Bulan Ini, Dana Hibah Pariwisata Bergulir ke Daerah

<p>Foto: Menparekraf, Sandiaga Uno.</p>
Foto: Menparekraf, Sandiaga Uno.

Berita nasional, gemasulawesi– Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menargetkan verifikasi dan validasi dana hibah pariwisata sudah berada di tingkat pemerintah daerah pada bulan Juli 2021.

“Dana hibah sebagai stimulus pemulihan ekonomi ini bolanya sudah bergulir ke rekan-rekan kementerian dan lembaga lainnya yang sekarang memproses. Dengan adanya PPKM darurat, kami mengambil keputusan untuk percepatan dan kita harapkan Juli ini bisa rampung proses verifikasi valisadasinya, sehingga bisa diterima Pemda,” ungkap Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, dalam Weekly Press Briefing, Senin 5 Juli 2021.

Mekanisme penyaluran dana hibah pariwisata itu, melalui pemerintah daerah karena verifikasinya adalah pajak-pajak daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Baca juga: Meski Pandemi Corona, Sulteng Tetap Izinkan Objek Wisata Beroperasi

Sebelum adanya pemberlakuan PPKM Darurat, bulan Juli ini telah dijadwalkan pembahasan terkait dengan dana hibah pariwisata, dan realisasi penerimaan ditargetkan pada akhir atau pertengahan kuartal III-2021.

Percepatan realisasi terhadap dana hibah yang dipercepat ini juga belajar dari pengalaman tahun sebelumnya, dimana harus menunggu akhir tahun dan akhirnya sekitar 30 persen tidak terealisasi.

Baca juga: Parimo Akhirnya Terima Puluhan Miliar Dana Hibah Korban Gempa

“Kita tidak ingin itu terjadi dan kita harapkan ini saat-saat masyarakat paling membutuhkan dapat kita sentuh melalui program dana hibah pariwisata maupun bantuan sosial,” jelas dia.

Adapun jumlah pengajuan dana hibah pariwisata yang diajukan ke komite PEN sebesar Rp 3,7 Triliun. Penambahan nominal tersebut, karena adanya penambahan sektor yakni hotel, restoran, sentra wisata, tempat rekreasi dan biro perjalanan pariwisata.

Baca juga: Guru hingga Siswa Dapat Bantuan Internet PPKM Darurat

“Ini kita harapkan bisa mendapatkan tindak lanjut yang cepat karena kami sudah merampungkan program penyiapannya di Kemenparekraf dan juga data-data dari BPJS sudah kami terima sekarang harapanya adalah Kementerian Keuangan dan Komite PEN ini segera bisa diluncurkan,” ujar dia.

Di sisi lain, pihaknya juga mendorong realisasi bantuasn sosial agar dipercepat di tengah pemberlakuan PPKM Darurat ini.

Baca juga: Sulawesi Tengah Masuk Daftar Kota PPKM Mikro Ketat

Dia berharap bantuan sosial perlu ada perluasan cakupan kepada yang belum menerima.

“Program bansos sudah dijalankan ini dipercepat dan juga diperluas penerimanya. Tadi ada usulan juga dari Menko Marves (bansos) menjangkau para penerima BLT sebelumnya tapi tidak tersentuh bansos. Jangan sampai tidak ada yang tersentuh,” tutupnya. (***)

Baca juga: Tangkap Sindikat Narkoba Kota Palu, Polisi Amankan 2 Kg Sabu

...

Artikel Terkait

wave

Blokade Jalan, Mahasiswa Makassar Tolak TKA China

Sejumlah mahasiswa Makassar tolak TKA China, dengan cara unjuk rasa memblokade jalan menggunakan dua unit truk dan membakar ban bekas.

Transaksi Aset Kripto Naik Hingga Rp1,7 Triliun Hingga Mei 2021

Transaksi aset kripto mengalami peningkatan secara signifikan belakangan ini, kripto tercatat sebanyak Rp 1,7 triliun dalam satu kali.

Istri Pergoki Perwira Polda Jateng Selingkuh di Dalam Mobil

istri memergoki suaminya merupakan Perwira Polda Jateng selingkuh sedang berduaan dengan wanita didalam mobil di Rest Area Jalan Tol Semarang

DPR Kembali Kritik Pemerintah Soal TKA China

PR kembali kritik pemerintah terkait masuknya puluhan tenaga kerja asing atau TKA asal China ke Indonesia saat pemberlakuan PPKM darurat

Viral Chat Cabul kepada Penerima Vaksin di Boyolali

Viral chat cabul terungkap dari foto tangkapan layar percakapan di WhatsApp. Oknum mengaku sebagai petugas Puskesmas di Boyolali

Berita Terkini

wave

Sisa Anggaran Parigi Moutong Capai 41 Miliar, Bupati Sebut Terganjal Aturan Dana Pusat

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyisakan anggaran 41 miliar rupiah di tengah kondisi jalur Lambunu Palapi yang rusak parah.

Parigi Moutong Genjot Layanan Medis, Stunting, hingga Infrastruktur

Pemda Parigi Moutong merombak anggaran untuk perbaiki fasilitas medis, atasi malaria, stunting, hingga tuntaskan anak putus sekolah.

DPRD Parigi Moutong Sindir Soal Jalan Rusak Yang Ditambal Polisi

Anggota DPRD Basuki kritik keras Pemkab Parigi Moutong akibat infrastruktur buruk hingga polisi harus turun tangan menambal jalan rusak.

Dana CSR Parigi Moutong Gelap, Anggota DPRD Usul Bentuk Pansus

Anggota DPRD Parigi Moutong Mohammad Fadli mengkritik keras tata kelola dana CSR perusahaan yang tidak transparan dan mengusulkan pansus.

Sengkarut Anggaran Parigi Moutong, Dana Non Kapitasi Puskesmas Palasa Belum Dibayar Sejak 2024

Pemda Parigi Moutong menunggak dana non kapitasi Puskesmas Palasa sejak 2024 hingga 2026. Pelayanan kesehatan masyarakat terganggu.


See All
; ;