Berita nasional, gemasulawesi– Guru hingga siswa dapat bantuan internet PPKM Darurat berlangsung mulai 3-20 Juli 2021.
“Bantuan internet siswa dan tenaga pendidik, guru, dosen akan tetap diberikan,” ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers, Senin 5 Juli 2021.
Bantuan internet PPKM Darurat akan diberikan kepada 27,67 juta siswa, mahasiswa, dan tenaga pendidik, selama kegiatan belajar mengajar daring dilakukan.
Aturan terkait bantuan internet PPKM Darurat sebelumnya telah tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 394/KMK.02/2020 tentang Biaya Paket Data dan Komunikasi Tahun Anggaran 2020.
Bantuan internet PPKM Darurat untuk mahasiswa melaksanakan kegiatan belajar secara daring ditetapkan sebesar Rp150 ribu per bulan. Nominal serupa juga diberikan kepada warga terlibat dalam kegiatan secara daring bersifat insidentil.
Baca juga: Parigi Moutong Beri Akses Internet di 23 Kecamatan
Namun, belum tentu besaran pulsa dan paket data diberikan kepada dua kelompok itu bisa lebih rendah.
Bantuan internet PPKM Darurat pulsa dan paket data akan disesuaikan juga dengan kebutuhan, dan nominal Rp150 ribu per orang per bulan merupakan batas maksimal atau paling tinggi.
Baca juga: Fenomena Belajar Daring, Menikah Dini hingga Frustasi di Kota Palu
Pemberian biaya paket data dan komunikasi juga akan dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan intensitas pelaksanaan tugas dan fungsi penggunaan media daring dan ketersediaan anggaran.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo secara resmi menetapkan wabah covid 19 sebagai bencana nasional.
Baca juga: Rekomendasi PTM Terbatas Parigi Moutong Belum Keluar
Penetapan ini dilakukan lewat penerbitan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai bencana nasional.
Keppres itu diteken Jokowi 2020 silam dan telah diunggah di situs web resmi Setneg.go.id.
Baca juga: Pemkot Palu Wajibkan 80 Persen Warga Divaksin Pekan Ini
“Menyatakan bencana non alam diakibatkan penyebaran Corona Vints Disease 2019 covid 19 sebagai bencana nasional,” demikian bunyi poin pertama Keppres itu.
Baca juga: DPR Minta Pemerintah Jamin Warga Selama PPKM Darurat Covid
Pada poin kedua dijelaskan penanggulangan bencana nasional diakibatkan penyebaran covid 19 dilaksanakan Gugus Tugas Percepatan Penanganan covid 19 sesuai melalui sinergi antar-kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah. (***)
