Puluhan TKA China Masuk Sulsel Saat PPKM Darurat

<p>Foto: TKA China masuk Sulsel.</p>
Foto: TKA China masuk Sulsel.

Berita nasional, gemasulawesi– Puluhan tenaga kerja asing atau TKA China masuk Sulsel saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM darurat.

TKA China masuk Sulsel tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Kabupaten Maros, Sabtu 3 Juli 2021 malam.

“Iya sebanyak 20 orang, mereka kerja kontrak dengan PT. Smelter,” ungkap Stakeholder Relation Manager, Iwan Risdianto, di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Minggu 4 Juli 2021.

Puluhan orang TKA China masuk Sulsel ini selanjutnya akan melakukan perjalanan ke Kabupaten Bantaeng dengan mengendarai bus telah disediakan perusahaan smelter.

Sebelumnya, TKA China masuk Sulsel telah menjalani pemeriksaan swab PCR dan karantina di Jakarta. Sehingga mereka itu bisa dapat melanjutkan perjalanan ke Bantaeng.

Terpisah, pihak imigrasi Sulsel tidak mengetahui perihal kedatangan TKA China masuk Sulsel. Kepala Divisi Keimigrasian Wilayah Sulsel, Dodi Karnida menduga mereka tiba dengan menggunakan jalur penerbangan domestik.

Baca juga: Gubernur Minta Terapkan PPKM di 11 Zona Merah Sulawesi Tengah

“Saya belum dapat kabar. Karena di Bandara Sultan Hasanuddin saat ini tidak dibuka Internasional,” sebut Dodi.

Kendati demikian, Dodi meyakini 20 TKA China ini telah menjalani karantina di Jakarta, sesuai dengan peraturan presiden untuk diperkerjakan di proyek-proyek strategis nasional.

baca juga: DPR Minta Pemerintah Jamin Warga Selama PPKM Darurat Covid

Sebelumnya, pengamat penerbangan Alvien Lie mengkritik keputusan pemerintah yang masih membuka kedatangan warga asing dari luar negeri disaat PPKM Darurat.

Menurut Alvin, keputusan pemerintah dengan membuka akses perbatasan hanya membuat pembatasan domestik lewat PPKM Darurat justru sia-sia.

baca juga: BPS: 2020, Tiga Lapangan Usaha Penyumbang PDRB Parigi Moutong

“Mengapa sampai detik ini pemerintah tidak berani menutup gerbang penumpang internasional? Varian Covid-19 berasal dari negara lain. Kemudian meluas karena mobilitas domestik, percuma batasi mobilitas domestik jika gerbang internasional terus dibuka,” tuturnya.

Pembatasan mobilitas dari luar negeri kata dia, bukan hanya melalui penerbangan. Namun, semua akses perbatasan lain baik darat maupun laut.

Baca juga: Demo Tolak TKA di Kendari Sulawesi Tenggara Berakhir Ricuh

Alvin ingat saat pemerintah tetap membuka penerbangan dari luar negeri saat temuan covid 19 kali pertama ditemukan di China dan ramai di negara lain. Begitu pula saat kasus belakangan meledak di India.

Ia mengaku khawatir, model penanganan apapun oleh pemerintah justru akan sia-sia jika terus membuka akses penerbangan atau perbatasan internasional.(**)

Baca juga: New Normal Kota Palu, Pemberlakuan Pembatasan Perjalanan

...

Artikel Terkait

wave

Proyek Bahan Baku Baterai Indonesia Mengancam Dunia

Pemenuhan bahan baku baterai di Indonesia, kekurangan pasokan secara signifikan baru akan terjadi menjelang akhir dekade ini.

Mahkamah Agung Tolak Kasasi Vonis Djoko Tjandra

Mahkamah Agung (MA) menolak Kasasi vonis 2,5 tahun Djoko Tjandra pada kasus surat palsu, maka putusan PN Jaktim berkekuatan hukum tetap

Vivo Patenkan Desain Ponsel Fitur Kamera Terbang Ala Drone

Brand ponsel Vivo patenkan desain ponsel dengan fitur kamera terbang ala drone, didaftarkan ke World Intellectual Property Organization

Berikut Syarat Vaksinasi Covid 19 untuk Anak 12-17 Tahun

Pemerintah menganggap vaksinasi merupakan bagian penting dalam upaya penanggulangan pandemi covid 19, khususnya untuk anak 12-17 tahun.

PPKM Darurat, Pemerintah Perpanjang Diskon Tarif Listrik PLN

Pemerintah perpanjang diskon tarif listrik PLN untuk golongan 450 VA dan 900 VA bersubsidi, akibat pemberlakuan PPKM Darurat.

Berita Terkini

wave

Sisa Anggaran Parigi Moutong Capai 41 Miliar, Bupati Sebut Terganjal Aturan Dana Pusat

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyisakan anggaran 41 miliar rupiah di tengah kondisi jalur Lambunu Palapi yang rusak parah.

Parigi Moutong Genjot Layanan Medis, Stunting, hingga Infrastruktur

Pemda Parigi Moutong merombak anggaran untuk perbaiki fasilitas medis, atasi malaria, stunting, hingga tuntaskan anak putus sekolah.

DPRD Parigi Moutong Sindir Soal Jalan Rusak Yang Ditambal Polisi

Anggota DPRD Basuki kritik keras Pemkab Parigi Moutong akibat infrastruktur buruk hingga polisi harus turun tangan menambal jalan rusak.

Dana CSR Parigi Moutong Gelap, Anggota DPRD Usul Bentuk Pansus

Anggota DPRD Parigi Moutong Mohammad Fadli mengkritik keras tata kelola dana CSR perusahaan yang tidak transparan dan mengusulkan pansus.

Sengkarut Anggaran Parigi Moutong, Dana Non Kapitasi Puskesmas Palasa Belum Dibayar Sejak 2024

Pemda Parigi Moutong menunggak dana non kapitasi Puskesmas Palasa sejak 2024 hingga 2026. Pelayanan kesehatan masyarakat terganggu.


See All
; ;