Berita nasional, gemasulawesi– Polri disebut sebagai institusi terbanyak diadukan ke Komnas HAM dalam lima tahun terakhir.
“Banyak pihak melaporkan kinerja Polri terkait dugaan pelanggaran HAM dan dan ketidaklayakan proses penanganan kasus,” ungkap Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik, usai Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI di Jakarta, Selasa 6 April 2021.
Terkait data dari Komnas HAM itu, Kabagpenum Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan dan Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono, sayangnya belum meresponsnya.
Institusi diadukan ke Komnas HAM kata dia, kasusnya berjumlah 28305 aduan sejak 2016-2020. Dari jumlah itu, sebanyak 9801 aduan tidak dilanjutkan karena alasan administratif.
Baca juga: Kriminalisasi Wartawan Parimo, Komnas HAM Sulteng Sebut Pelanggaran Serius
“Sekitar 9 ribu aduannya setelah diseleksi screening tidak dilanjutkan. Pasalnya, sebagian juga itu aduannya hanya bersifat tembusannya,” jelasnya.
Ia mengatakan, beberapa kasus tidak diadukan ke Komnas HAM. Melainkan ke ORI atau lain-lain. Totalnya sebanyak 9800 pengaduan, karena alasan administratif tidak dilanjutkan.
Kemudian, sebanyak 14363 kasus diadukan ke Komnas HAM. Total 4563 kasus masuk ke dalam dukungan pemantauan dan penyelidikan. Sementara itu, ada sekitar 3400 kasus dimasukkan ke dalam dukungan mediasi.
Institusi lainnya setelah Polri adalah korporasi, pemerintah daerah, lembaga peradilan dan kementrian.
Sementara itu, korporasi juga sebagai institusi diadukan ke Komnas HAM berhubungan dengan soal agraria, dan perburuhan.
“Aduan kerap kami terima terhadap pemerintah daerah yaitu terkait dengan persoalan agraria, intoleransi, pendirian rumah ibadah dan lain-lain,” tuturnya.
Selain itu, DKI Jakarta menjadi wilayah yang paling banyak diadukan. Kemudian disusul Jawa Barat, Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Jawa Tengah juga menjadi daerah yang paling banyak diadukan.
Tapi, itu tidak sekaligus memastikan inilah yang daerah paling banyak kasusnya. Namun, juga karena mungkin daerahnya lebih dekat ke Jakarta lebih mudah melakukan pengaduan.
“Tentu saja tidak menutup ada kasus-kasus lain yang tidak diadukan dari bagian timur Indonesia sebagai contoh,” tutupnya.
Baca juga: KontraS Menilai Ada Dugaan Pelanggaran HAM Dalam Penembakan Enam Laskar FPI
Sumber: CNN Indonesia
