Internasional, gemasulawesi – Penjajah Israel dilaporkan sedang mempertimbangkan peran untuk Mohammad Dahlan, yang merupakan mantan pemimpin gerakan Fatah Palestina, untuk memerintah Jalur Gaza setelah perang brutalnya di wilayah tersebut berakhir.
Mohammad Dahlan sebelumnya memimpin Pasukan Keamanan Preventif Otoritas Palestina di Jalur Gaza dan dianggap sebagai tokoh yang sangat berkuasa di daerah tersebut pada tahun 1990-an dan awal 2000-an.
Tetapi Mohammad Dahlan adalah musuh bebuyutan Hamas dan kehilangan seluruh kekuasaannya di Jalur Gaza saat kelompok Islam Palestina itu menguasai Jalur Gaza pada tahun 2007.
Baca Juga:
2 Warga Palestina Dilaporkan Tewas dalam Serangan Penjajah Israel di Jenin
Dia diketahui telah tinggal selama 12 tahun terakhir dan saat ini menjadi penasehat Presiden Mohammed bin Zayed Al-Nahyan.
Dia baru-baru ini mengatakan kepada media dia menolak untuk menerima atau menjalankan peran keamanan, pemerintahan atau eksekutif apapun di Jalur Gaza.
Tetapi pejabat keamanan penjajah Israel dikabarkan masih mempertimbangkannya untuk posisi itu.
Baca Juga:
AS Dikabarkan Mengirimkan Sistem Anti Rudal Canggih ke Penjajah Israel
Hal ini tidak berarti dia harus kembali secara fisik ke Jalur Gaza. Dahlan pernah dianggap oleh penjajah Israel dan Amerika Serikat sebagai calon alternatif untuk mendiang pemimpin Palestina Yasser Arafat dan pejabat keamanan penjajah Israel yakin Dahlan akan dengan senang hati memanfaatkan kesempatan untuk memimpin rakyat Palestina.
Tetapi pejabat penjajah Israel juga telah menyatakan kekhawatirannya bahwa Dahlan, setelah dikalahkan oleh Hamas sebelumnya di Jalur Gaza dan kehilangan basis kekuatannya, tidak akan mampu menantang kelompok itu lagi dan akan dipaksa untuk mencapai kesepakatan dengan mereka.
“Penjajah Israel tidak akan menerima ini dalam kondisi apapun,” ucap media penjajah Israel.
Baca Juga:
Warga Palestina Terbakar Hidup-Hidup dalam Serangan Penjajah Israel terhadap RS Syuhada Al Aqsa
Di sisi lain, Presiden Prancis, Emmanuel Macron, mengatakan Benjamin Netanyahu tidak boleh lupa negaranya dibentuk berdasarkan keputusan PBB.
Macron yang menyerukan penghentian ekspor senjata ke penjajah Israel untuk digunakan di Jalur Gaza dan Lebanon memperingatkan ini bukan saatnya untuk mengabaikan keputusan PBB.
Menanggapi pernyataan Macron, kantor Netanyahu merilis pernyataan yang menyatakan penjajah Israel tidak didirikan lewat keputusan PBB tetapi setelah ‘Perang Kemerdekaan’. (*/Mey)
