Pilkada Serentak, LPKA Kelas II Palu Telah Menyerahkan Data Calon Pemilih kepada KPU

Ket. Foto: LPKA Kelas II Palu Telah Menyerahkan Data Calon Pemilih kepada KPU Kota Palu
Ket. Foto: LPKA Kelas II Palu Telah Menyerahkan Data Calon Pemilih kepada KPU Kota Palu Source: (Foto/ANTARA/HO-Dokumentasi LPKA Palu)

Palu, gemasulawesi – Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA Kelas II Palu, Sulawesi Tengah, memfasilitasi anak berhadapan hukum atau ABH atau anak binaan untuk menggunakan hak pilihnya pada Pilkada tahun 2024.

Kepala Subseksi Pendidikan Bimkemas LPKA Kota Palu, Henny, dalam keterangannya pada tanggal 11 Juli 2024, mengatakan pihaknya berkomitmen untuk memenuhi hak untuk seluruh anak binaan untuk memilih pemimpin mereka di tempat daerah, seperti Bupati, Wali Kota dan Gubernur.

Henny menyatakan pihaknya telah menyerahkan data calon pemilih atau anak binaan yang memenuhi syarat untuk menjadi pemilih pada pelaksanaan Pilkada tahun 2024 kepada KPU Kota Palu.

Baca Juga:
Detik-detik Seorang Tahanan di Jambi Melarikan Diri Usai Divonis 5 Tahun Penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun Viral

“LPKA Palu terus bersinergi dan juga melakukan kolaborasi dengan KPU setempat untuk memfasilitasi hak anak binaan menggunakan hak pilihnya dan dalam upaya menyukseskan Pilkada serentak tahun 2024 di daerah ini,” katanya.

Dikutip dari Antara, dia mengungkapkan calon pemilih di LPKA Palu sekarang ini berjumlah 14 anak binaan.

“Dan masih akan terus melakukan koordinasi bersama KPU Kota Palu jika ada perubahan,” ujarnya.

Baca Juga:
Viral di Media Sosial! Mahasiswa Universitas Negeri Makassar Didorong dan Dibentak Dosen Gegara Tanya Soal Kewajiban Beli Jas Almamater

Dia menyampaikan tentunya 14 anak binaan itu telah berusia 17 tahun, telah memenuhi persyaratan.

“Selanjutnya, kami akan terus melakukan koordinasi kepada Kota Palu jika ada perubahan data,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah, Hermansyah Siregar, turut mendukung upaya yang dilakukan oleh LPKA Palu dalam memenuhi hak anak binaan.

Baca Juga:
Libatkan Sejumlah Tenaga Kesehatan, Pemkab Bangka Telah Cukup Siap Melaksanakan Kegiatan PIN Polio 2024

Dia mengatakan pihaknya menginginkan hak pilih untuk warga binaan dan anak binaan harus tersalurkan dengan baik.

“Telah menjadi kewajiban bersama dalam memberikan kesempatan kepada warga binaan untuk dapat menyalurkan hak pilih pada Pilkada serentak tahun 2024,” tuturnya.

Hermansyah berharap dengan adanya koordinasi antara LPKA Palu dan KPU, hak pilih anak binaan dapat terpenuhi secara optimal, sehingga mereka dapat ikut serta dalam menentukan arah kepemimpinan daerah melalui Pilkada tahun 2024 mendatang. (Antara)

...

Artikel Terkait

wave
Rapat Evaluasi dan Rencana Penyaluran Pupuk Bersubsidi, Biro Ekonomi Pemprov Sulut Undang Sejumlah Pihak Terkait

Sejumlah pihak terkait diundang oleh Biro Ekonomi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam Rapat Evaluasi dan Rencana Penyaluran Pupuk Bersu

Gasak 9 Slop Rokok! Aksi Pencurian di Minimarket Hangtuah Bengkong Polisi Batam Viral Usai Tertangkap Jelas Kamera CCTV, Begini Modus Pelaku

Viral aksi pencurian di di minimarket Hangtuah Bengkong Polisi, Batam dengan modus pura-pura belanja lalu bawa kabur barang belanjaannya.

Kebakaran Hebat Melanda Permukiman Padat Penduduk di Mandailing Natal, Belasan Rumah Hangus Terbakar, Polisi Lakukan Penyelidikan

Belasan rumah hangus terbakar dilahap si jago merah di permukiman padat penduduk di kawasan Kelurahan Longat, Mandailing Natal.

Peresmian UT Makassar, Menko PMK Dorong Universitas Terbuka untuk Terus Memperkuat Branding

Universitas Terbuka didorong oleh Menko PMK, Muhadjir Effendy, untuk terus memperkuat branding dan mencetak SDM yang berkualitas.

Terkait Pembangunan Daerah Bidang Industri serta Perdagangan, Pemprov Sulsel dan Papua Barat Daya Melaksanakan Penandatanganan Kerja Sama

Pemprov Sulsel dan Papua Barat Daya melaksanakan penandatanganan kerja sama terkait pembangunan daerah bidang industri dan perdagangan.

Berita Terkini

wave

Sisa Anggaran Parigi Moutong Capai 41 Miliar, Bupati Sebut Terganjal Aturan Dana Pusat

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyisakan anggaran 41 miliar rupiah di tengah kondisi jalur Lambunu Palapi yang rusak parah.

Parigi Moutong Genjot Layanan Medis, Stunting, hingga Infrastruktur

Pemda Parigi Moutong merombak anggaran untuk perbaiki fasilitas medis, atasi malaria, stunting, hingga tuntaskan anak putus sekolah.

DPRD Parigi Moutong Sindir Soal Jalan Rusak Yang Ditambal Polisi

Anggota DPRD Basuki kritik keras Pemkab Parigi Moutong akibat infrastruktur buruk hingga polisi harus turun tangan menambal jalan rusak.

Dana CSR Parigi Moutong Gelap, Anggota DPRD Usul Bentuk Pansus

Anggota DPRD Parigi Moutong Mohammad Fadli mengkritik keras tata kelola dana CSR perusahaan yang tidak transparan dan mengusulkan pansus.

Sengkarut Anggaran Parigi Moutong, Dana Non Kapitasi Puskesmas Palasa Belum Dibayar Sejak 2024

Pemda Parigi Moutong menunggak dana non kapitasi Puskesmas Palasa sejak 2024 hingga 2026. Pelayanan kesehatan masyarakat terganggu.


See All
; ;