Kini Hanya Dipimpin 4 Komisioner, Wakil Ketua KPK Harapkan Pemerintah Segera Cari Pengganti Firli Bahuri

Ket. Foto : Wakil Ketua KPK Mengungkapkan Harapannya Agar Pemerintah Segera Mencari Pengganti Firli Bahuri (Foto/Instagram/@firlibahuriofficial)
Ket. Foto : Wakil Ketua KPK Mengungkapkan Harapannya Agar Pemerintah Segera Mencari Pengganti Firli Bahuri (Foto/Instagram/@firlibahuriofficial) Source: (Foto/Instagram/@firlibahuriofficial)

Nasional, gemasulawesi – Dalam keterangan tertulisnya hari ini, tanggal 1 Januari 2024, wakil ketua KPK, Nurul Ghufron, menyampaikan jika pemerintah dan DPR diharapkan segera melakukan 2 pembahasan terkait siapa yang akan mengisi posisi Ketua KPK.

Wakil ketua KPK, Nurul Ghufron, menyatakan sejak ditinggal oleh Firli Bahuri yang diberhentikan oleh Presiden Jokowi pekan lalu, KPK sekarang hanya dipimpin oleh 4 komisioner termasuk dengan dirinya.

Wakil ketua KPK, Nurul Ghufron, menyebutkan jika pembahasan pertama yang dimaksud adalah tentang pengisian 1 orang pimpinan agar kembali menjadi 5 orang.

Baca Juga: Gempa Sumedang, BMKG Beri Perhatian Serius Karena Merusak Meski Magnitudonya Kecil

“Caranya adalah Presiden mengusulkan 2 orang dari 10 calon pimpinan KPK yang sebelumnya tidak terpilih ke DPR untuk akhirnya dipilih menjadi pimpinan KPK,” katanya.

Disebutkan Ghufron jika nantinya DPR akan melakukan fit and proper test untuk mendapatkan komisioner pengganti Firli Bahuri tersebut.

“Setelahnya, DPR akan melakukan pembahasan lagi untuk menentukan ketua KPK,” ujarnya.

Baca Juga: Kejati DKI Jakarta Kembalikan Berkas Firli Bahuri, Polda Metro Jaya Sebut Akan Segera Penuhi Petunjuk Kelengkapan

Ghufron menuturkan jika pemilihan ketua KPK ini penting untuk dilakukan karena Nawawi Pomolango statusnya hanya sebagai ketua KPK sementara.

Dikatakan jika penggantian ketua KPK baru pertama kali terjadi saat ini setelah penggantian UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK dan jika mengacu pada hal tersebut, nantinya DPR akan melakukan pemungutan suara untuk memilih ketua KPK definitif.

Diketahui jika Firli Bahuri resmi diberhentikan oleh Presiden Jokowi dengan Keppres yang ditandatangani pada tanggal 28 Desember 2023.

Baca Juga: Kasus Naik, Lebih dari 51 Juta Masyarakat Indonesia Telah Terima Vaksin Covid 19 Dosis Ketiga

Di sisi lain, pemberhentian Firli Bahuri tersebut juga mendapatkan atensi dari berbagai pihak yang membuat masalah internal KPK semakin bertambah di tahun 2023.

ICW (Indonesian Corruption Watch) lantas memberikan 3 saran untuk KPK melakukan perbaikan di tahun 2024.

Dika Anandya yang merupakan peneliti ICW menyampaikan jika saran yang pertama adalah permintaan agar tidak ada lagi pimpinan KPK yang bergaya one man show seperti yang pernah dilakukan Firli Bahuri.

Baca Juga: Himbau Masyarakat Tidak Provokatif, Pemerintah Minta Sejumlah Badan PBB Cari Jalan Keluar untuk Pengungsi Rohingya

“Saran yang kedua KPK diminta untuk memperbaiki penanganan perkara dan saran yang terakhir adalah KPK diminta tetap tidak terpengaruh kelompok manapun,” tandasnya. (*/Mey)

...

Artikel Terkait

wave
Prediksi Puncak Arus Balik Tanggal 1 Hingga 2 Januari 2024, Kemenhub Himbau Masyarakat untuk Pulang Lebih Awal

Dalam keterangan resminya, Kemenhub menyarankan masyarakat untuk kembali lebih awal untuk menghindari kemacetan di puncak arus balik Nataru.

Gagalkan Upaya Pelanggaran, Bea Cukai Sebut Penyelundupan Barang Ilegal Meningkat Dibandingkan 2022

Dalam pernyataannya kemarin, Bea Cukai Soekarno-Hatta menyatakan jika penyelundupan barang ilegal ke Indonesia meningkat dibandingkan 2022.

Akhir Tahun, Presiden Jokowi Bermalam Minggu Bersama Jan Ethes dan Lembah Manah di Solo Paragon Mall

Kemarin malam, Presiden Jokowi diketahui bermalam Minggu bersama dengan kedua cucunya di Solo Paragon Mall dan menyapa para pengunjung mall.

Minta Presiden Jokowi Bersikap Tegas terhadap Pengungsi Rohingya, MUI Aceh Sindir Pemerintah Pusat

Ketua MUI Aceh, Tengku Faisal Ali, menyindir pemerintah pusat karena dinilai tidak memberikan langkah yang nyata tentang pengungsi Rohingya.

Berita Terkini

wave

Misteri Ongka: Mengapa Satu Tersangka Sabu "Menguap" dari SPDP Polda Sulteng?

Nama Robi tak tercantum dalam SPDP kasus sabu Parigi Moutong meski sempat diamankan bersama barang bukti. Pelepasannya oleh Ditresnarkoba

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.


See All
; ;