Berita parigi moutong, gemasulawesi– Posko covid-19 Parigi Moutong di perbatasan Desa Sejoli-Gorontalo, Sulawesi Tengah kembali diaktifkan.
“Kebijakan itu sebagai tindak lanjut surat edaran Gubernur Sulawesi Tengah tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro,” ungkap Bupati Parigi Moutong Samsurizal Tombolotutu di Parigi Moutong, Rabu 14 Juli 2021.
Ia mengatakan, pihaknya aktifkan kembali posko covid-19 Parigi Moutong di perbatasan lintas provinsi.
Baca juga: Sindikat Manfaatkan Warga Miskin Jadi Pengedar Narkoba di Kalsel
Pengaktifan Posko covid-19 Parigi Moutong dilakukan mengingat angka kasus positif covid-19https://www.kemkes.go.id/ di Sulawesi Tengah mengalami peningkatan. Maka di pandang perlu mengoptimalkan penerapan disiplin dan penegakan hukum Protokol kesehatan (Prokes).
“Itu merupakan upaya pencegahan dan pengendalian penularan virus corona melalui kegiatan operasi yustisi, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat,” sebutnya.
Baca juga: Menurut Data Posko Virus Corona Kota Palu, ODP Sudah 215 Orang
Pelaku perjalanan wajib bawa hasil rapid tes antigen negatif
Setiap pelaku perjalanan dari luar Sulawesi Tengah masuk ke wilayah Parigi Moutong, katanya, wajib menunjukkan hasil pemeriksaan rapid tes anti-gen negatif 1×24 jam.
Atau hasil pemeriksaan Real Time-PCR negatif berlaku 2×24 jam serta telah dicek keaslian dokumen petugas di Posko covid-19 Parigi Moutong.
Baca juga: Banjir Tomini Parigi Moutong, Enam Rumah Warga Rusak Berat
Selain pengetatan Posko covid-19 Parigi Moutong, ia juga menegaskan untuk memperketat pengawasan prokes di tempat-tempat umum, pasar, rumah makan, swalayan, tempat wisata serta cafe. Dengan pembatasan jam operasional hingga pukul 22.00 Wita.
Baca juga: Positif Covid-19, Istri Walikota Palu Dirawat di Jakarta
“Saat ini pelaksanaan kegiatan di tempat kerja atau perkantoran dibolehkan hanya 50 persen, dan 50 persen lainnya bekerja dari rumah, termasuk penundaan belajar mengajar tatap muka, dan kegiatan belajar menggunakan sistem dalam jaringan (daring),” tuturnya.
Ia menambahkan, setiap kegiatan pertemuan melibatkan banyak orang di OPD atau kegiatan serupa, wajib mendapatkan izin dan rekomendasi dari Satgas penanganan covid-19 tingkat kabupaten maupun kecamatan.
Baca juga: Gubernur Sulteng Positif Covid-19, Pemerintahan Berjalan Virtual
Laporan: Muhammad Rafii
