Menparekraf Harap Dana Hibah Pelaku Usaha Wisata Segera Cair

<p>Foto: Illustrasi hasil industri kreatif.</p>
Foto: Illustrasi hasil industri kreatif.

Berita nasional, gemasulawesi- Menparekraf Sandiaga Uno berharap dana hibah pelaku usaha wisata segera cair. Ini sebagai solusi dan penyemangat akibat penurunan omzet akibat pandemi covid-19. 

“Kami sudah membentuk tim percepatan untuk merampungkan skema penyaluran hibah,” ungkap Sandiaga Uno dalam konferensi pers secara virtual, di Jakarta, Senin, 26 Juli 2021.

Kemenparekraf mengakui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat telah memberikan dampak sangat besar bagi pelaku usaha. Tercatat, okupansi hotel rata-rata menurun menjadi di bawah 20 persen, bahkan kurang dari 10 persen.

Baca juga: Parigi Moutong Siapkan Skema Bansos Masyarakat Prasejahtera

Kondisi ini membuat hotel merugi sampai 40-50 persen bila dihitung dari besaran titik impas sebesar 50-60 persen.

Selain itu, omzet pengusaha restoran pun anjlok 70 hingga 90 persen. Kerugian terjadi lantaran restoran tidak diizinkan menerima tamu untuk makan di tempat dan pusat perbelanjaan diwajibkan tutup.

“Jumlah kerugian diderita tentu saja tidak sedikit. Meski demikian, kita tidak boleh patah semangat,” ujarnya.

Hanya saja, Kemenparekraf belum mengemukakan jumlah total penerima dana hibah pelaku usaha.

Namun ia menjelaskan, pemerintah menggunakan basis data perusahaan dari milik Kementerian Investasi dan jumlah tenaga kerja di Badan Pusat Statistik (BPS).

Dia mengungkapkan proses penyusunan skema dana hibah itu sempat mengalami stagnasi di Kementerian Keuangan.

“Skemanya memang mengalami stagnansi dari hasil pembahasan antara kami dengan Kementerian Keuangan. Ini yang per hari ini masih terus kami dorong, tapi kami tidak menyalahkan siapa-siapa,” kata dia.

Baca juga: Bulan Ini, Dana Hibah Pariwisata Bergulir ke Daerah

Kemenkeu ingin dana hibah tepat sasaran

Kementerian Keuangan ingin agar pemanfaatan dana hibah pariwisata lebih tepat sasaran dan tidak terjadi kebocoran yang mengurangi efektivitas PEN. Untuk perbaikan tata-kelola keuangan, Kementerian pun melakukan revitalisasi, realokasi dan refocusing skema anggaran itu.

Bantuan pemerintah untuk usaha pariwisata memang akan dikucurkan pada kuartal III 2021 meski perencanaannya sudah dilakukan sejak kuartal I.

Adapun dana hibah ini merupakan realokasi dari program Bangga Berwisata di Indonesia. Sejak awal 2021, Kemenparekraf telah melakukan penghematan APBN hingga jilid keempat dengan total realokasi senilai Rp 1,8 triliun.

“Dari pos anggaran, banyak terpotong adalah pos pemasaran dan dari penyelenggaraan kegiatan dan produk wisata. Program itu mengalami pemotongan masif,” tutupnya. (***)

Baca juga: Parimo Akhirnya Terima Puluhan Miliar Dana Hibah Korban Gempa

...

Artikel Terkait

wave

Banyak TKA Pulang, Pemerintah Harus Mitigasi Resiko Realisasi Investasi

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah bisa mitigasi resiko realisasi investasi di kuartal mendatang dengan strategi.

Pemda Luwu Utara Beri Bantuan Alsintan Poktan

Pemda Luwu Utara, Sulawesi Selatan, beri bantuan Alsintan Poktan, bersumber dari APBD dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN)

Kemnaker Susun Permenaker BSU Pekerja

Menteri Ida Fauziyah menyebut Kemnaker sedang melakukan penyusunan Permenaker BSU atau bantuan subsidi upah pekerja atau buruh.

Mendes PDTT Minta Pemda Salurkan BLT Dana Desa Sekaligus

Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar meminta BLT Dana Desa disalurkan langsung tiga bulan, tanpa perlu dibayarkan secara bertahap.

Bantuan Tunai UMKM Tahap Dua 2021 Dicairkan Bertahap

Bantuan tunai UMKM 2021 tahap dua 2021 dicairkan bertahap, saat pemberlakuan PPKM, merespons kebijakan pemerintah ditengah banyak merugi.

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;