Palu, gemasulawesi – 62 Bintara Polri dilantik dan diambil sumpahnya oleh Polda Sulawesi Tengah bertempat di Sekolah Kepolisian atau SPN Labuan, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, untuk disiapkan pemahaman Pilkada di Provinsi Sulawesi Tengah.
Kepala SPN Polda Sulawesi Tengah, Kombes Pol Bayu Indra Wiguno, mengatakan mereka akan disebar di seluruh wilayah Sulawesi Tengah sesuai dengan kebutuhan.
“Dan untuk memperkuat pengamanan pada Pilkada tahun 2024,” katanya pada upacara penutupan pendidikan pembentukan Bintara Polri Gelombang I 2024 di Kabupaten Donggala, pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024.
Dalam kesempatan tersebut, Wakapolda Sulawesi Tengah, Brigjen Pol Soeseno Noerhandoko, menyampaikan Bintara Polri diharapkan menjadi sumber daya manusia yang unggul.
“Sesuai dengan tema pendidikan Polri adalah pelatihan dan pendidikan yang melayani untuk Polri presisi,” ujarnya.
Dia menuturkan jika standar kompetensi lulusan dan juga penjabaran kurikulumnya mempunyai muatan untuk mampu memberikan pelayanan yang paling baik untuk masyarakat.
Dia menerangkan pendidikan tersebut adalah langkah awal dan juga perjalanan panjang tugas dan karier sebagai anggota Polri.
Sebagai aparatur negara, setiap personel dituntut untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab melayani warga di tempat penugasan.
Apalagi, sekarang ini merupakan tahun politik, maka semua personel jangan sampai terjebak ke dalam politik praktis.
Selain itu, pengamanan Pilkada juga merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab institusi untuk memberikan rasa nyaman dan aman untuk masyarakat.
Dikarenakan tidak menutup kemungkinan suhu politik di daerah mengalami peningkatan seiring dengan terus berjalannya tahapan pemilihan.
Dia mengungkapkan mereka harus siap dalam menghadapi tugas yang semakin kompleks dan juga penuh dengan tantangan seiring dengan perkembangan zaman.
Baca Juga:
Pilkada Serentak, LPKA Kelas II Palu Telah Menyerahkan Data Calon Pemilih kepada KPU
Dia menyatakan Bintara baru Polri diharapkan dapat melaksanakan tugas dengan menjaga kehormatan institusi dan juga nama baik.
Soeseno menegaskan untuk menghindari segala pelanggaran disiplin, pelanggaran pidana, maupun pelanggaran kode etik profesi Polri. (*/Mey)