Proyek Tender Hingga Pengadaan Langsung Disebut Dikuasai Kontraktor Luar, Akibatkan Puluhan Perusahaan Lokal Parigi Moutong Gulung Tikar

Kontraktor lokal Parigi moutong, sekaligus ketua DPD Front Pemuda Kaili Kabupaten Parigi moutong Source: Foto/gemasulawesi/Abdul Main

Parigi moutong, gemasulawesi – Puluhan perusahaan milik kontraktor lokal di Kabupaten Parigi moutong gulung tikar akibat ratusan paket proyek dari pengadaan yang bersifat pengadaan langsung hingga tender didominasi oleh Perusahaan milik kontraktor luar daerah.

Penelusuran media online gemasulawesi.com diketahui sebelumnya Perusahaan aktif di Kabupaten Parigi moutong kurang lebih 150 perusahaan.

Berdasarkan keterangan dari sejumlah kontraktor lokal yang ditemui media ini saat ini Perusahaan aktif hanya sekitar itu kurang lebih 50-60 perusahaan kontruksi.

Sebagian ada yang tidak lagi menggunakan sub bidang kontruksi dan sementara puluhan Perusahaan lainnya memilih untuk mematikan atau menutup perusahaannya.

Baca Juga:
Lakukan Peninjauan Lapangan di DAS Desa Olaya Parigi Moutong, TKPSDA Sulawesi Tengah Rekomendasikan Penghentian Penambangan Tanpa Izin

Pantauan media ini pada laman website LPSE Kabupaten Parigi moutong, dari semua pengadaan langsung yang ada pada sejumlah dinas rata-rata didominasi dari perusahaan milik kontraktor luar daerah.

Arifin Lamalindu salah seorang kontraktor asal Parigi moutong diwawancara gemasulawesi mengatakan, perlu intervensi langsung dari pemerintah daerah untuk memporsikan secara merata pekerjaan kepada pengusaha lokal.

“Kondisi ini bisa terjadi jika dari sisi kebijakan memang pemerintah daerah tidak pro kepada pengusaha lokal. Jangan mentang-mentang lebih dekat secara emosional dengan pengusaha luar daerah serta merta pejabat di Parigi moutong mengabaikan hak-hak kontraktor lokal,” tegasnya.

Baca Juga:
Selama 20 Hari, Kejari Palu Menahan Tersangka Kasus Tindak Pidana Korupsi Alat Kesehatan RS Madani di Rutan Kelas IIA

Persoalan perusahaan yang dimatikan menurutnya itu akan terjadi karena tidak mampu lagi memperpanjang izin.

“Memperpanjang izin itu butuh dana puluhan juta, kisaran 20-30 jutaan, kalau kita tidak dapat pekerjaan dalam satu tahun bagaimana cara memperpanjangnya? Mungkin Pemda memang menginginkan itu terjadi. Supaya lebih bebas pakai perusahaan luar daerah,” sindirnya. (fan)

Bagikan:

Artikel Terkait

Berita Terkini