Diduga Soal Lelang Jabatan, Gubernur Maluku Utara Ditangkap KPK di Hotel Jakarta Selatan Kemarin Sore

Ket. Foto: Gubernur Maluku Utara yang Terjaring OTT KPK Ditangkap di Hotel Jakarta Selatan Kemarin Sore (Foto/Gmaps/Rhoma)
Ket. Foto: Gubernur Maluku Utara yang Terjaring OTT KPK Ditangkap di Hotel Jakarta Selatan Kemarin Sore (Foto/Gmaps/Rhoma) Source: (Foto/Gmaps/Rhoma)

Nasional, gemasulawesi - Menurut laporan, KPK telah menangkap sejumlah orang yang berjumlah 15 orang di OTT-nya kali ini termasuk Gubernur Maluku Utara.

Laporan yang sama menyebutkan jika Gubrnur Maluku Utara yang terjerat OTT KPK kali ini ditangkap oleh KPK di sebuah hotel yang berada di kawasan Jakarta Selatan.

Saat dihubungi, Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri, menyampaikan jika Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani, ditangkap di OTT yang dilakukan kemarin sore, tanggal 18 Desember 2023.

Baca Juga: Dipermasalahkan, Pakar Hukum Sebut Dokumen KPK yang Dibawa Pihak Firli Bahuri Tidak Salahi Aturan

Selain di Jakarta Selatan, KPK juga melakukan ITT-nya di Ternate, Maluku Utara.

“Saat ini, Gubernur Maluku Utara telah berada di Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan,” katanya.

Pihak yang juga turut terjaring OTT KPK termasuk beberapa pejabat dan pihak swasta yang juga sedang menjalani pemeriksaan.

Baca Juga: Bersama Pemimpin Negara ASEAN Lain, Presiden Jokowi Hadiri Jamuan Minum Teh Kaisar Jepang

Diketahui jika KPK memiliki waktu sekitar 1x24 jam untuk akhirnya menentukan status hukum dari pihak yang ditangkap oleh mereka.

“Kami akan menyampaikan keterangan selengkapnya setelah seluruh proses selesai,” ucapnya.

Ali memaparkan jika OTT ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari laporan masyarakat.

Baca Juga: Hadiri Hari Pekerja Migran Internasional, Wapres Sebut Pemerintah Wajib Siapkan Calon Pekerja yang Kompeten

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, menerangkan jika OTT di Maluku Utara ini terkait dengan dugaan jual beli jabatan dan juga pengadaan barang serta jasa.

Di sisi lain, sebelum melakukan OTT, penyidik KPK dilaporkan mendatangi rumah jabatan milik Gubernur Maluku Utara.

Penyidik KPK juga menyegel sejumlah ruangan di rumah jabatan Gubernur Maluku Utara tersebut.

Baca Juga: Programnya sedang Digencarkan, Ini Bedanya IKD dengan KTP Elektronik

Ruangan yang pertama disegel adalah ruangan dari Dinas PUPR Maluku Utara dan ruangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara.

Di sisi lain, KPK juga menegaskan jika jumlah 15 orang tersebut masih bisa bertambah.

“Karena saat ini masih dalam proses, maka jumlah ini masih dapat bertambah untuk ke depannya,” terangnya.

Baca Juga: Sebut Masih Sangat Terkendali, Kemenkes Perkirakan Puncak Kasus Covid 19 Terjadi di Bulan Januari 2024

Sementara itu, saat ini, KPK juga sedang menyelidiki terkait kasus Syahrul Yasin Limpo yang terkait dengan ketua KPK non aktif, Firli Bahuri. (*/Mey)

...

Artikel Terkait

wave
Meninggal, Istri Habib Rizieq Shihab Dikebumikan di Megamendung Bogor Hari Ini

Istri Habib Rizieq Shihab, Syarifah Fadlun Bin Yahya, yang meninggal karena sakit dilaporkan dimakamkan di Megamendung hari ini.

Kunjungan ke Jepang, Presiden Jokowi Akan Pimpin KTT ASEAN Jepang Hari Minggu Ini

Untuk agenda hari Minggu ini, Presiden Jokowi akan memimpin KTT ASEAN-Jepang sebagai kegiatan besar terakhir untuk Indonesia.

Firli Bahuri Bawa Dokumen KPK ke Sidang Pra Peradilan, ICW Sebut Tidak Relevan

ICW menyatakan jika dokumen kasus suap DJKA yang dibawa Firli Bahuri ke sidang pra peradilan tidak relevan dengan kasus yang menjeratnya.

Bertemu PM Jepang, Presiden Jokowi Tekankan 3 Poin untuk Perdamaian di Palestina

Dalam pertemuan bilateralnya dengan PM Jepang, Fumio Kishida, Presiden Jokowi menekankan 3 poin untuk perdamaian di Palestina.

Berita Terkini

wave

DPRD Parigi Moutong Sindir Soal Jalan Rusak Yang Ditambal Polisi

Anggota DPRD Basuki kritik keras Pemkab Parigi Moutong akibat infrastruktur buruk hingga polisi harus turun tangan menambal jalan rusak.

Dana CSR Parigi Moutong Gelap, Anggota DPRD Usul Bentuk Pansus

Anggota DPRD Parigi Moutong Mohammad Fadli mengkritik keras tata kelola dana CSR perusahaan yang tidak transparan dan mengusulkan pansus.

Sengkarut Anggaran Parigi Moutong, Dana Non Kapitasi Puskesmas Palasa Belum Dibayar Sejak 2024

Pemda Parigi Moutong menunggak dana non kapitasi Puskesmas Palasa sejak 2024 hingga 2026. Pelayanan kesehatan masyarakat terganggu.

Layanan Kesehatan Buruk, Anleg Arifin dg Pallalo Protes Pemda Parigi Moutong

Ambulans kehabisan bensin hingga warga meninggal memicu amarah DPRD Parigi Moutong. Bupati dikecam karena absen rapat pelayanan publik.

Jenis Kejadian Darurat Laporan 112 Parigi Moutong yang Wajib Diketahui Warga

Pahami jenis kejadian darurat laporan 112 Parigi Moutong. Segera laporkan kondisi kritis medis, kebakaran, dan bencana untuk penanganan cepa


See All
; ;