DPRD Persoalkan Profesionalisme Kontraktor Parigi Moutong

<p>Ketua DPRD Parimo, Sayutin Budianto Tongani.</p>
Ketua DPRD Parimo, Sayutin Budianto Tongani.

Berita Parigi Moutong, gemasulawesi – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, mempersoalkan profesionalisme rekanan proyek atau kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan, sehingga menjadi temuan tiap tahunnya.

Hal itu diungkapkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Parigi Moutong, Sayutin Budianto Tongani, yang mempersoalkan profesionalisme rekanan proyek atau kontraktor saat ditemui usai rapat Badan anggaran dengan agenda pembahasan Rancangan peraturan daerah (Raperda), hari Rabu 22 Juni 2022.

“Dalam memilih penawaran, Pemerintah Kabupaten harus mempertimbangkan kapasitas, kualitas, kompetensi dan komitmen perusahaan dalam melaksanakan pekerjaan,” kata Sayutin Budianto Tongani.

Ia mencontohkan, PUPRP setempat akan lebih meningkatkan sumber daya manusia (SDM) ke depan, terutama konsultan pengawas yang dapat bekerja lebih giat dan berkomitmen jika menemukan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi.

Baca: Kasus Corona Meningkat, Satgas Sebut Positivity Rate Aman

Diakuinya, sejumlah pekerjaan yang dilakukan serah terima sementara atau Provisonal Hand Over (PHO) hasil pekerjaan masih utuh. Namun, ketika dilakukan pemeriksaan oleh BPK, ternyata menjadi penemuan karena kualitasnya baik ketebalan maupun kelebihan dan lain-lain.

“Hal ini membuat saya bingung, apakah berbicara sisi sumberdaya lemah atau apalah membuat kita bingung dengan hasil pekerjaan yang menjadi temuan,” keluhnya.

Adanya kondisi seperti itu, kata dia, harus menjadi tanggung jawab bersama dalam melakukan pengawasan super ketat, dan ke depan harus ada pembenahan dari semua sektor, baik dari internal pengawas, juga konsultan pengawas PUPRP sendiri.

Ia menambahkan, dimana-mana ditemukan pekerjaan, proses pembangunan jalan mengalami kemacetan dan kelebihan volume, hasil dan ketebalan. Sehingga kedepannya perlu ada penilaian untuk melakukan perbaikan agar tidak terulang kembali.

“Saya sudah menyampaikan ini saat rapat tadi, bagaimana menghentikan semua pekerjaan agar tidak lagi menjadi temuan BPK yang berulang,” tutupnya. (*Ikh)

Baca: Diduga Kasus Narkoba, Dua Polisi di Maluku Dibekuk Rekan Sendiri

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

...

Artikel Terkait

wave

Peringati Hari Bhayangkara, Polres Parigi Moutong Gelar Lomba Menyanyi

Peringati hari Bhayangkara ke 76, Polres Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah menggelar lomba menyanyi diikuti sejumlah Polsek

Biaya Transportasi Haji, Pemkab Parigi Moutong Anggarkan Bantuan

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong, anggarkan bantuan biaya transportasi Calon Jama’ah Haji (CJH) tahun ini

13 ASN Parigi Moutong Lulus Seleksi Administrasi JPT Pratama

13 Aparatur Sipil Negara (ASN), Pemerintah Daerah (Pemda) Parigi Moutong lulus seleksi administrasi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama

Gempa 3,5 Magnitudo Guncang Kecamatan Taopa, Parigi Moutong

Gempa Parigi Moutong berkekuatan 3,5 Magnitudo Guncang Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, Senin 20 juni 2022

Polemik SE Wajib Vaksin, Disdikbud Parigi Moutong Lakukan Revisi

Polemik tentang Surat Edaran (SE) penuntasan percepatan wajib vaksin khususnya peserta didik. Disdikbud Kabupaten Parigi Moutong

Berita Terkini

wave

Misteri Ongka: Mengapa Satu Tersangka Sabu "Menguap" dari SPDP Polda Sulteng?

Nama Robi tak tercantum dalam SPDP kasus sabu Parigi Moutong meski sempat diamankan bersama barang bukti. Pelepasannya oleh Ditresnarkoba

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.


See All
; ;