Garut, gemasulawesi - Ketua DPRD Garut, Euis Ida Wartiah, akhirnya menyampaikan permintaan maafnya setelah video yang menunjukkan dirinya dianggap menyakiti para guru honorer yang tengah menggelar aksi demo penambahan kuota PPPK viral.
Video tersebut dengan cepat menyebar luas dan menjadi perbincangan hangat di media sosial, hingga membuat Euis Ida Wartiah mendapat banyak kecamana.
Kejadian ini bermula dari sebuah video berdurasi 18 detik yang menampilkan Euis Ida Wartiah turun dari sebuah mobil berwarna silver.
Dalam video tersebut, terlihat seorang guru PPPK yang duduk bersimpuh sambil memohon agar diangkat menjadi PNS.
Namun, yang menjadi sorotan adalah ketika Euis Ida Wartiah terdengar berkata, "Sok nangis sing sae (silakan, nangis yang bagus)" sambil berjalan menuju pintu masuk kantor DPRD.
Kejadian ini berlangsung di pintu Utara Kantor DPRD Garut, di Jalan Proklamasi, pada Jumat 14 Juni 2024 saat ratusan guru honorer melakukan aksi unjuk rasa yang berlangsung hingga malam hari.
Menanggapi ramainya pembicaraan terkait video tersebut, Euis akhirnya memberikan klarifikasi dan permintaan maaf saat diwawancarai wartawan di kantor sekretariat DPD Golkar Kabupaten Garut.
Euis mengungkapkan bahwa dirinya tidak memiliki niatan untuk merendahkan atau mengucilkan guru honorer tersebut.
Bahkan, ia mengaku menganggap para guru honorer seperti anaknya sendiri.
"Saya, sebagai Ketua DPD Golkar dan Ketua DPRD, tidak memiliki niat untuk merendahkan atau mengucilkan guru tersebut. Saya bahkan menganggap mereka seperti anak saya sendiri," kata Euis.
Euis menjelaskan bahwa kejadian tersebut terjadi secara spontan ketika dirinya hendak pulang namun banyak massa yang mencegat mobilnya.
Karena mobil yang ia naiki tak kunjung bisa bergerak, Euis kemudian memutuskan untuk kembali masuk ke arah kantor DPRD.
Ia mengakui bahwa situasi saat itu cukup sulit dan mungkin ada kata-kata yang keluar secara tidak sengaja.
Sebagai bentuk tanggung jawab, Euis berencana menemui langsung guru honorer yang menangis tersebut untuk melakukan islah.
Insiden ini menarik perhatian publik dan menjadi sorotan karena adanya kesan bahwa pejabat publik kurang menunjukkan empati terhadap perjuangan para guru honorer.
Para guru honorer ini selama ini berjuang untuk mendapatkan pengakuan dan peningkatan status menjadi PNS, yang dianggap dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.
Kejadian ini juga memicu diskusi lebih luas mengenai nasib guru honorer di Indonesia dan bagaimana mereka seharusnya mendapatkan perhatian yang lebih dari pemerintah.
Dengan permintaan maaf dan rencana pertemuan langsung dengan guru honorer tersebut, Euis berharap dapat menyelesaikan masalah ini dengan baik dan menunjukkan bahwa dirinya tetap peduli terhadap nasib para guru honorer.
Kejadian ini menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk lebih berhati-hati dalam berkomunikasi, terutama dalam situasi yang sensitif dan melibatkan banyak orang. (*/Shofia)