Disnaker Sulut Ingatkan Perusahaan agar Pengupahan Sesuai Standar

<p>Ket Foto: Ilustrasi kenaikan UMP. (Foto/Pixabay)</p>
Ket Foto: Ilustrasi kenaikan UMP. (Foto/Pixabay)

Ekonomi, gemasulawesi – Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Utara Erny Tumundo, mengingatkan agar semua perusahaan memberikan pengupahan sesuai standar UMP.

Erny Tumundo mengatakan, apabila ada perusahaan yang melanggar dan tidak memberikan pengupahan sesuai standar, akan dikenai sanksi sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, diantaranya berupa hukuman administrasi dan hukuman pidana.

“Pengupahan standar UMP harus dipenuhi semua perusahaan di setiap wilayah baik yang skala menengah dan besar,” katanya, dipantau gemasulawesi di akun Instagram @Manado.Vibes, Minggu 4 Desember 2022.

Baca: Selama November Pulau Sulawesi Diguncang Gempa Ratusan Kali

Ia melanjutka, Disnaker Sulut melakukan audit terhadap perusahaan – perusahaan yang tak bisa memenuhi standar pengupahan terhadap karyawan.

“Maka, jika terdapat perusahaan yang tak bisa menerapkan sesuai UMP, agar mengajukan surat pernyataan ketidaksanggupan atau penangguhan pembayaran UMP pada pemerintah lewat Disnakertrans Sulut,” lanjutnya.

Sebelumnya Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey telah tetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 Naik jadi Rp 3.485.000.

Baca: Viral Video Remaja SMP Makassar Dikeroyok Beredar di Instagram

Sementara untuk wilayah Kota Manado sendiri menetetapkan UMK Manado 2023 yakni 3.530.000. Besarannya lebih tinggi menurut UMP Sulut 2023 yakni Rp3,48 juta.

Sebelumnya UMK Manado 2022 sebanyak Rp 3.377.265, sehingga terjadi peningkatan.

Sementara itu, Kadisnaker Manado Paul Sualang mengatakan, rekomendasi mengenai UMK Manado 2023 tinggal menanti tangan Gubernur Sulut Olly Dondokambey.

“Kami masih menanti menurut Pak Gubernur,” ucapnya.

Baca: Seorang Ayah di Enrekang Tega Perkosa Anak Kandung Sendiri

menurut kedap Dewan Pengupahan Kota Manado. Angka 3.530.000 menurut dalam 3 kajian.

“Dari inflasi, pertumbuhan ekonomi dan Permenaker No 18,” tuturnya.

Menurutnya, Manado bisa tetapkan UMK 2023 lantaran punya Dewan Pengupahan. (*/NRU)

Editor: Muhammad Azmi Mursalim

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

 

...

Artikel Terkait

wave

Viral Video Remaja SMP Makassar Dikeroyok Beredar di Instagram

viral video remaja smp makassar dikeroyok rekan sekolahnya beredar di media sosial instagram, saat ini kepolisian sedang mendalami.

ASN Pemkab Sigi Tahun Depan Akan Dipantau Aplikasi Khusus

Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sigi, Sulawesi Tengah mengunakan aplikasi teknologi khusus untuk

Panitia Porprov Siapkan Dua Lokasi untuk Pemondokan Kontingen Parigi Moutong

Panitia Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sulawesi Tengah ke- IX menyiapkan dua lokasi untuk pemondokan Kontigen Parigi Moutong.

Viral Anggota Polisi Sulawesi Selatan Sebut Banyak Mafia di Polri

Baru - baru ini beredar sebuah vidio, seorang anggota polisi di Sulawesi Selatan menyebut, banyak mafia di Polri.

KONI Kabupaten Parigi Moutong Lepas Atlet Balap Motor untuk Berajang di Porprov

KONI Parigi Moutong lepas atlet balap motor untuk mengikuti ajang Porprov. Para atlet optimis bisa meraih medali emas.

Berita Terkini

wave

Misteri Ongka: Mengapa Satu Tersangka Sabu "Menguap" dari SPDP Polda Sulteng?

Nama Robi tak tercantum dalam SPDP kasus sabu Parigi Moutong meski sempat diamankan bersama barang bukti. Pelepasannya oleh Ditresnarkoba

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.


See All
; ;