprov IX Kabupaten Banggai

Parigi Moutong target raih medali di Perhelatan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) ke IX yang akan digelar di Kabupaten Banggai pada

Syarat Wajib Vaksin, Bupati Parigi Moutong Diminta Tinjau SE Disdikbud

Ambil Ijazah Wajib Vaksin di Kabupaten Parigi Moutong, lembaga pengawas publik Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tengah minta Bupati

Pengungsi Korban Gempa di Mamuju Butuh Tambahan Tenda Darurat

Pengungsi korban gempa 5,8 magnitudo di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, dilaporkan saat ini butuh pasokan tambahan tenda darurat

Pendaftaran Program Kartu Prakerja Gelombang 32 Telah Dibuka

Pendaftaran program Kartu Prakerja gelombang ke 32 telah dibuka mulai hari Rabu 08 Juni 2022, Pendaftaran Kartu Prakerja gelombang

Pemkab Parigi Moutong Kembali Aktifkan Panti Rehabilitasi Anak di Parigi

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, kembali aktifkan panti rehabilitasi anak bermasalah hukum terkait

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;