Pemkab Bantul Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis Setelah Temuan Ulat dan Jangkrik

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Bantul Hermawan Setiaji.
Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Bantul Hermawan Setiaji. Source: (Foto/ANTARA)

Daerah, gemasulawesi - Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, telah mengadakan evaluasi menyeluruh bersama pihak penyedia makanan.

Langkah ini dilakukan menyusul temuan ulat, telur lalat, dan jangkrik pada menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di salah satu sekolah beberapa waktu lalu.

Evaluasi bertujuan memastikan kejadian serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang.

Pemerintah daerah menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap kualitas dan keamanan makanan yang disajikan untuk siswa.

Baca Juga:
Polda Bali Hentikan Penyelidikan Kasus Royalti Mie Gacoan, Diselesaikan Lewat Keadilan Restoratif

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Bantul, Hermawan Setiaji, menyampaikan hal ini di Bantul pada Sabtu.

Ia menjelaskan bahwa Pemkab Bantul tidak memiliki wewenang langsung untuk memberikan teguran kepada penanggung jawab Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Menurutnya, penanganan masalah tersebut berada di luar ranah kewenangan pemerintah kabupaten.

“Kami tidak memiliki kewenangan untuk menegur karena mereka memiliki struktur hirarki sendiri. Namun, Pemkab Bantul telah mengadakan rembugan untuk memastikan kejadian serupa tidak terjadi lagi,” ujarnya.

Baca Juga:
Perluasan Penempatan PMI ke Jepang Fokus pada Sektor Perawatan Lansia dan Keperawatan

Ia menjelaskan bahwa selain itu, pihaknya bersama sejumlah pemangku kepentingan mengadakan diskusi dan melakukan konfirmasi terkait insiden dalam program MBG.

Langkah ini juga mencakup komunikasi langsung dengan penyedia makanan bergizi.

Tujuannya agar penyedia berkomitmen mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan.

“Jadi, kami melakukan evaluasi bersama dan membangun komitmen agar kejadian serupa tidak terulang lagi,” ujarnya.

Baca Juga:
Pemerintah Bangun 2.200 Rumah di Papua Pegunungan, Wujud Komitmen Negara Hadir untuk Rakyat

Ia menambahkan, terkait insiden tersebut, pemerintah daerah juga telah berkoordinasi dengan perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN) di Bantul.

“Hasil komunikasi terakhir menunjukkan kesepakatan untuk membentuk Satgas percepatan program MBG, yang melibatkan pihak BGN, agar tim ini dapat memberikan respons cepat terhadap permasalahan maupun kendala dalam pelaksanaan MBG di Bantul,” jelasnya.

Sebelumnya, sebuah video tersebar di aplikasi pesan WhatsApp yang menunjukkan adanya ulat, telur lalat, serta jangkrik pada menu Makan Bergizi Gratis (MBG).

Temuan tersebut terjadi di hadapan para siswa SMP Negeri 2 Sewon, Bantul.

Baca Juga:
Lapas Kediri Cabut Hak Narapidana Pelaku Asusila, Korban Dipaksa Telan Benda Asing

Video ini memicu perhatian publik terkait kualitas dan keamanan makanan yang disajikan dalam program MBG.

Kepala SMP Negeri 2 Sewon, Susi Daryanti, mengonfirmasi kebenaran beberapa video yang beredar.

Ia menambahkan bahwa pihak sekolah telah melaporkan kejadian itu kepada pengelola program Makan Bergizi Gratis terkait. (ANTARA)

...

Tags

Artikel Terkait

wave

Lapas Kediri Cabut Hak Narapidana Pelaku Asusila, Korban Dipaksa Telan Benda Asing

Lapas Kediri menindak tegas napi pelaku asusila dengan mencabut haknya, korban dipaksa menelan benda asing, kasus dilaporkan.

Identifikasi Tiga Jenazah WNI Korban Helikopter di Kalsel Masih Tunggu Uji DNA

Tim DVI terus melakukan identifikasi tiga jenazah WNI korban helikopter di Kalsel, sebagian harus melalui uji DNA.

Berburu Wajib Pajak, Jurus Bapenda Parigi Moutong Sisir Potensi Bocor

Bapenda memperketat barisan untuk menyisir setiap jengkal potensi pajak yang selama ini mungkin "tertidur" atau tak terdata.

Dinas Pendidikan Parigi Moutong Menyampaikan Larangan Pengumpulan Dana PIP, SDK Lantibu Dipanggil untuk Menjelaskan Dugaan Penyala

Dinas Pendidikan Parigi Moutong memanggil SDK Lantibu untuk membahas dugaan pengumpulan dana PIP, mengingat hak siswa harus dipenuhi.

Tengah Bersolek, Bapenda Parigi Moutong Rombak Struktur

Bukan sekadar mengecat dinding kantor, otoritas pengumpul pundi-pundi daerah ini melakukan "operasi bedah" pada struktur organisasinya.

Berita Terkini

wave

Dilema Regulasi CSR Parimo Disorot DPRD, Pengusaha Udang Siap Bayar Tapi Pemda Tak Punya Dasar Hukum

Pemda Parimo dilarang Kemenkeu pungut langsung CSR tambak udang Rp200/kg. Perda baru disiapkan agar penyaluran dana sosial tetap legal.

Menakar Dampak Ekonomi RTRW Parigi Moutong bagi Pembukaan Lapangan Kerja yang Jadi Atensi DPRD

Kejelasan aturan RTRW menjadi syarat mutlak menarik investasi, menjamin kepastian hukum usaha, dan membuka lapangan kerja di Parigi Moutong.

DPRD Soroti Ancaman Bencana Mengintai, Pentingnya Aturan RTRW Lindungi Zona Resapan Air

Penataan tata ruang wilayah yang buruk berisiko memicu bencana alam. Simak pentingnya RTRW berbasis lingkungan demi keselamatan warga.

Sempat Disorot DPRD, Pentingnya Peta RTRW bagi Pemilik Lahan dan Pelaku Usaha Masa Kini

Pahami fungsi penting RTRW bagi keabsahan hukum tanah warga, syarat perizinan usaha digital, dan keamanan investasi properti daerah.

Cara Kerja Kode QR Pertamina Pembendung Utama Penyelewengan Solar Subsidi yang Jadi Sorotan DPRD

Pahami cara kerja sistem e-rekomendasi dan kode QR Pertamina dalam mencegah data fiktif serta penyelewengan solar subsidi.


See All
; ;