Parigi moutong, gemasulawesi – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Parigi Moutong tengah menyusun peta jalan baru untuk keluar dari bayang-bayang ketergantungan dana pusat.
Lewat Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) 2024-2026, otoritas pajak daerah ini membidik kemandirian fiskal sebagai target harga mati.
Bapenda Parigi Moutong, dalam dokumen tersebut menegaaskan bahwa optimalisasi sumber pendapatan asli daerah (PAD)—seperti pajak dan retribusi—bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan untuk membiayai pembangunan secara mandiri.
Baca Juga:
Ada Oknum Pimpinan DPRD Disebut Bekingi Kades Sipayo Akibatkan Surat Bupati Jadi Teguran Ringan
"Perlu upaya untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerahnya," Ungkap Kepala Bapenda, Moh Yasir.
Mandat Transisi dan Pembenahan Struktur
Langkah ini bukan tanpa alasan. Penyusunan Renstra ini merupakan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021, menyusul berakhirnya masa jabatan kepala daerah pada 2023. Bapenda kinii memosisikan diri sebagai dirigen utama dalam pengamanan target pendapatan daerah selama tiga tahun ke depan.
Untuk memuluskan ambisi tersebut, Bapenda melakukan perombakan internal. Struktur organisasi kini diperketat dengan pembagian lima biidang strategis: mulai dari Pendaftaran dan Penetapan, hingga Bidang Pengembangan Potensi dan Evaluasi.
Sekretariat pun diperkuat untuk mengoordinasikan administrasi teknis, keuangan, hingga aset agar tak ada lagii kebocoran di lini belakang.
Mengejar Target, Menjamin Keadilan
Tak hanya soal angka, Renstra teranyar ini juga menyisipkan aspek tata kelola yang lebih modernn. Bapenda berjanji akan mewujudkan perencanaan dan penganggaran yang tidak hanya berbasis kinerja, tetapi juga responsif gender.
Sinergi antara perencanaan, penganggaran, hingga pengawasan kini menjadi roh baru dalam setiap program yang diguliirkan. Dengan payung hukum yang kuat—mulai dari Undang-Undang Pemerintahan Daerah hingga Perda Pajak dan Retribusi Daerah tahun 2021—Bapenda Parigi Moutong optimistis mampu menciptakan efisiensi alokasi sumber daya demi kemaslahatan publik di "Bumi Khatulistiwa".
Kini, bola ada di tangan para pelaksana teknis. Apakah target kemandirian fiskal ini akan tercapai, atau sekadar menjadi tumpukan dokumen rencana di atas meja birokrasi? Waktu yang akan menjawabnya. (Adv)
