Pemkot Palu Wajibkan 80 Persen Warga Divaksin Pekan Ini

<p>Foto: Rapat Wakil Walikota Palu bersama Gubernur Sulawesi Tengah.</p>
Foto: Rapat Wakil Walikota Palu bersama Gubernur Sulawesi Tengah.

Berita sulawesi tengah, gemasulawesi– Pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah, mewajibkan 80 persen warga divaksin pekan ini.

“Itu dilakukan untuk menekan angka penyebaran covid 19 di Kota Palu,” ungkap Wakil Wali Kota Palu, dr. Reny A. Lamadjido saat mengikuti rapat koordinasi secara virtual bersama Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdy Mastura, Senin 5 Juli 2021, di Command Center Kota Palu.

Untuk mencapai 80 persen warga divaksin pekan ini, Pemkot Palu juga mewajibkan setiap organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mendatangkan 1000 masyarakat untuk divaksin.

Selanjutnya, upaya lain dilakukan Pemkot Palu dalam menekan angka penyebaran covid 19 yaitu operasi yustisi.

“Operasi Yustisi harus teradministrasi dan terdokumentasi dengan baik dan harus dilaporkan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Palu,” ujarnya.

Baca juga: 70 Miliar Rupiah, Investasi Budidaya Udang Parigi Moutong

Wakil Wali Kota Palu Reny mengatakan operasi itu dilakukan sebanyak tiga kali sehari dengan membagi tiga tim untuk menyasar tempat umum dan tempat usaha masyarakat yang tidak menaati protokol kesehatan.

Kemudian, semua Satgas covid 19 tingkat kelurahan dan kecamatan yang melibatkan Satgas K5, lembaga adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk lebih intens melaksanakan Operasi Yustisi di wilayahnya.

Baca juga: 35 Warga Terjaring Operasi Yustisi di Banggai

Selain itu, pemberlakukan zonasi covid 19 di setiap kelurahan. Khusus zona merah, menurutnya, lurah tidak akan memberikan izin pelaksanaan kegiatan yang menimbulkan kerumunan.

“Setiap kegiatan yang menimbulkan kerumunan, harus mengajukan izin kepada Satgas Penanganan covid 19 Kota Palu,” katanya.

baca juga: Pemkot Palu Mulai Berlakukan Pembatasan Jam Operasional

Ia juga menyatakan, pihaknya telah menambah tempat tidur di RSUD Anutapura Palu dari 65 tempat tidur menjadi 154 tempat tidur sebagai antisipasi meningkatnya kasus covid 19.

Pada kesempatan itu, Wakil Wali Kota Palu Reny meminta kepada Gubernur Sulawesi Tengah agar melakukan pengadaan vaksin untuk warga sebagai antisipasi menipisnya stok vaksin.

Baca juga: Operasi Yustisi Kota Palu, Ratusan Warga Terkena Sanksi

“Kami berterima kasih kepada pihak Polres dan Kodim yang telah membantu pelaksanaan vaksinasi di Kota Palu,” tuturnya.

Ia menambahkan, capaian vaksinasi sudah mencapai 80.544 warga sudah divaksinasi dari sasaran 292.155 orang. (**)

Baca juga: Rumah Sakit di Bandung Krisis Stok Pasokan Oksigen

...

Artikel Terkait

wave

Rekomendasi PTM Terbatas Parigi Moutong Belum Keluar

Satgas covid 19 belum keluarkan rekomendasi Pertemuan Tatap Muka atau PTM terbatas di Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah.

70 Miliar Rupiah, Investasi Budidaya Udang Parigi Moutong

PT Aquakultura Prima menyebut nilai investasi budidaya udang Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, saat ini sudah mencapai 70 miliar rupiah.

Gubernur Sulawesi Tengah Target Produksi Udang 200 Ribu Ton

Menandai tabur udang vaname perdana di Parigi Moutong, Gubernur target produksi udang Sulawesi Tengah sebanyak 200 ribu ton.

Pemerintah Diminta Kawal Perusahaan Pertambangan Emas di Parigi Moutong

Pemerintah diminta mengawal aktifitas perusahaan pertambangan emas legal di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, antisipasi dampak lingkungan.

Kartu KUSUKA Hambat Asuransi Nelayan Parigi Moutong

artu KUSUKA hambat asuransi dari program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk sejumlah nelayan di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah.

Berita Terkini

wave

Misteri Ongka: Mengapa Satu Tersangka Sabu "Menguap" dari SPDP Polda Sulteng?

Nama Robi tak tercantum dalam SPDP kasus sabu Parigi Moutong meski sempat diamankan bersama barang bukti. Pelepasannya oleh Ditresnarkoba

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.


See All
; ;