Berita nasional, gemasulawesi– Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Pamekasan menolak rencana revisi aturan rokok Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan.
“Kami menolak aturan ini karena dinilai hanya akan semakin merugikan petani tembakau dan cengkih,” ungkap Samukra Ketua DPC Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Pamekasan Samukra, beberapa waktu lalu.
Pada 9 Juni 2021, Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Nasional itu telah mengirimkan pernyataan menolak revisi aturan rokok bersama dengan 12 asosiasi mata rantai tembakau kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pasalnya, keberadaan aturan rokok itu sudah memberatkan petani, apalagi jika dilakukan revisi aturan rokok dikhawatirkan akan diperketat.
“Petani tembakau di Pamekasan akan datang ke Istana bila pembahasan regulasi ini diteruskan demi mempertahankan pencaharian, apalagi ekonomi sedang sulit,” ujarnya.
Bupati Temanggung M Al Khadziq juga berharap revisi aturan rokok dilakukan pemerintah pusat tidak merugikan petani tembakau.
Baca juga: Kajari Parigi Moutong Pegang Data Dugaan Korupsi Dana Pajak Rokok
“Pemkab Temanggung memohon kepada pemerintah pusat agar revisi PP 109/2012 tidak merugikan petani tembakau, bahkan kalau bisa dibatalkan dulu, karena semakin dibatasi turunan produk tembakau, maka kesejahteraan petani akan semakin menurun,” katanya.
Pihaknya menyampaikan pemerintah pusat sekarang tengah revisi aturan rokok perubahan PP 109/2012 yang di dalamnya akan berisi pembatasan-pembatasan turunan produk tembakau.
“Asumsi kami semakin turunan produk tembakau dibatasi, maka juga akan menurunkan harga jual tembakau, khususnya tembakau lokal dari Kabupaten Temanggung, sehingga merugikan petani tembakau,” katanya.
Revisi untuk akses layanan program berhenti merokok
Sebelumnya, Kementerian Perindustrian buka suara terkait rencana revisi Peraturan Presiden (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan oleh kementerian kesehatan (Kemenkes).
Baca juga: Dinkes Belum Jadwalkan Vaksinasi Anak Parigi Moutong
Revisi PP 109 penting untuk dilakukan agar masyarakat mendapat kemudahan untuk mengakses layanan program berhenti merokok, serta menjamin ketersediaan obat-obatan yang digunakan dalam program berhenti merokok.
Pasal yang akan didorong di antaranya terkait larangan iklan rokok, grafik iklan rokok 90% minimum 70%, larangan pengecer dan memfasilitasi “klinik berhenti merokok”.
Ketua Tobacco Control Support Center Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (TCSC IAKMI) Sumarjati Arjoso mengatakan revisi PP109/2012 akan sangat mendukung upaya pencapaian target bidang kesehatan sebagaimana disebut dalam RPJMN 2020-2024. (***)
Baca juga: DPR Usulkan Izin Praktek Kedokteran Dipermudah Tangani Covid-19
