Jakarta, gemasulawesi.com– Pemerintah Indonesia melalui Juru Bicara Penanganan Corona mengatakan, penyebaran virus corona sebagai bencana nasional.
“Bukan darurat nasional. Ini sudah bencana nasional Virus Corona. Darurat nasional gimana? Kalau dipegang BNPB kan sudah bencana nasional ini,” ungkap Achmad Yurianto dikutip dari kompas, Sabtu 14 Maret 2020.
Ia menyampaikan hal itu, menanggapi surat dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang meminta Presiden Jokowi mendeklarasikan darurat nasional virus corona.
Namun demikian, sampai saat ini, pemerintah tidak akan melakukan lockdown atau mengisolasi suatu daerah yang diwaspadai sebagai penyebaran virus corona.
“Lockdown bukan pilihan. Untuk saat ini bukan pilihan,” katanya.
Sebelumnya, WHO melalui Direktur Jenderal Tedros Adhanom Ghebreyesus. Menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penanganan Corona. WHO meminta Indonesia segera mengumumkan darurat nasional Corona.
Surat yang ditandatangani Tedros itu dikirim per 10 Maret 2020.
“Betul,” kata Plt Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Teuku Faizasyah saat dimintai konfirmasi soal surat WHO, Jumat 13 Maret 2020.
Tedros dalam suratnya mengatakan WHO telah bekerja maksimal untuk menganalisis dan menyebarluaskan informasi tentang COVID-19.
Untuk mengalahkan virus ini, setiap negara perlu mengambil langkah-langkah kuat yang dirancang untuk memperlambat penularan dan mencegah penyebaran.
“Sayangnya, kami telah melihat kasus yang tidak terdeteksi atau tidak terdeteksi pada tahap awal wabah yang mengakibatkan peningkatan signifikan dalam kasus dan kematian di beberapa negara,” tutur Tedros.
Untuk tujuan ini lanjut dia, WHO terus mendesak negara-negara berfokus pada deteksi kasus dan kapasitas pengujian laboratorium. Terutama di negara-negara dengan populasi besar dan berbagai kapasitas sistem kesehatan di seluruh negara.
Dalam suratnya, WHO juga memberikan lima poin tindakan-tindakan yang harus segera dilakukan pemerintah Indonesia untuk mencegah virus terus menyebar. Lima poin itu adalah:
- Meningkatkan mekanisme tanggap darurat, termasuk deklarasi darurat nasional
- Mendidik dan berkomunikasi aktif dengan publik terkait risiko yang tepat dan keterlibatan masyarakat
- Mengintensifkan penemuan kasus, pelacakan kontak, pemantauan, karantina kontak, dan isolasi kasus
- Memperluas pengawasan COVID-19 menggunakan sistem pengawasan penyakit pernapasan yang ada dan pengawasan berbasis rumah sakit.
- Uji kasus yang dicurigai per definisi kasus WHO, kontak kasus yang dikonfirmasi; menguji pasien yang diidentifikasi melalui pengawasan penyakit pernapasan.
WHO secara khusus meminta Jokowi membangun laboratorium dengan kapasitas yang cukup dan memungkinkan tim mengidentifikasi kelompok penularan sehingga bisa segera diambil spesimennya.
Termasuk menguji yang bukan hanya kasus dengan kontak langsung pasien positif, tetapi kepada seluruh pasien yang menderita flu parah hingga sesak napas.
Baca juga: WHO Minta Indonesia Umumkan Darurat Nasional Corona
Sumber: Kompas, berikut link asalnya.
