Berita parigi moutong, gemasulawesi– Pemerintah diminta mengawal aktifitas perusahaan pertambangan emas legal di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah sebagai bentuk antisipasi dampak lingkungan ditimbulkan.
“Jangan sampai mereka semena-mena saat melakukan aktifitas pertambangan emas, menimbulkan dampak lingkungan. Pemerintah harus perkuat Dinas Lingkungan Hidup, untuk memfilter itu,” ungkap Ketua DPRD Parigi Moutong, Sayutin Budianto yang ditemui di ruang kerjanya, belum lama ini.
Sejak tahun 2010 telah diterbitkan Surat Izin Usaha Pertambangan (SIUP) di Parigi Moutong. Namun hanya dua perusahaan pertambangan emas ada saat ini yakni PT KNK dan PT Trio Kencana.
Baca juga: Tidak Ada Aktivitas Aftershock Pasca Gempa M 6,4 Gorontalo
Aktifitas perusahaan pertambangan emas itu minimal diharapkan tidak sampai menimbulkan kerusakan lingkungan dengan skala besar. Sehingga, terkesan lebih besar dampak dibandingkan manfaatnya bagi masyarakat.
Jika aktifitas tambang dilakukan dengan pola modern diyakini tidak akan menimbulkan dampak besar. Sebab, jaminan investasi dan reklamasi jelas.
Baca juga: Gabungan Pecinta Alam Tanam Mangrove di Parigi Moutong
“Hanya saja, menjadi persoalan kalau perusahaannya nakal. Tapi tidak semua wilayah kita masuk dalam kawasan pertambangan, itu yang penting,” kata dia.
Berbicara soal pertambangan, Sayuti berpendapat pihaknya sangat dilema karena ada regulasi mengaturnya. Namun, jika ingin menolaknya karena dampak lingkungan, harus dilakukan secara bersama-sama.
Baca juga: BPBD Parimo Usul Bantuan Ribuan Rumah Terdampak Bencana
Disisi lain, masuknya perusahaan pertambangan emas di Parigi Moutong akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti UMKM. Bahkan, akan banyak menyerap tenaga kerja di daerah.
“Pemerintah harus berperan untuk menjadi agar tidak terjadi dampak lingkungan yang serius akibat itu. Bagaimana caranya? Kita harus menjaga kepastian hukumnya, perusahaan harus beroperasi sesuai dengan prosedurnya,” tandasnya.
Baca juga: Rusak Hutan Mangrove di Parigi Moutong, Dikenai Pidana
Selain itu, pemerintah juga harus melakukan pendampingan, edukasi dan sosialisasi terkait keuntungan serta dampak terhadap aktifitas perusahaan pertambangan emas kedepan kepada masyarakat. Sehingga, daerah benar-benar siap menerima investor yang akan masuk didaerah.
“Dimana-mana memang tetap ada pro dan kontra soal pertambangan emas. Suka atau tidak suka pemerintah harus mensosialisasikan, bukan hanya soal keuntungan tapi juga dampak kedepan,” tutupnya. (**)
Baca juga: Massa Aksi Demo Sebut Tambang Emas Kasimbar Ancam Lingkungan
