Jadi Kawasan Pangan Nasional di Sulawesi Tengah, Ini Instruksi Mentan

<p>Jadi Kawasan Pangan Nasional di Sulawesi Tengah, Ini Instruksi Mentan</p>
Jadi Kawasan Pangan Nasional di Sulawesi Tengah, Ini Instruksi Mentan

Berita Sulawesi Tengah, gemasulawesi – Menjadi kawasan pangan Nasional, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menghimbau Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah untuk menyiapkan dan mengupayakan konsepsi atas pembangunan pertanian di Daerahnya, berikut instruksi Mentan SYL ke Gubernur Sulawesi Tengah.

Terkait konsep tersebut dikhususkan di tiga komoditas yaitu Jagung, Kedelai dan Kopi.

“Pertanian itu adalah logam mulia 1.000 karat karena pertanian mendukung dan memberi manfaat bagi jutaan orang. Gubernur datang ke apartemen saya pagi ini, jadi kami membuat janji sebelum 15 Juli kami menerima konsepsi ini. Untuk gugus tugasnya kita mulai awal Agustus. Kalau tidak ada 15 Juli, percuma Gubernur datang hari ini,” ucap Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Intinya, lanjut Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, pertanian harus siap lahan, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dan tidak merugikan rakyat, dan agenda aksinya tentunya juga harus jelas.

Baca: Polisi Ungkap Fakta, Siswa MTs Kotamobagu Yang Dibully Hingga Tewas

Mentan Syahrul Yasin Limpo mengatakan, jangan memulai sesuatu dengan persoalan, buat konsep dan buat poligon dari tanah yang sudah disiapkan.

Terkait permintaan Menteri Pertanian Syahrul Yasin limpo, Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura menjelaskan apa yang sedang dipersiapkan di dalam Kawasan Ketahanan Pangan Nasional dan menerima tenggat waktu yang diberikan oleh Menteri Pertanian.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo pada prinsipnya menyetujui tiga wilayah yang disiapkan oleh Pemerintahan Provinsi (Pemprov), namun Menteri Pertanian mensyaratkan bahwa lahan yang disiapkan, jika termasuk dalam super prioritas program Kementerian Pertanian, luasannya harus dalam jumlah besar.

“Kalau lahan hanya ratusan hektar, biar itu urusan dinas saja,” ucap Menteri Pertanian Syahrul yasin Limpo. (*)

Baca: Begal Dada Mahasiswi di Manado, Pelaku Diduga Anggota Brimob

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

...

Artikel Terkait

wave

Masyarakat Kabupaten Parigi Moutong Meriahkan Jalan Sehat Kosgoro

Masyarakat kabupaten Parigi Moutong dari berbagai kecamatan ikut meriahkan jalan santai/jalan sehat Pimpinan Daerah Kolektif (PDK) Kosgoro

Banjir Rendam Pemukiman Warga Mamuju dan Jalur Trans Sulawesi

Banjir yang terjadi di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, merendam jalur trans Sulawesi dan sejumlah pemukiman warga

Parigi Moutong Target Raih Medali di Porprov IX Kabupaten Banggai

Parigi Moutong target raih medali di Perhelatan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) ke IX yang akan digelar di Kabupaten Banggai pada

Syarat Wajib Vaksin, Bupati Parigi Moutong Diminta Tinjau SE Disdikbud

Ambil Ijazah Wajib Vaksin di Kabupaten Parigi Moutong, lembaga pengawas publik Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tengah minta Bupati

Pengungsi Korban Gempa di Mamuju Butuh Tambahan Tenda Darurat

Pengungsi korban gempa 5,8 magnitudo di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, dilaporkan saat ini butuh pasokan tambahan tenda darurat

Berita Terkini

wave

Mengisahkan Teror Menakutkan Akibat Dosa di Masa Lalu, Inilah Sinopsis Film Horor Rest Area

Film horor Rest Area akan segera tiba, menceritakan kisah menakutkan tentang konsekuensi dari dosa yang dilakukan di masa lalu

Terjebak dalam Dimensi Lain ketika Mendaki Gunung, Inilah Sinopsis dari Film Horor Dusun Mayit

Indonesia akan kedatangan film horor Dusun Mayit, yang menceritakan kisah mencekam di kawasan angker Gunung Welirang

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.


See All
; ;