Kementerian Kesehatan Gaza Sebut Tidak Ada Rumah Sakit yang Beroperasi Penuh di Jalur Gaza

Ket. Foto: Tidak Ada Rumah Sakit yang Berfungsi Penuh di Jalur Gaza
Ket. Foto: Tidak Ada Rumah Sakit yang Berfungsi Penuh di Jalur Gaza Source: (Foto/Instagram/@unrwa)

Internasional, gemasulawesi – Maher Shamiyeh, yang merupakan pejabat Kementerian Kesehatan Gaza, telah memberikan informasi terkini pada tanggal 23 Januari 2025 waktu setempat mengenai situasi buruk yang dialami oleh fasilitas medis di wilayah Jalur Gaza.

Menurut Maher Shamiyeh, tidak ada rumah askit yang beroperasi penuh di Jalur Gaza dan Gaza utara menjadi sasaran serangan yang menargetkan semua aspek kehidupan di sana.

“Rumah Sakit Kamal Adwan di Jalur Gaza utara hancur total,” ujarnya.

Dia menambahkan pihaknya menuntut bantuan segera untuk merehabilitasi dan memulihkan seluruh sektor perawatan kesehatan termasuk dengan pemeliharaan fasilitas medis dan pembangunan kembali fasilitas yang hancur.

Baca Juga:
Pemukim Penjajah Israel Bertopeng Serbu Desa Palestina dan Melukai Sedikitnya 12 Orang

“Kami menuntut agar penjajah Israel segera membebaskan Dr. Hussam Abu Safia, direktur RS Kamal Adwan, bersama dengan semua staf medis, dokter, dan perawat yang ditahan secara tidak adil dan melanggar hukum,” katanya.

Di sisi lain, Badan pengatur Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC menyatakan sangat prihatin menyusul upaya Amerika Serikat untuk memberikan sanksi kepada lembaga PBB itu atas surat perintah penangkapannya terhadap Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant.

Surat perintah penangkapan dikeluarkan atas perilaku penjajah Israel selama perang di Jalur Gaza.

Awal bulan Februari diketahui legislator di majelis rendah Kongres Amerika Serikat meloloskan UU Penanggulangan Pengadilan yang Tidak Sah dengan suara 243 berbanding 140 sebagai sinyal dukungan yang kuat terhadap penjajah Israel.

Baca Juga:
436 Ribu Rumah Hancur atau Rusak di Jalur Gaza, Total Biaya Rekonstruksi 40 Miliar Dolar AS

UU itu mengusulkan sanksi untuk setiap warga negara asing yang membantu ICC dalam upayanya untuk menyelidiki, mengadili atau menahan warga negara AS atau warga negara sekutu yang tidak mengakui otoritas pengadilan itu.

Di sisi lain, mantan panglima militer penjajah Israel, Moshe Ya’alon, mengklaim pemerintah penjajah Israel saat ini bertindak melawan kepentingan negara tersebut dalam mencoba memperpanjang perang di Jalur Gaza.

Dalam komentar yang disiarkan oleh Radio Angkatan Darat penjajah Israel dia menyebutkan pemerintah ingin perang terus berlanjut hingga akhir masa jabatannya yang bertentangan dengan kepentingan penjajah Israel.

“Pemerintah tidak bertindak dengan tulus untuk membebaskan para sandera dan kami bisa saja membebaskan mereka di bulan November 2023,” pungkasnya. (*/Mey)

...

Artikel Terkait

wave

Pemukim Penjajah Israel Bertopeng Serbu Desa Palestina dan Melukai Sedikitnya 12 Orang

Desa Palestina Jinsafut dan Funduq di dekat Yerusalem diserbu oleh pemukim penjajah Israel yang mengenakan topeng.

436 Ribu Rumah Hancur atau Rusak di Jalur Gaza, Total Biaya Rekonstruksi 40 Miliar Dolar AS

Sebanyak 436.000 rumah hancur atau rusak akibat perang atau sekitar 92 persen rumah, sementara 90 persen warga Palestina mengungsi.

Kepala Staf Angkatan Darat Penjajah Israel Umumkan Akan Mengundurkan Diri pada Bulan Maret

Pengunduran diri disampaikan oleh Kepala Staf Angkatan Darat penjajah Israel, Herzi Halevi, yang akan mengundurkan diri bulan Maret.

Pasukan Penjajah Israel Menghalangi Warga Palestina Memasuki atau Meninggalkan Kota-Kota di Tepi Barat

Warga Palestina dihalangi oleh pasukan penjajah Israel untuk memasuki atau meninggalkan kota-kota di Tepi Barat, Palestina.

Presiden AS Donald Trump Cabut Sanksi terhadap Pemukim Penjajah Israel yang Melakukan Kekerasan di Tepi Barat

Sanksi terhadap pemukim penjajah Israel yang melakukan kekerasan di Tepi Barat dicabut oleh Presiden AS, Donald Trump.

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;