BSKJI Kemenperin Berikan Dukungan Layanan Jasa Bagi Industri

<p>Ket Foto: Industri Tekstil Indonesia. (Foto/Kemenperin)</p>
Ket Foto: Industri Tekstil Indonesia. (Foto/Kemenperin)

Berita Nasional, gemasulawesi.com- Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin mengupayakan dukungan berupa layanan jasa bagi industri.

Salah satu dukungan yang diberikan berbentuk one stop solution bagi industry tekstil dan produk tekstil (TPT) yang dikeluarkan unit kerja BSKJI yakni Balai Besar Tekstil (BBT) di Bandung.

BBT juga memberikan fasilitas ISSC diharapkan dapat meningkatkan daya saing industry TPT Nasional pada kancah global.

Baca: Menurun, per Agustus 2021 Jumlah Pengangguran di RI Capai 9,1 Juta

“Satker di bawah BSKJI berperan untuk membina dan melayani industri, tentu dengan dibekali kompetensi SDM memadai untuk itu. Lokasi juga dipilih dekat dengan sector komoditas industry dilengkapi dengan fasilitas yang tersebar di wilayah Indonesia,” terang Kepala BSKJI Kemenperin, Doddy Rahadi di Jakarta, Kamis, 3 Februari 2022.

Baca: Kapolres Parigi Moutong Buka Bhayangkara Cup II

Pemerintah kata Doddy, memprioritaskan beberap isu dan regulasi dalam upaya pengembangan industry nasional. Seperti, penguatan industry hijau, penerapan teknologi industry 4.0 melalui program INDI 4.0. pengembangan industri halal, sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) produk industri dan target substitusi impor sebesar 35 persen di tahun 2022.

“ISSC mengambil peran menjadi pusat informasi dan pendampingan bagi industry TPT, agar informasi kebijakan dan regulasi bisa cepat diterima oleh industry,” tuturnya.

Baca: Pembelian Sembako Akan Dikenakan Pajak

ISSC juga kata dia, menjadi pusat solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh industri TPT.

Permasalahan yang umumnya dihadapi oleh industry TPT adalah kebutuhan energi, apalagi wacana kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) semakin menguat.

“ISSC akan menawarkan program bernama audit konservasi energi. Agar perusahaan bisa melakukan efisiensi energi dalam melakukan produksi di industri TPT,” ungkapnya.

Baca: THE World University Rangkings 2020: Universitas Hasanuddin, Terbaik di Luar Pulau Jawa

Program itu kata Doddy, bisa memberikan keuntungan bagi industri TPT, karena bisa mengevaluasi beban energi yang ditanggung setiap mesin serta memperoleh rekomendasi strategi efisiensinya.

“Program itu juga bisa mendukung implementasi konsep industri hijau,” tutupnya. (**)

Baca: Kota Palu Laksanakan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa

...

Artikel Terkait

wave

Harga Bahan Pokok Melonjak, Kementan Diminta Tegas Terkait RIPH

Harga bahan pokok melonjak, Kementan diminta tegas terkait status Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) untuk Persetujuan Impor (PI).

Dalam Lima Tahun Mendag Target Ekspor Fesyen Muslim Naik 10 Kali Lipat

Mendag Muhammad Lutfi menargetkan nilai ekspor produk fesyen muslim Indonesia dapat naik 10 kali lipat dalam lima tahun ke depan.

Pupuk NPK dalam Negeri Disebut Masih Dikuasai Produsen Swasta

80,42 persen pangsa pasar pupuk komersil NPK dalam negeri disebut masih dikuasai produsen pupuk swasta. Asosiasi Pupuk Indonesia (APPI)

Menurun, per Agustus 2021 Jumlah Pengangguran di RI Capai 9,1 Juta

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran di Indonesia alami penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Jumlahnya 9,1 juta.

Bahlil Lahadalia: Uni Emirat Arab Komitmen Investasi Rp469 Trilun ke Indonesia

Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, Uni Emirat Arab memberi komitmen investasi ke Indonesia senilai 32,7 miliar dolar AS.

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;