Tengah Bersolek, Bapenda Parigi Moutong Rombak Struktur

Ket Foto: Kepala Bapenda Parigi Moutong, Moh Yasir
Ket Foto: Kepala Bapenda Parigi Moutong, Moh Yasir Source: (Foto/Firman)

‎‎Parigi moutong, gemasulawesi – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Parigi Moutong tengah bersolek. Bukan sekadar mengecat dinding kantor, otoritas pengumpul pundi-pundi daerah ini melakukan "operasi bedah" pada struktur organisasinya.

‎Langkah ini tertuang dalam Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) 2024-2026 sebagai upaya memangkas jalur birokrasi yang kerap dianggap berbelit.

‎Penyusunan ulang formasi ini bukan tanpa dasar. Bapenda berupaya menyelaraskan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) agar lebih lincah dalam memburu target Pendapatan Asli Daerah (PAD).

‎Dalam struktur baru tersebut, posisi Sekretariat diperkuat sebagai dirigen administrasi yang memayungi tiga sub-bagian vital: Perencanaan, Keuangan, serta Umum dan Kepegawaian.

Memisahkan Fungsi, Mengejar Efisiensi

‎Dapur internal Bapenda kini dibagi ke dalam kompartemen yang lebih spesifik. Ada Bidang Pendaftaran dan Penetapan yang bertugas menyisir wajib pajak, hingga Bidang Penagihan dan Keberatan yang menjadi "eksekutor" bagi para penunggak.

Baca Juga:
Polda Bali Hentikan Penyelidikan Kasus Royalti Mie Gacoan, Diselesaikan Lewat Keadilan Restoratif

‎Tak ketinggalan, Bidang Pengembangan Potensi dan Evaluasi disiapkan sebagai laboratorium ide untuk mencari sumber duit baru bagi kas daerah.

‎"Struktur organisasi ini diharapkan menjamin adanya keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan," tulis dokumen Renstra tersebut.

‎Dengan kata lain, Bapenda ingin memastikan setiap rupiah yang keluar untuk operasional sebanding dengan efisiensi kerja yang dihasilkan.

Beban Berat di Masa Transisi

Reformasi birokrasi di tubuh Bapenda ini menjadi krusial mengingat Parigi Moutong sedang berada di masa transisi kepemimpinan. Dengan masa jabatan kepala daerah yang berakhir pada 2023, mesin birokrasi dituntut tetap panas tanpa harus menunggu komando politik yang baru.

‎Namun, perombakan struktur hanyalah langkah awal. Tantangan sesungguhnya adalah mengubah mentalitas pengelola pajak dari sekadar "penunggu loket" menjadi pemburu potensi yang progresif.

‎Jika hanya berganti nomenklatur tanpa perubahan budaya kerja, struktur baru ini tak lebih dari sekadar bagan di atas kertas yang tak punya taring dalam mendongkrak pendapatan. (adv)

...

Artikel Terkait

wave

Ikhtiar Parigi Moutong Memutus Rantai Ketergantungan Fiskal

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Parigi Moutong tengah menyusun peta jalan baru untuk keluar dari ketergantungan pusat.

Ada Oknum Pimpinan DPRD Disebut Bekingi Kades Sipayo Akibatkan Surat Bupati Jadi Teguran Ringan

Janggal surat teguran bupati Parigi Moutong hanya bersifat administratif disebut-sebut akibat adanya intervensi dari oknum pimpinan DPRD.

Aneh, Abaikan Potensi Pidana, Bupati Parigi Moutong Hanya Berikan Sanksi Administratif Surat Teguran Ringan pada Kades Sipayo

Surat teguran Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase untuk Kades Sipayo tersebut sama sekali tidak menyinggun terkait potensi sanksi pidana.

Mahasiswa dan Ojol Palangka Raya Gelar Aksi Damai Tuntut Keadilan atas Kematian Affan

Ratusan mahasiswa dan driver ojol di Palangka Raya turun aksi damai tuntut pengusutan kematian Affan secara adil dan transparan.

Denpasar Perkuat Transportasi Ramah Lingkungan dengan Penambahan Bus Listrik di Kawasan Sanur

Pemkot Denpasar tambah 6 bus listrik, perbaiki infrastruktur, kurangi kemacetan dan polusi di kawasan Sanur.

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;